Journal Education and Government Wiyata

REFORMASI ARSITEKTUR MUSRENBANG DI TENGAH KOMPRESI FISKAL: ANALISIS AKAR MASALAH DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN DI KOTA BITUNG

Ronny Nara Tumbelaka — Fri, 02 Oct 2026 00:00:00 +0000

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dirancang agar rencana pembangunan daerah bertumpu pada kebutuhan masyarakat, tetapi hanya sebagian kecil usulannya yang sampai pada rencana kerja dan anggaran. Penelitian ini menelusuri akar kesenjangan aspirasi dan alokasi tersebut di Kota Bitung dan merumuskan rekomendasi dalam kewenangan pemerintah kota. Kajian ini memandang kesenjangan itu sebagai kegagalan arsitektur kelembagaan, bukan semata mutu partisipasi. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kebijakan kualitatif atas regulasi, dokumen Musrenbang tiga siklus, pengamatan lapangan, dan kepustakaan penganggaran partisipatif. Prioritas masalah dinilai dengan matriks urgensi, keseriusan, dan perkembangan; sebab ditelusuri pada dua level; dan empat alternatif dievaluasi dengan kriteria kelayakan yang diuji silang. Akar masalahnya adalah ketiadaan norma yang mengikat untuk mempertemukan usulan masyarakat, pokok pikiran DPRD, dan prioritas kepala daerah melalui skoring berbasis data dan kriteria transparan. Peraturan Wali Kota tentang arsitektur Musrenbang konvergen merupakan opsi paling sistemik dan tidak memerlukan tambahan ruang fiskal di tengah kontraksi transfer 2026.

ANALISIS PENDAPATAN DAN KELAYAKAN USAHATANI JAGUNG DI KELURAHAN OESAO KECAMATAN KUPANG TIMUR KABUPATEN KUPANG

Yosua Dethan, Maximilian M. J. Kapa, Eman Nevianus Bureni — Sat, 17 Oct 2026 00:00:00 +0000

Tanaman pangan merupakan salah satu subsektor pertanian yang memiliki nilai ekonomi. Tanaman pangan yang mengandung karbohidrat menjadi salah satu sumber pangan yang sangat dibutuhkan sebagai sumber energi bagi tubuh manusia dan juga hewan. Salah satu komoditas tanaman pangan musiman yang diusahakan oleh masyarakat petani secara turun temurun yaitu jagung. Jagung diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pangan pengganti beras, bahan baku industri pakan ternak serta industri pangan olahan lainnya. Komoditas jagung juga mempunyai gizi yang baik bagi kesehatan manusia (Juan, 2017). Jagung merupakan salah satu komoditas pangan yang sampai saat ini masih diproduksi dan dikonsumsi sebagian masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT).. Jenis tanaman ini memiliki peran yang signifikan dalam kategori tanaman pangan bersama dengan padi dan gandum, (Arif dan Ahmad, 2021). Jagung juga sangat penting bagi petani karena ketersediaannya yang melimpah, kandungan nutrisinya yang tinggi, dan kemampuannya untuk diolah menjadi berbagai produk yang bernilai tambah. Penggunaan jagung dalam berbagai industri tidak hanya mendukung ekonomi pertanian tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan dan inovasi industri, (Hassan dan Hikmah, 2014). Berdasarkan data BPS Provinsi NTT, luas panen jagung di Kabupaten Kupang mengalami penurunan sebesar 9,72% pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 19.022 ha menjadi 17.174 ha. Selanjutnya, pada tahun 2022 luas panen meningkat menjadi sekitar 17.550 ha atau naik 2,19% dibandingkan tahun 2021. Dari sisi produksi, terjadi penurunan sebesar 4,36% pada tahun 2022, yaitu dari 42.689 ton pada tahun 2021 menjadi 40.829 ton. Penurunan produksi tersebut juga diikuti oleh turunnya produktivitas dari 2,49 ton/ha menjadi 2,33 ton/ha Dari data tersebut, terlihat bahwa produksi jagung di Kabupaten Kupang tidak menunjukkan kestabilan dalam periode tersebut, khususnya dilihat dari produktivitas Kecamatan Kupang Timur salah satu kecamatan yang memberikan kontribusi terhadap produksi jagung di Kabupaten Kupang. Kelurahan Oesao memiliki potensi yang besar dalam pengembangan komoditas jagung. Meskipun begitu, tingkat pendapatan petani jagung di Kelurahan oesao masih tergolong rendah. Selain itu, harga jagung di Kelurahan Oesao cenderung berfluktuasi, yang berdampak pada pendapatan usahatani jagung, untuk itu di harapkan pendapatan usahatani jagung dapat meningkat. Ini bisa dilakukan dengan berbagai strategi, termasuk pengelolaan biaya produksi yang lebih efisien, peningkatan produktivtas, dan penetapan harga yang lebih stabil.Berdasarkan uraian latar belakang, diketahui bahwa tingkat pendapatan usahatani jagung di berbagai daerah menunjukkan variasi yang cukup besar. Di Kelurahan Oesao, sebagai salah satu wilayah penghasil jagung, tingkat produksi yang masih relatif rendah menunjukkan perlunya upaya pengembangan usahatani melalui peningkatan partisipasi petani, analisis ekonomi yang lebih baik, keterlibatan berbagai disiplin ilmu, penerapan teknologi, serta dukungan pendanaan dan sumber daya. Selain itu, perlu dilakukan kajian mengenai tingkat sensitivitas usahatani jagung terhadap perubahan faktor-faktor produksi dan harga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya produksi, pendapatan, dan kelayakan finansial usahatani jagung di Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan usahatani jagung yang lebih optimal dan berkelanjutan.

