INOVASI SISTEM PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) BERBASIS ONLINE MELALUI QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD (QRIS) DI BAPENDA TIMOR TENGAH SELATAN

Yohan Siprianus Banu; Jeni Jacoba Therik; Mariayani O Rene; Hendrik Toda

doi:10.71128/kybernology.v3i1.272

Authors

Yohan Siprianus Banu Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia
Jeni Jacoba Therik Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia
Mariayani O Rene Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia
Hendrik Toda Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.71128/kybernology.v3i1.272

Keywords:

inovasi, pelayanan publik

Abstract

Innovation is an idea, practice, or object that is considered new by an individual or group of individuals. Someone considers something a new idea because what is seen/heard is something that is justified without the opinions of others or personal views. Innovation in public services is currently a must in order to improve and improve the effectiveness of public services. In this case, the PBB-P2 Online payment service system through QRIS is an innovation carried out by the regional government of Timor Tengah Selatan (TTS) Regency. This study aims to determine the innovation of the PBB-P2 payment service system based on Online through QRIS at the Regional Revenue Agency of Timor Tengah Selatan Regency. The researcher conducted data analysis using the results of the study of Evert M. Rogers' (1995) Defusion of Innovation theory. That there are five stages in the innovation decision process, namely the knowledge, persuasion, decision, implementation and confirmation stages. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The results of the study show that there are still many PBB-P2 taxpayers who do not know and do not use the PBB-P2 payment innovation through QRIS. Judging from the implementation of innovation to the innovation decision process, it has not been successful in TTS Regency. This can be seen from several problems found, namely the absence of regulations in the application of QRIS innovation in PBB-P2 payments, the absence of a budget for the implementation of QRIS innovation so that there is no socialization of how to use QRIS in PBB-P2 payments, TTS taxpayers still experience obstacles in using digital wallets such as inadequate RAM on Android phones, many people are not yet proficient in using Android phones to access the PBB-P2 payment system via QRIS, therefore cooperation is needed between various stakeholders in the implementation of the PBB-P2 payment service system via QRIS as a public service media.

References

Artha, Ni Putu, (2021). Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah, IAM: Iam publishing.

Purnia Dini dan Alawiyah Tuti, (2020). Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Rogers, Everett, (1995). Deffusion Of Inovations. Fourth Edittion The Inovation-Decision Process. Glencoe, IL: The Free Press.

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung.

Jurnal/Skripsi:

Anoraga, Abiseka. (2014). Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Melalui Program Drive Thru (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi). (Skripsi Universitas Brawijaya Malang).

Haris, Ahmad. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Gowa. (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Wicaksono, T, R. (2022). Pengaruh Penggunaan Transaksi Non-Tunai Terhadap Permintaan Uang Di Indonesia Tahun 2009q1 – 2019q4. (Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

Yusawan ,Kadek. (2020). Implementasi Pasal 79 UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terkait Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tajun Kabupaten Buleleng. (Universitas Pendidikan Ganesha).

Abiseka Anoraga, A. F. (2014). Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Melalui Program Drive Thru(Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi). Jurnal Administrasi Publik, 2(3), 539-545.

Anastasia Graisa Enga, L. K. (2019). Analisis Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Malayang. Jurnal Riset Akuntansi, 14(3), 299-306.

Asriati, S. N. (2016). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Enrekang. Jurnal Ekonomi BalanceFakultas Ekonomi Dan Bisnis, 12(01), 97-105.

Bella Lulu Sofania, P. M. (2023). Analisis Minat Pengguna Fitur QRIS Sebagai Media Pembayaran Pajak PBB Online (FINTECH) Menggunakan Teori Defusi Inovasi (Studi Kasus Pada wajib Pajak Di Kota Bandung). Jurnal Mirai Management, 8(1), 219-231.

Erwan Efendi, R. A. (2023). Konsep Sistem, Jenis-Jenis Sistem Dan Model Sistem. Jurnal Pendidikan Konseling, 5(2), 3816-3820.

