Journal Education and Government Wiyata

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DESA (Studi Kasus di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur)

2026-04-10T16:20:51+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BPD dalam pengawasan kinerja Pemerintah Desa Lewokluok, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan melibatkan informan dari unsur BPD, pemerintah desa, dan masyarakat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori peran Soerjono Soekanto yang mengklasifikasikan peran ke dalam peran aktif, partisipatif, dan pasif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD dalam pengawasan kinerja pemerintah desa belum terlaksana secara optimal. Peran aktif BPD masih terbatas, terlihat dari belum tersusunnya agenda pengawasan yang terencana serta lemahnya evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah desa. Peran partisipatif lebih dominan, di mana keterlibatan BPD umumnya terjadi hanya ketika terdapat undangan dari pemerintah desa. Sementara itu, peran pasif tercermin dari keterlibatan BPD yang bersifat administratif dan formalitas tanpa disertai analisis kritis maupun rekomendasi perbaikan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia BPD, minimnya pemahaman teknis pengawasan, serta kuatnya relasi sosial dan kekerabatan yang menghambat sikap kritis BPD. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi anggota BPD, serta pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih sistematis guna mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BA’A KABUPATEN ROTE NDAO

2026-04-10T05:24:11+00:00

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor ekonomi informal yang berkembang pesat di wilayah perkotaan akibat keterbatasan kesempatan kerja di sektor formal, serta dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan modernisasi yang mempersempit lapangan kerja. Keberadaan PKL di ruang publik—seperti trotoar, bahu jalan, dan area fasilitas umum—menimbulkan persoalan ketertiban umum, kemacetan, kebersihan, dan kenyamanan kota, sehingga pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penertiban. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis peran Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Ba’a Kabupaten Rote Ndao dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta kerangka teori peran Soerjono Soekanto (peran aktif, partisipatif, dan pasif). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang ditentukan melalui purposive sampling dan accidental sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah menjalankan peran aktif melalui pengawasan lokasi dan penertiban langsung, peran partisipatif melalui komunikasi dan penyuluhan, serta peran pasif melalui respons keluhan masyarakat dan tindakan berdasarkan laporan; namun efektivitasnya belum optimal karena keterbatasan personel, sarana prasarana, dan rendahnya kepatuhan PKL yang dipengaruhi faktor ekonomi serta kurang strategisnya lokasi alternatif berjualan.

PERAN DINAS SOSIAL SEBAGAI KOORDINATOR DALAM MENANGANI BANTUAN BENCANA LETUSAN GUNUNG LEWOTOBI LAKI-LAKI DI KABUPATEN FLORES TIMUR

2026-04-10T16:35:08+00:00

Penanganan bencana alam menuntut adanya koordinasi pemerintahan yang efektif agar bantuan dapat disalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan akuntabel. Dalam konteks bencana letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Dinas Sosial memiliki peran strategis sebagai koordinator utama dalam pengelolaan dan pendistribusian bantuan kepada masyarakat terdampak. Koordinasi, baik secara vertikal maupun horizontal, menjadi faktor kunci dalam memastikan sinergi antarlevel pemerintahan dan antarinstansi terkait. Secara teoretis, koordinasi vertikal memungkinkan keterpaduan kebijakan, pelaporan, dan pengambilan keputusan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sementara koordinasi horizontal memperkuat kerja sama lintas sektor dalam situasi darurat. Penelitian ini membahas peran Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam menjalankan fungsi koordinasi tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa koordinasi vertikal dan horizontal yang berjalan efektif mampu meningkatkan ketertiban distribusi bantuan, mempercepat respons penanganan bencana, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Temuan ini menegaskan bahwa koordinasi pemerintahan bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan elemen strategis yang menentukan keberhasilan penanganan bencana secara berkelanjutan.

STUDI KOMPARATIF SUMBER, MAZHAB, DAN DISTINGSI CORAK TAFSIR RŪḤUL MA‘ĀNĪ DAN AL-KASYSYĀF

2026-04-10T10:40:12+00:00

Artikel ini mengkaji secara komparatif dua tafsir klasik, Rūḥul Maʿānī karya al-Ālūsī dan al-Kasysyāf karya Zamakhsyarī, dengan fokus pada sumber, mazhab, dan distingsi corak penafsiran. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi teks komparatif. Analisis dilakukan melalui pembacaan mendalam terhadap teks kedua tafsir, kemudian dibandingkan dalam hal penggunaan sumber tafsir (riwayat, qirāʾāt, bahasa, fiqh, dan sufistik),pengaruh mazhab (Ahlus-Sunnah Maturidī pada al-Ālūsī dan Muʿtazilah pada Zamakhsyarī), Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Kasysyāf menekankan pendekatan linguistik-retoris dengan bias teologi Muʿtazilah, sementara Rūḥul Maʿānī lebih eklektik, menggabungkan berbagai sumber tafsir dengan semangat Sunni ortodoks yang moderat. Keduanya merepresentasikan dua model tafsir berbeda: satu yang spesialis pada bahasa, dan satu yang ensiklopedis serta multi-disipliner. Perbandingan ini menegaskan bahwa tafsir tidak pernah bebas dari pengaruh mazhab, tetapi justru memperlihatkan kekayaan pluralitas interpretasi Al-Qur’an. Dalam konteks kontemporer, kajian ini relevan untuk memperkuat kesadaran akademik akan pluralitas tafsir, membuka ruang dialog antarmazhab, serta memberikan inspirasi metodologis bagi pengembangan tafsir di Indonesia

KOMPARASI METODOLOGI DAN CORAK PENAFSIRAN DALAM KITAB AL-ASAS FI AL-TAFSIR DAN KITAB AL-BAHR AL-MUHITH

2025-12-20T02:12:47+00:00

Penelitian ini membahas perbandingan metodologi dan corak penafsiran dalam Al-Asas fi al-Tafsir karya Sa‘id Hawwa dan Al-Bahr al-Muhith karya Abu Hayyan al-Andalusi. Kedua kitab tafsir tersebut merepresentasikan dua periode dan kecenderungan berbeda dalam tradisi penafsiran Al-Qur’an, yaitu tafsir klasik dan tafsir modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap metodologi penafsiran yang digunakan oleh masing-masing mufasir, mengidentifikasi corak penafsiran yang dominan, serta menganalisis persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari sumber primer berupa Al-Asas fi al-Tafsir dan Al-Bahr al-Muhith, serta sumber sekunder berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan menelaah metode, corak, dan contoh penafsiran dalam kedua kitab tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sa‘id Hawwa menggunakan metode tahlili dengan penekanan pada kesatuan tematik Al-Qur’an (al-wahdah al-qur’aniyyah) serta corak tafsir tarbawi, dakwah, dan spiritual yang kontekstual dengan tantangan modern. Sementara itu, Abu Hayyan al-Andalusi menggunakan metode tahlili dengan corak lughawiy yang sangat kuat, khususnya dalam analisis nahwu, sharaf, dan balaghah, serta cenderung berhati-hati terhadap pendekatan tafsir ilmiah. Perbedaan metodologi dan corak penafsiran ini menunjukkan bahwa tafsir Al-Qur’an merupakan refleksi perkembangan konteks keilmuan dan kebutuhan umat pada setiap masa. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi tafsir dan memberikan kontribusi dalam memahami dinamika metodologi penafsiran Al-Qur’an dari masa klasik hingga modern.