PEMANFAATAN DAN PENDAPATAN USAHATANI KEMIRI DI DESA BAOLANG, KECAMATAN PANTAR, KABUPATEN ALOR

Muhammad Ismail, Marthen R. Pellokila, Santhy Chamdra, Doppy Roy Nendissa — Thu, 10 Sep 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dan menganalisis produktivitas dan pendapatan usahatani kemiri di Desa Baolang Kecamatan Pantar Kabupaten Alor. Latar belakang penelitian ini didasarkan pemanfaatan, produktivitas, pendapatan usahatanu kemiri salah satu komoditas HHBK yang memiliki nilai ekonomis yang cukup untuk menambah pendapatan bagi para masyarakat sekitar hutan dan kurangnya informasi mengenai pemanfaatan, produktivitas dan pendapatan petani didaerah tersebut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan teknik surve terhadap 24 responden petani kemiri. Hasil penelitian menunjukan 1). Masyarakat Desa Baolang Kecamatan Pantar Kabupaten Alor memanfaatkan buah kemiri sebagai bahan rempah-rempah, dan kulit kemiri sebagai bahan bakar. Belum ada inovasi terkait pengelolaan hasil kemiri. Hal ini dikarenakan keterbatasan alat, informasi serta ilmu pengetahuan yang terkait. 2). Total produksi usahatani kemiri sebesar 9.387 kg/tahun, luas laha usahatani kemiri sebesar 34,26ha dan produktivitas sebesar 273,99 kg/ha. 3). Rata-rata pendapatan bersih yang diperoleh petani setelah dikurangi biaya produksi adalah sebesar Rp9.112.54,-/tahun.

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KINERJA GURU DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN

Anita Debie Agustina, Undang Ruslan Wahyudin — Fri, 16 Oct 2026 00:00:00 +0000

Pengelolaan kinerja guru merupakan proses yang kompleks dan berperan penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Namun, kebijakan yang baik pada tataran rumusan belum tentu berjalan serupa di lapangan, karena masih ditemukan pemahaman guru yang beragam terhadap tujuan kebijakan, beban kepala sekolah sebagai penilai yang berat, keterbatasan perangkat dan jaringan internet, serta tindak lanjut hasil penilaian yang belum terhubung dengan pengembangan kompetensi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan kinerja guru dalam mendukung peningkatan mutu pembelajaran, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan strategi penguatannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) terhadap dokumen kebijakan pemerintah, buku teori, dan artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Analisis dilakukan dengan model evaluasi CIPP (konteks, masukan, proses, dan hasil). Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki tujuan yang jelas dan relevan dengan kebutuhan peningkatan mutu pembelajaran. Faktor pendukung utama adalah kejelasan tujuan dan tumbuhnya budaya refleksi di sekolah, sedangkan faktor penghambat meliputi beban kerja penilai, kesenjangan akses teknologi, dan kecenderungan memaknai kebijakan secara administratif. Kontribusi kebijakan terhadap mutu pembelajaran menguat apabila hasil penilaian dimanfaatkan sebagai dasar program pengembangan kompetensi. Strategi yang direkomendasikan meliputi penempatan pengelolaan kinerja sebagai siklus pembinaan berkelanjutan, penguatan kapasitas kepala sekolah, penyederhanaan prosedur, dan penghubungan hasil penilaian dengan program pengembangan yang tepat sasaran.