Faradila Hestiyana, M. M. (2023). Analisis Karakteristik Inovasi Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) Dalam Perizinan Reklame Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. Journal of Public Policy and Management Review, 12(3), 1-12.

JanuarIda Wibowati, N. O. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT Muarakati Baru Satu Palembang. Jurnal Manajemen, 8(2), 1-21.

Lia Juliasih, Y. H. (2022). Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Garut. Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah, 4(1), 46-58.

M. Hasan Ma’ruf, S. S. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 20(2), 276-284.

Melissa Ariffin, d. T. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. PROSEDING SERINA journal.untar.ac.id, 523-534.

Mihardja, A. &. (2022). Penerapan Teori Defusi Inovasi Dalam Community Engagement : Kisah Pengelolaan limbah Rajungan Dari Indramayu. Journal Of Dedicator Community, 6, 61-74. doi:10.34001/jdc.v6i1.2030

Muhammad Hafiz Maulana, M. R. (2024). Tata Kelola Layanan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Online. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(7), 777-805.

Niken Viona Patrisia, V. R. (2023). Peran Penting QRIS Dalam Sistem Pembayaran Terhadap Marketing. Jurnal Abmas, 23(1), 14-18.

Niru, A. S. (2016). Pemungut Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 7(1), 142-157.

Nofril Astri Putra, R. E. (2024). Inovasi Aplikasi Info PBBP2 Untuk Meningkatkan Realisasi Pembayaran Pajak Bumi Dan Banugunan Di Kabupaten Agam. Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis, 1(4), 714-732.

Nurbudiwati, A. P. (2022). Analisis Faktor Penghambat Pencapaian PajakBumi Dan Bangunan. Jurnal Publik, 16(02), 91-103.

Rogers, E. M. (1995). Diffusion of Innovations (4th ed.). Free Press.

Seftika Nur Fidiyanti, E. H. (2015). Penerapan Pembayaran Elektronik Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (E-PBB) Oleh Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan. Jurnal Publika, 3(8), 1-12.

Shivanka Devaranti, H. A. (2023). Inovasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi Signal (Samsat Digital Nasional) Di Uptd Kantor Samsat Balaraja Kabupaten Tangerang. Jurnal Administrasi Negara, 29(2), 127-146.

Wanto, A. H. (2018). Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City. (Journal of Public Sector Innovations), 2(1), 39-43.

Wijayanti, S. N. (2023). Implementasi Sistem Pembayaran Pajak Derah Melalui Quick Response Indonesian Standard (QRIS) Di BPKPD Kebumen. Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran, 7(3), 253-261.

Yunita Sari Rioni, S. M. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan Npwp Ukm Di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. Jurnal Perpajakan, 1(2), 28-37.

Dokumen Peraturan PerUndang - Undangan:

Undang - Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang diubah dengan Undang - Undang nomor 12 Tahun 1994.

perubahan ke tiga UU No. 28 Tahun 2007. peraturan perundang-undangan perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Undang – Undang pasal 1 No. 25 Tahun 2009, tentang pelayanan publik.

Peraturan Menteri PANRB No. 30/2014, tentang inovasi pelayanan publik.

Internet:

Artikel, 2023, Tentang bayar Pajak Bumi dan Bangunan Pasti Lebih Praktis, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sasih Anggraeni, 2002, Artikel Belajar Pajak, Tentang PBB P2: Pengertian, Objek dan Cara Hitung, Melalui PBB P2: Pengertian, Objek Dan Cara Hitung (Pajakku.Com)

Artikel, 2020, tentang Mengenal PBB P2 di Indonesia dan Cara Perhitungannya Mengenal PBB P2 di Indonesia dan Cara Perhitungannya (online-pajak.com) .wikipedia.com.2013

https://www.v-tax.id/paket-produk-4-1-sistem-pbb-p2.html

https://eprints.perbanas.ac.id/8435/16/BAB%20II.pdf

https://eprints.undip.ac.id/59103/3/BAB_III.pdf

BAB II.pdf (ittelkom-pwt.ac.id)