KINERJA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN NUSA TENGGARA TIMUR DALAM MENANGANI PENGADUAN MASYARAKAT  DI KOTA KUPANG

Astrid Nikita Selly; Alfred O. Ena Mau; Jim Briand Kolianan

doi:10.71128/kybernology.v3i1.277

Authors

Astrid Nikita Selly Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia
Alfred O. Ena Mau Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia
Jim Briand Kolianan Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.71128/kybernology.v3i1.277

Keywords:

Kinerja Organisasi, Ombudsman, Pelayanan publik, Pengaduan masyarakat di Kota Kupang

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur dalam menangani pengaduan masyarakat di Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, juga melalui observasi dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori pengukuran kinerja menurut Agus Dwiyanto (2006) yang meliputi : Produktivitas, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas dan Kualitas Layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal produktivitas belum sepenuhnya Optimal karena adanya variasi waktu dalam penanganan pengaduan dan capaian dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Ombudsman yakni pengawasan dan sosialisasi di tingkat pemerintahan dan masyarakat belum dikatakan berhasil karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui keberedaan Ombudsman sehingga Ombudsman belum bisa menjangkau seluruh masyarakat khususnya Kota Kupang, untuk responsivitas Ombudsman berupaya dengan baik untuk mendekatkakan diri dengan masyarakat dengan pengembangan program yang sedang dijalankan. Responsibilitas menunjukkan Ombudsman melaksanakan tugas dan fungsi sesuai undang-undang Ombudsman. Namun dalam proses pemberian layanan sesuai SOP masih mengalami kendala dalam penyesuaian di tingkat pusat dan daerah, akuntabilitas menunjukkan Ombudsman dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam laporan tahunan, Kualitas layanan dinilai sudah cukup baik oleh masyarakat dalam hal pemberian layanan dan hasil akhir yang memuaskan. Temuan ini menggarisbawahi Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur dalam melakukan evaluasi dan peningkatan Kinerja yang lebih baik.

References

Hessel Nogi S. Tangkilisan 2005. MANAJEMEN PUBLIK Grasindo GRAMEDIA WIDIASARANA INDONESIA Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia , Jakarta.

Indrasari Meithiana 2017. Kepuasan Kerja Dan Kinerja Karyawan. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.

Koodinator, K., Perekonomian, B., & Indonesia, R. (2019). Buku Saku Reformasi Birokrasi. Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jendral Ketenagalistrikan, 1(1), 4.

Lian Bukman 2017. Kepemimpinan Dan Kualitas Kinerja PegawaI. Palembang: CV. Amanah.

Mohamad Mahsun, S.E., M.Si Ak., CA, CPA., Etik Ipda Riyani, S.E., Ak., M.Ak., CA 2006, Pengukuran kinerja organisasi, Cetakan pertama, Tangerang Selatan Universitas Terbuka

Moeheriono, 2010, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Cetakan kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Prasojo, E., & Dkk. (2013). Pemimpin & Reformasi Birokrasi: Catatan Inspiratif dan Alat Ukur dalam Implementasi Reformasi Birokrasi by Rusfi Yunairi Abdul Hakim (editor) (z-lib.pdf.

Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Makalah the 5th international Symposium of Antropologi Indonesia. Reformasi Birokrasi Dan Good Governance: Kasus Best Practices Dari Sejumlah Daerah Di Indonesia.

Rahadi Dedi Rianto 2010. Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.

Tsauri Sofyan 2014. Manajemen Kinerja (Performance Management). Jember: STAIN Jember Press

Devi, I. S., Adiyanta, F. C. S., & Sa’adah, N. (2019). Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman oleh Penyelenggara Negara Sebagai Bentuk Implementasi Prinsip- Prinsip Good Governance (Studi di Kantor Perwakilan Jawa Tengah dan Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta). Diponegoro Law Journal, 8, 2058–2075.

Driyanti, E., Pramukaningtiyas, H. R. P., & Agustiani, Y. K. (2020). Flexible Working Space, Budaya Kerja Baru untuk Tingkatkan Produktivitas dan Kinerja Organisasi. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembang Ilmu dan Praktek Administrasi, 17(2), 206-220

Fibrisio H Marbun (2016). Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Dalam Penanganan Laporan Masyarakat Kota Pekanbaru: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik

Hasjimzoem, Y. (2015). Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 8(2). Java, C., Setyowati, A., Slamet, U., Surakarta, R., Perwakilan, I., & Tengah, J. (2022).