PERAN MANAJEMEN DALAM PRODUKSI JAJANAN JAGUNG GORENG DAN KERIPIK SINGKONG (Studi kasus pada UMKM Jajanan Ardilla di Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang)

Amar Yulindi Kiuk, Ernantje Hendrik, Santhy Chamdra — Thu, 01 Oct 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan fungsi manajemen dalam mendukung efektivitas kegiatan produksi pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pengolahan hasil pertanian. UMKM Jajanan Ardilla mengolah jagung dan singkong menjadi jagung goreng dan keripik singkong sehingga memerlukan pengelolaan manajemen untuk mengoordinasikan sumber daya produksi, menjaga kualitas produk, dan mendukung keuntungan usaha. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses produksi, menganalisis peran manajemen dalam proses produksi, serta mengetahui keuntungan yang diperoleh UMKM Jajanan Ardilla di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Penelitian menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi nonpartisipan, wawancara dengan pemilik dan tenaga kerja, serta dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif dan keuntungan dihitung menggunakan laporan laba rugi dengan metode Full Costing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses produksi meliputi pengadaan bahan baku, persiapan, pengolahan, penggorengan, pemberian bumbu, penirisan, dan pengemasan. Empat fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, telah diterapkan cukup baik sesuai karakter usaha mikro, meskipun pencatatan administrasi dan perencanaan usaha masih perlu ditingkatkan. Dalam satu bulan, penerimaan mencapai Rp13.500.000 dengan total biaya produksi Rp6.624.000 sehingga diperoleh laba bersih Rp6.876.000. Jagung goreng memberikan laba Rp4.648.000 dan keripik singkong Rp2.228.000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen mendukung kelancaran produksi dan keuntungan usaha serta perlu diperkuat melalui pencatatan yang lebih baik dan perencanaan usaha yang lebih sistematis.

MOTIVASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN DI DESA TESBATAN KECAMATAN AMARASI KABUPATEN KUPANG

Bryan Jurumana, Johanna Suek, Siska Elvani, Marthen R. Pellokila — Sat, 17 Oct 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan dan menganalisis tingkat motivasi petani dalam pemanfaatan lahan pekarangan di Desa Tesbatan, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang; serta (2) mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi motivasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan teknik simple random sampling, sehingga diperoleh 40 responden. Data primer dan sekunder dianalisis menggunakan analisis deskriptif (skala Likert) dan analisis regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa tingkat motivasi petani di Desa Tesbatan dalam memanfaatkan lahan pekarangan secara keseluruhan berada pada kategori tinggi, dengan rata-rata skor keseluruhan sebesar 2,69 atau setara dengan persentase pencapaian maksimum 89,6%. Berdasarkan dimensi teori hierarki kebutuhan Maslow, dorongan tertinggi berturut-turut adalah kebutuhan sosial (90,7%), kebutuhan fisiologis (90,4%), dan kebutuhan aktualisasi diri (87,3%). Secara parsial melalui Uji t, hanya variabel Peluang Pemasaran (X6) yang terbukti berpengaruh signifikan secara positif terhadap motivasi petani dengan nilai Sig. 0,022 < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan lahan pekarangan di Desa Tesbatan lebih didominasi oleh pemenuhan kebutuhan pangan subsisten rumah tangga jangka pendek dan fungsi sosial-budaya lokal daripada kalkulasi ekonomi komersial-struktural formal.

OPTIMALISASI PERAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DALAM PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN ACEH UTARA: MENERJEMAHKAN MISI ‘MEULIGOE PANGLIMA’ KE DALAM INDIKATOR KINERJA DAERAH

Teuku Faisal — Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0000

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Utara Periode 2025–2029 menghadapi tantangan krusial dalam menyelaraskan misi politik pembangunan "Meuligoe Panglima" ke dalam arsitektur Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang memenuhi kriteria SMART. Policy paper ini bertujuan untuk menganalisis peran Jabatan Fungsional Perencana (JFP) sebagai aktor teknis utama, mengidentifikasi hambatan dalam penerjemahan misi ke indikator kinerja, serta merumuskan strategi optimalisasi JFP di Bappeda Kabupaten Aceh Utara. Metode analisis dilakukan melalui penelaahan regulasi perencanaan, evaluasi dokumen kinerja makro, dan penilaian kapasitas SDM. Hasil kajian menunjukkan bahwa aktualisasi peran strategis JFP masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas teknis berbasis outcome, lemahnya koordinasi lintas sektor, pendekatan perencanaan yang bersifat normatif-formalitas, serta defisit kuantitas SDM perencana bersertifikat. Hambatan tersebut berisiko mereduksi derajat konsistensi antara misi pembangunan dan instrumen pengukuran capaian RPJMD. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, policy paper ini merekomendasikan empat langkah strategis: penguatan kompetensi penjenjangan kinerja (cascading), penerapan asistensi teknokratis berkala berbasis data spasial-statistik, penataan beban kerja melalui pemenuhan formasi JFP ahli, serta penguatan posisi tawar JFP dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Optimalisasi ini diharapkan dapat mentransformasikan dokumen RPJMD Aceh Utara dari sekadar pemenuhan kewajiban regulasi menjadi instrumen pembangunan yang akuntabel dan berdampak nyata bagi masyarakat.

ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL USAHA PADA PABRIK TAHU BAROKAH (STUDI KASUS: KELURAHAN OEKEFAN, KECAMATAN KOTA SOE, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN)

Arnoldin Yansen Temone, Marthen R. Pellokila, Eman Nevianus Bureni — Fri, 16 Oct 2026 00:00:00 +0000

Usaha tahu merupakan agroindustri berbasis kedelai yang menghadapi tekanan biaya bahan baku dan persaingan, sehingga kelayakan finansialnya perlu dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis pendapatan dan kelayakan finansial Usaha Tahu Barokah di Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian dilaksanakan pada Mei sampai Juli 2026 dengan metode studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berasal dari studi pustaka. Data tahun 2025 dianalisis dengan analisis pendapatan serta kriteria kelayakan Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net Benefit Cost Ratio (Net B/C), dan Payback Period (PP) pada tingkat diskonto 15% dan umur analisis lima tahun. Hasil menunjukkan penerimaan sebesar Rp3.180.900.000, total biaya Rp2.672.875.545, dan pendapatan Rp508.024.455 per tahun dengan investasi awal Rp1.193.340.000. Nilai NPV sebesar Rp509.659.577, IRR 32,72%, Net B/C 1,43, dan PP 2 tahun 4 bulan. Seluruh kriteria terpenuhi sehingga usaha ini layak secara finansial untuk dijalankan dan dikembangkan.

ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL USAHA TAHU OEBUFU KECAMATAN OEBOBO KOTA KUPANG

Teti Tresna Lede Kore, Ernantje Hendrik, Jullyo Gideon Rohi, Ida Nurwiana — Thu, 01 Oct 2026 00:00:00 +0000

Usaha Tahu Oebufu merupakan agroindustri rumah tangga yang telah beroperasi sejak tahun 1994 dan menghadapi tantangan fluktuasi harga bahan baku kedelai serta ketidakpastian penerimaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Harga Pokok Produksi (HPP) dengan metode full costing, menilai kelayakan finansial melalui indikator Net Present Value (NPV), Net Benefit-Cost Ratio (Net B/C), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period (PP), serta menganalisis sensitivitas terhadap kenaikan harga kedelai dan penurunan produksi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan discount rate 12% dan asumsi penurunan penerimaan 2% per tahun selama lima tahun. Hasil penelitian menunjukkan total biaya produksi sebesar Rp338.547.504 per tahun dengan produksi 598 papan per bulan, menghasilkan HPP sebesar Rp47.178 per papan dan keuntungan bersih Rp92.012.496 per tahun. Analisis kelayakan finansial pada kondisi normal menghasilkan NPV Rp70.808.195, Net B/C 5,13, IRR 80,80%, dan PP 0,49 tahun (5,87 bulan), sehingga usaha dinyatakan layak. Analisis sensitivitas menunjukkan usaha tetap layak pada seluruh skenario: kenaikan harga kedelai 3% (NPV Rp54.562.185; IRR 155,76%; PP 0,56 tahun), kenaikan harga kedelai 5% (NPV Rp43.732.341; IRR 135,06%; PP 0,62 tahun), penurunan produksi 3% (NPV Rp57.731.852; IRR 160,08%; PP 0,55 tahun), dan penurunan produksi 5% (NPV Rp48.915.609; IRR 142,71%; PP 0,60 tahun). Skenario kenaikan harga kedelai 5% memberikan tekanan terbesar, namun semua indikator masih memenuhi kriteria kelayakan. Dengan demikian, Usaha Tahu Oebufu layak secara finansial dan direkomendasikan untuk melakukan efisiensi biaya bahan baku, diversifikasi produk, serta manajemen keuangan yang lebih profesional.

EVALUASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH (DTA) TERHADAP SISTEM PPDB DI KABUPATEN KARAWANG ANALISIS IMPLIKASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 BERDASARKAN TEORI EVALUASI KEBIJAKAN WILLIAM N. DUNN

Eva Wahyuni Abdul Rosid, Undang Ruslan Wahyudin — Sat, 17 Oct 2026 00:00:00 +0000

