MENINGKATKAN TATA KELOLA DAN DIGITALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENGGUNAKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN JEMBER

Authors

  • Maharani Dwi Saputri Universitas Muhammadiyah Jember , Jember, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.71128/kybernology.v3i1.264

Keywords:

governance, digitalization, efficiency, transparency, accountability

Abstract

This research aims to analyze the role of digitalization in improving government governance in Indonesia. Government digitalization is expected to increase efficiency, transparency and accountability in the management of public administration. The research method used is descriptive qualitative data analysis, by exploring information from related literature and government policies that focus on digital transformation. The data collected was analyzed thematically to see how the application of digital technology has influenced government bureaucratic structures and processes. The research results show that government digitalization can speed up the public service process, reduce corruption, and increase public access to public information. However, challenges in implementation, such as the digital divide between regions and limited skilled human resources, remain obstacles that need to be overcome. The implication of this research is the importance of careful planning and capacity development in implementing digitalization in order to realize better governance that is responsive to community needs.

References

Antika, Y., Santika, D. A., Alvionita, N., & Lestari, D. (2024). Peran Kepemimpinan Demokratis Terhadap Keterlibatan Karyawan di Era Digital. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 5(1), 121-130.

Manghayu, A. (2018). Perencanaan pembangunan partisipatif dalam penerapan e-musrenbang. Jurnal Manajemen Pembangunan, 5(2), 95-115.

Pariasih, E. (2023). EFEKTIVITAS INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI DIGITAL KEMENTERIAN PERTANIAN. Jurnal Bisnis dan Manajemen, 3(5), 1007-1016.

Heriyanto, H. (2022). Urgensi Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik. Musamus Journal of Public Administration, 4(2), 066-075.

Ahmad, R. G., & dkk. (2003). Dari Parlemen ke Ruang Publik: Menggagas Penyusunan Kebijakan Partisipatif (Edisi ke-2). Jakarta: PSHK Jakarta.

Easton, D. (1971). The Political System. New York: Alfred A. Knopf Inc.

Friedrich, C. J. (1963). Man And His Government. New York: McGraw-Hill.

Ndraha, T. (2011). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.

Rush, M., & Althoff, P. (2008). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali Press.

Setjen DPD RI. (2009). Perlindungan Masyarakat Miskin Terhadap Akses Kesehatan pada Konteks Desentralisasi. Pusat Kajian Kebijakan Dan Hukum DPD RI.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kementerian Dalam Negeri. (2019). Mendagri Beri Penghargaan Daerah Terinovatif. Diakses dari http://litbang.kemendagri.go.id/website/mendagri-beri-penghargaan-daerah-terinovatif/2019.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2019). Top 99 Sinovik Tahun 2019. Diakses dari https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen/surat/file/6045-daftar-top-99-sinovik-tahun-2019.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2019). Pengumuman No B-163-PP-00-05-2019. Diakses dari https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen/surat/file/6044-pengumuman-no-b-163-pp-00-05-2019.

Kementerian Dalam Negeri. (2019). Mendagri Beri Penghargaan Daerah Terinovatif. Diakses dari http://litbang.kemendagri.go.id/website/mendagri-beri-penghargaan-daerah-terinovatif/.

Data.go.id. Data Portal Indonesia. Diakses dari https://data.go.id/dataset.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Situs Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Diakses dari https://www.jakarta.go.id.

Pemerintah Kota Surabaya. Situs Resmi Pemerintah Kota Surabaya. Diakses dari https://www.surabayakota.go.id.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Diakses dari https://www.banyuwangikab.go.id.

Kementerian Dalam Negeri. Dokumen DAPOK 2018. Diakses dari https://www.kemedagri.go.id/documents/dapok2018/mobile/index.html.

Pemerintah Kota Denpasar. Situs Resmi Pemerintah Kota Denpasar. Diakses dari https://www.denpasarkota.go.id.

Riswati, R. (2021). Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Digitalisasi Teknologi di Indonesia. Jurnal Media Birokrasi, 1-15.

Downloads

Published

2025-06-21

How to Cite

Saputri, M. D. S. (2025). MENINGKATKAN TATA KELOLA DAN DIGITALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENGGUNAKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN JEMBER. Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik, 3(1), 271–283. https://doi.org/10.71128/kybernology.v3i1.264

Issue

Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025

Section

Articles

License

Copyright (c) 2025 Maharani Dwi Saputri

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.