Penanganan Laporan Masyarakat terkait Maladministrasi pada masa Pandemi Covid 19 oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. 2(3), 1–16.

Macella, A. D. R. (2020). Kinerja Organisasi Publik Dalam Mendukung Penyelenggraan Pelayanan Di Kantor Kecamatan Johan Phalawan. Jurnal public policy, 6(1), 51-55

Muhammad, J. M., Mansur, M., & ABS, M, K. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi (Studi kasus Pada Pt. pembangkitan Jawa Bali Unit 1.2). Jurnal Ilmiah Riset Manajemen, 9(01).

Mohammad Thahir Haning. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik, 4(1), 26.

Nahrisa, E & Imelda, S. (2019). Dimensi Organizational Citizenship Behavior (OCB) Dalam Kinerja Organisasi. Jurnal Ilmiah Kohesi, 3 (3). 40-50.

Negara, I. A., Ilmu, F., & Politik, I. (2018). Kinerja Ombudsman Perwakilan Maluku Utara dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima Di Kota Ternate. 6(2), 262–282.

Sulistiany, A. T. (2004). 16 BAB II KAJIAN TEORI A. Pengertian. Ekonomi, 02(Konsep Kemitraan), 16–49.

Setyowulan, D., Lia, N. T. A., Azizah, R., Sunandar, A., & Adha, M. A. (2020). Kinerja organisasi Kemahasiswaan Hubungannya dengan Terminologi Human Capital. J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam), 5(2), 136-146.

Triyanto, D. (2017). Analisis Kinerja Organisasi Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat. MIMBAR: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 6(4), 6-13

Yusriadi, Y. (2018). Reformasi Birokrasi Indonesia: Peluang dan Hambatan. Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal, 8(2), 178.

Alifianti, A., Ansari, M. I., Parawu, H. E., Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A. Makassar, U. M., Negara, I. A., & Makassar, U. M. (2022). Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan Dalam Menyelesaikan Laporan Pengaduan Masyarakat Di Kota Makassar. 3.

Sukowati, Kurniawan (2010). Kinerja Organisasi Kantor Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen: Tesis Penelitian Magister Administrasi Publik, 36-37.

Ombudsman RI perwakilan Nusa Tenggara Timur (2021). Laporan tahunan jumlah akses masyarakat oleh keasistenan PVL tahun 2021.

Ombudsman RI perwakilan Nusa Tenggara Timur (2022). Laporan tahunan jumlah akses masyarakat oleh keasistenan PVL tahun 2022.

Ombudsman RI perwakilan Nusa Tenggara Timur (2023). Laporan tahunan jumlah akses masyarakat oleh keasistenan PVL tahun 2023.

Ombudsman RI perwakilan Nusa Tenggara Timur (2021). Laporan jumlah instansi terlapor oleh keasistenan pemeriksa laporan tahun 2021.

Ombudsman RI perwakilan Nusa Tenggara Timur (2022). Laporan jumlah instansi terlapor oleh keasistenan pemeriksa laporan tahun 2022.

Ombudsman RI perwakilan Nusa Tenggara Timur (2023). Laporan jumlah instansi terlapor oleh keasistenan pemeriksa laporan tahun 2023.

Ombudsman RI perwakilan Nusa Tenggara Timur (2021). Laporan jumlah kasus yang diselesaikan Ombudsman NTT oleh keasistenan pemeriksa laporan tahun 2023.

Ombudsman RI perwakilan Nusa Tenggara Timur (2022). Laporan jumlah kasus yang diselesaikan Ombudsman NTT oleh keasistenan pemeriksa laporan tahun 2022.

Ombudsman RI perwakilan Nusa Tenggara Timur (2023). Laporan jumlah kasus yang diselesaikan Ombudsman NTT oleh keasistenan pemeriksa laporan tahun 2023.

Undang-undang RI Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman.

Tribun-Bali.com. (2022). Sejak 2017 jumlah pengaduan masyarakat Bali ke Ombudsman menurun. Diakses https://bali.tribunnews.com

Ombudsman Republik Indonesia. (2022). Refleksi akhir tahun 2021 ombudsman balibahas maraknya kasus mafia tanah di bali. Diakses dari https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia

Ombudsman Republik Indonesia. (2022). Ombudsman RI luncurkan laporan tahunan 2021, layanan Pemda paling banyak dilaporkan masyarakat. Diakses dari https://ombudsman.go.id/news/r/

Dasbor monitoring Ombudsman diakses dari https://ombudsman.go.id