Integrasi aturan pendidikan keagamaan nonformal ke dalam sistem seleksi pendidikan formal sering kali memicu masalah administrasi dan hukum di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) terhadap mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif melalui studi dokumen kebijakan (policy document analysis), kajian ini mengadopsi Teori Analisis Kebijakan Publik William N. Dunn untuk membedah kinerja regulasi tersebut dari sudut pandang kelompok afirmatif. Evaluasi penelitian difokuskan pada peran sertifikat DTA sebagai penentu akhir atau pemecah nilai yang sama. Aturan ini mengacu pada Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2/Kep.156-Huk/2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan kebijakan sertifikat DTA dalam PPDB sudah memenuhi aspek efektivitas, kesamaan hak, daya tanggap, dan ketepatan. Kebijakan ini terbukti efektif sebagai alat kendali birokrasi yang mampu meningkatkan partisipasi siswa dalam pendidikan agama. Hebatnya, aturan ini tetap berjalan tanpa merusak rasa keadilan bagi kelompok siswa minoritas maupun lulusan dari madrasah formal. Melalui penyederhanaan ini, masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan tersebut berhasil menyeimbangkan antara penguatan nilai agama dan keadilan sosial bagi seluruh calon peserta didik di daerah.

STRATEGI KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK DI MIS ISLAMIYAH KIJANG

Fatmawati, M. Taufiq, Ramandha Rudwi Hantoro — Sun, 11 Oct 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi kepala madrasah dalam meningkatkan kepercayaan publik di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Islamiyah Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi dengan melibatkan kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, komite, dan orang tua siswa. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan publik tergolong tinggi, ditandai peningkatan jumlah peserta didik, persepsi positif terhadap mutu pembelajaran, pembinaan religius, serta hubungan sosial yang harmonis. Strategi kepala madrasah mencakup transparansi, komunikasi terbuka, pembinaan keagamaan, pelibatan orang tua, dan publikasi prestasi. Analisis OECD menunjukkan competence, openness, integrity, dan responsiveness telah tampak, sedangkan fairness masih perlu diperkuat.

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR DALAM MEWUJUDKAN PEMERATAAN, MUTU DAN KEADILAN DI KABUPATEN KARAWANG

Ahmadi Hasbie Asmariana, Undang Ruslan Wahyudin — Wed, 21 Oct 2026 00:00:00 +0000

Pemerataan akses, peningkatan mutu, dan keadilan merupakan tiga dimensi yang menentukan kinerja kebijakan pendidikan dasar di tingkat daerah. Penelitian ini menganalisis kebijakan pendidikan dasar Kabupaten Karawang dengan menghubungkan desain regulasi, distribusi sumber daya pendidikan, capaian literasi dan numerasi, serta implikasi keadilan pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kebijakan berbasis studi dokumen dan pemetaan data sekunder. Sumber utama meliputi Peraturan Bupati Karawang Nomor 350 Tahun 2023, Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2025, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029, RKPD Kabupaten Karawang, data BPS 2025/2026, dan dokumen Rapor Pendidikan. Analisis empiris menunjukkan bahwa pada jenjang SD terdapat 969 satuan pendidikan, 11.021 guru, dan 248.960 murid pada tahun ajaran 2025/2026. Rasio agregatnya sekitar 22,59 murid per guru, dengan variasi antarkecamatan. Data Rapor Pendidikan yang dicantumkan dalam RPJMD menunjukkan capaian literasi SD meningkat dari 44,84 pada 2021 menjadi 59,11 pada 2024, sedangkan numerasi meningkat dari 33,73 menjadi 54,05. Temuan memperlihatkan adanya kemajuan sekaligus kebutuhan untuk memperkuat pemerataan berbasis kebutuhan. Kebijakan pendidikan daerah perlu bergerak dari pemerataan yang berorientasi pada kesamaan perlakuan menuju pemerataan berbasis kebutuhan dan outcome, dengan memperkuat perencanaan berbasis data, redistribusi sumber daya, kapasitas satuan pendidikan, dan evaluasi hasil. Naskah ini tidak mengklaim hasil wawancara primer karena wawancara belum dilakukan; pedoman wawancara disertakan sebagai lampiran penguatan penelitian lapangan.

MENYELARASKAN KALENDER DANA ALOKASI KHUSUS PUSAT DAN RKPD DAERAH: STRATEGI PERENCANAAN ADAPTIF KOTA BITUNG DI BAWAH KOMPRESI FISKAL 2026

Deavy Runtupalit — Thu, 08 Oct 2026 00:00:00 +0000

Tahun Anggaran 2026 menandai kompresi fiskal terdalam sepanjang 25 tahun desentralisasi Indonesia: Transfer ke Daerah dikontraksi 24 persen menjadi Rp692,99 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dikompresi 86 persen menjadi Rp5 triliun. Bagi Kota Bitung yang bertumpu pada DAK untuk infrastruktur pendukung Kawasan Ekonomi Khusus, kompresi ini mempertajam persoalan struktural lama, yaitu informasi pagu DAK Fisik yang andal tidak tersedia pada saat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) wajib difinalisasi 30 Juni, karena Peraturan Presiden tentang Rincian Alokasi APBN baru terbit Oktober sampai Januari. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi akar masalah asimetri perencanaan-penganggaran tersebut dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat dieksekusi dalam kewenangan Pemerintah Kota Bitung. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kebijakan kualitatif yang memadukan studi dokumen regulasi, pengamatan lapangan penulis pada siklus RKPD 2023 sampai 2026, dan kajian pustaka tata kelola fiskal multi-tingkat. Permasalahan diprioritaskan dengan metode Urgency-Seriousness-Growth (USG), akar masalah ditelusuri dengan analisis Why-Why dua tingkat, dan empat alternatif kebijakan dievaluasi dengan kriteria Bardach yang diuji silang dengan kriteria Dunn. Hasil analisis menunjukkan bahwa masalah berakar pada tata kelola perencanaan-penganggaran DAK yang terfragmentasi antarinstansi pusat dan terpisah dari pembinaan perencanaan daerah, sehingga pagu acuan daerah bersifat tidak mengikat dan tidak andal. Penelitian merekomendasikan Peraturan Wali Kota tentang Protokol Perencanaan Adaptif yang memuat penyusunan RKPD berbasis skenario, portofolio kesiapan program, dan protokol penyesuaian baku, dilengkapi advokasi penyelarasan kalender perencanaan-penganggaran di tingkat pusat.

ANALISIS KEBIJAKAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN DALAM PERSPEKTIF TATA KELOLA PENDIDIKAN DI INDONESIA STUDI PUSTAKA TERHADAP PERMENDIKDASMEN NOMOR 6 TAHUN 2026

Ai Nurjamilah, Undang Ruslan Wahyudin — Fri, 16 Oct 2026 00:00:00 +0000

Budaya sekolah yang aman dan nyaman merupakan bagian penting dalam mendukung kesejahteraan warga sekolah dan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dalam perspektif tata kelola pendidikan di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis dokumen. Sumber data utama adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, didukung oleh artikel jurnal dan literatur yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan kerangka implementasi kebijakan Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman mencakup perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital. Dari perspektif tata kelola pendidikan, pelaksanaannya memerlukan penyampaian informasi yang jelas, dukungan sumber daya, komitmen pelaksana, serta pembagian tanggung jawab dan koordinasi yang terarah. Kajian ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi perlu didukung oleh pengelolaan yang terkoordinasi dan keterlibatan pemangku kepentingan. Namun, karena penelitian terbatas pada dokumen dan literatur, kajian ini belum dapat menyimpulkan tingkat keberhasilan penerapan kebijakan di satuan pendidikan.

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHATANI KAKAO DI DESA KOLIMASANG KECAMATAN ADONARA KABUPATEN FLORES TIMUR

Eugenia Alberta Lelu Lema, Ida Nurwiana, Eman Nevianus Bureni — Fri, 02 Oct 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan usahatani kakao di Desa Kolimasang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur dan menentukan alternatif strategi prioritas yang dapat diterapkan dalam mengembangkan kakao di Desa Kolimasang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Metode dasar penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian yaitu Desa Kolimasang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan adalah (1) Metode Analisis Regresi Linear Berganda untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan usahatani kakao, (2) Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan alternatif strategi prioritas yang diterapkan dalam pengembangan usahatani kakao. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel lahan, modal, tenaga kerja, teknologi, dan kelembagaan berpengaruh signifikan terhadap pengembangan usahatani kakao. Secara parsial, tenaga kerja, teknologi, dan kelembagaan berpengaruh signifikan, sedangkan lahan dan modal tidak berpengaruh signifikan. Analytical Hierarchy Process (AHP) menghasilkan strategi prioritas yang dapat dipilih dalam mengembangkan usahatani kakao di Desa Kolimasang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur adalah meningkatan kapasitas teknik budidaya kakao. Saran yang dapat diberikan: kerjasama antar berbagai pihak perlu ditingkatkan agar mendukng pengembangan usahatani kakao secara berkelanjutan.

IMPLIKASI PENGHAPUSAN UNSUR ORGANISASI PEREMPUAN DARI GUGUS TUGAS TPPO DALAM PERGUB SUMUT NO. 1/2025 TERHADAP TATA KELOLA KOLABORATIF DAN PERLINDUNGAN KORBAN PEREMPUAN DAN ANAK

Yoel Edward Hasugian, Filza Aulia Siregar, Siti Khairunnisa, Nurmalawaty — Wed, 21 Oct 2026 00:00:00 +0000

Perdagangan orang menimpa perempuan dan anak secara tidak proporsional, dan Sumatera Utara mencatat korban terbanyak secara nasional pada 2023. Pada Januari 2025, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2025 mengubah Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Organisasi perempuan tidak lagi disebut sebagai unsur anggota, Ketua Harian berpindah kepada Kepala Kepolisian Daerah, dan sekretariat berpindah ke lingkungan kepolisian. Penelitian ini bertujuan menjelaskan implikasi perubahan tersebut terhadap pemenuhan hak perlindungan korban perempuan dan anak. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yakni perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, termasuk tinjauan sistematis artikel jurnal. Analisis membandingkan kedua peraturan gubernur, mengujinya dengan ukuran tata kelola kolaboratif, lalu memetakan kekuatan bukti pada tiga hak korban. Hasilnya menunjukkan bahwa hak korban tidak berkurang secara hukum, tetapi jaminan bagi perspektif perempuan dan anak berpindah dari peraturan ke diskresi pejabat sehingga risiko pemenuhan hak meningkat pada tingkat desain norma. Risiko itu paling kuat pada hak atas pemulihan dan paling lemah pada hak atas kebutuhan khusus. Penelitian ini menyumbangkan ukuran penilaian desain gugus tugas yang dapat dipakai di daerah lain. Pembentuk peraturan perlu menetapkan batas minimum unsur perempuan dan anak, kanal informasi korban, serta keseimbangan orientasi pimpinan, sedangkan dampak nyata di lapangan masih perlu diuji.

DETERMINAN PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PETANI TERHADAP PENGGUNAAN BENIH PADI BERLABEL DI DESA HILIHINTIR KECAMATAN SATAR MESE BARAT KABUPATEN MANGGARAI

Yohanes Friskianus Purnama Lalu, Aplonia Bani, Bayu Mahendra, Damianus Adar — Thu, 10 Sep 2026 00:00:00 +0000

Penggunaan benih padi berlabel merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil usahatani padi. Namun, penggunaan benih padi berlabel di Desa Hilihintir masih belum menjadi pilihan seluruh petani. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan proses pengambilan keputusan petani terhadap penggunaan benih padi berlabel dan (2) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan petani dalam menggunakan benih padi berlabel di Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai. Penelitian menggunakan metode survei dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Populasi penelitian berjumlah 373 petani padi, sedangkan sampel kuantitatif sebanyak 56 petani yang ditentukan sebesar 15% dari populasi. Informan kualitatif dipilih menggunakan purposive sampling, snowball sampling, dan maximum variation sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan data sekunder. Analisis proses pengambilan keputusan dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan tahapan pengambilan keputusan Van den Ban, sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan dianalisis menggunakan regresi logistik biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan petani berlangsung melalui enam tahapan, yaitu identifikasi masalah dan tujuan, pengumpulan informasi, evaluasi alternatif, pengambilan keputusan, implementasi keputusan, dan evaluasi hasil. Informasi diperoleh dari penyuluh pertanian, kelompok tani, sesama petani, toko pertanian, dan media sosial. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa petani mempertimbangkan produktivitas, ketahanan terhadap hama dan penyakit, kualitas hasil, harga benih, serta pengalaman penggunaan sebelumnya. Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa secara simultan umur, luas lahan, tingkat pendidikan, pengalaman berusahatani, peran penyuluh, dan harga benih berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan benih padi berlabel. Secara parsial, seluruh variabel tersebut signifikan pada taraf 10%. Umur dan harga benih berpengaruh negatif, sedangkan luas lahan, tingkat pendidikan, pengalaman berusahatani, dan peran penyuluh berpengaruh positif. Nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,897 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 89,7% variasi keputusan petani.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN MENDALAM (DEEP LEARNING) PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI INDONESIA: EVALUASI BERDASARKAN KRITERIA WILLIAM N. DUNN

Fitri Patimah, Undang Ruslan Wahyudin — Fri, 16 Oct 2026 00:00:00 +0000

Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) merupakan pendekatan pembelajaran yang diarahkan untuk menciptakan pengalaman belajar berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Implementasinya di sekolah dasar memerlukan kesiapan guru, dukungan sekolah, sumber belajar yang memadai, serta penyesuaian dengan kebutuhan peserta didik. Artikel ini menganalisis implementasi kebijakan Pembelajaran Mendalam berdasarkan enam kriteria evaluasi William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Artikel menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan konseptual melalui penelaahan literatur ilmiah, regulasi pendidikan, dan dokumen kebijakan yang relevan. Analisis menghubungkan tujuan kebijakan, kapasitas implementasi, potensi kesenjangan pelaksanaan, dan enam kriteria Dunn. Sintesis konseptual menunjukkan bahwa implementasi perlu dinilai bukan hanya melalui kelengkapan perangkat ajar atau kegiatan pelatihan, melainkan juga melalui pengalaman belajar peserta didik, kemampuan guru menerapkan pendekatan, dukungan sekolah, pemerataan kesempatan belajar, dan kesesuaian strategi dengan kebutuhan peserta didik. Artikel ini menawarkan kerangka evaluasi konseptual yang menghubungkan arah kebijakan, kapasitas implementasi, praktik pembelajaran, bukti belajar, dan umpan balik perbaikan. Karena berbasis studi kepustakaan, artikel ini tidak mengklaim mengukur hasil implementasi secara empiris di seluruh Indonesia.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PETANI TERKAIT HARGA JUAL-BELI KOPI MELALUI PRAKTIK IJON DI DESA TANGO MOLAS KECAMATAN LAMBA LEDA TIMUR

Firminus Efantri , Ida Nurwiana, Paulus Un — Thu, 01 Oct 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keputusan petani menggunakan praktik ijon serta menganalisis tingkat risiko harga yang dihadapi petani kopi di Desa Tango Molas, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Penelitian dilakukan terhadap 100 petani kopi yang terdiri atas 50 petani pengguna ijon dan 50 petani non-ijon, yang dipilih menggunakan metode simple random sampling. Data dianalisis menggunakan regresi logistik biner untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan petani menggunakan praktik ijon, sedangkan tingkat risiko harga dianalisis menggunakan Koefisien Variasi (Coefficient of Variation/CV). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan model regresi logistik signifikan dalam menjelaskan keputusan petani menggunakan praktik ijon. Secara parsial, kebutuhan modal dan harga kopi yang diterima petani berpengaruh signifikan terhadap keputusan petani menggunakan praktik ijon, sedangkan tingkat pendidikan, luas lahan, jumlah anggota keluarga, dan jumlah produksi tidak berpengaruh signifikan pada taraf nyata 5%. Analisis risiko harga menunjukkan nilai Coefficient of Variation (CV) sebesar sekitar 12%, sehingga tingkat risiko harga yang dihadapi petani pengguna praktik ijon termasuk dalam kategori sedang. Faktor yang secara signifikan memengaruhi keputusan petani menggunakan praktik ijon adalah kebutuhan modal dan harga kopi yang diterima petani, dengan nilai Nagelkerke R² sebesar 0,881. Sementara itu, pendidikan petani, luas lahan, jumlah anggota keluarga, dan jumlah produksi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan petani menggunakan praktik ijon pada taraf nyata 5%. Tingkat risiko harga kopi berdasarkan nilai Coefficient of Variation (CV) sebesar 12,34% termasuk dalam kategori sedang. Berdasarkan temuan ini, disarankan untuk meningkatkan akses petani terhadap sumber pembiayaan formal, memperkuat kelembagaan ekonomi petani, serta meningkatkan akses informasi harga pasar agar ketergantungan petani terhadap praktik ijon dapat dikurangi dan kesejahteraan petani kopi dapat ditingkatkan.

STRATEGI KEBIJAKAN PEMETAAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2025–2029

Sutriani — Sat, 17 Oct 2026 00:00:00 +0000

Policy Paper ini mengusung tema: Strategi Kebijakan Pemetaan Program, Kegiatan. Sub Kegiatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 – 2029. Permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya nilai kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Kabupaten Empat Lawang dikarenakan belum adanya pemetaan/tagging program, kegiatan, sub kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap penurunan emisi gas rumah kaca, sehingga berpotensi menghambat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah. Makalah Kebijakan ini merekomendasikan Kebijakan berupa Surat Edaran Bupati yang ditujukan kepada seluruh Perangkat Daerah tentang pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai dengan dengan pemuktakhiran terbaru Kepmendagri No 900.1-861 Tahun 2026 dengan Bappeda Litbang selaku ketua tim pokja pembangunan perencanaan rendah karbon. Bappeda sebagai leading sektor perencanaan melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah agar konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertagging langsung kedalam program penurunan emisi gas rumah kaca teranggarkan dan terealisasikan.

INTEGRASI LAYANAN TERPADU DALAM STRATEGI PENGUATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN ROKAN HILIR

Chairani — Thu, 10 Sep 2026 00:00:00 +0000

Kabupaten Rokan Hilir menghadapi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang signifikan: dari 46 kasus pada tahun 2022 menjadi 76 kasus pada tahun 2025, dengan data hingga pertengahan 2026 tercatat 53 kasus, hal ini menunjukkan belum ada penurunan (DP2KBP3A, 2025; UPTD PPA, 2026) dengan rentetan kasus fatalitas tinggi seperti kekerasan seksual anak dan kasus KDRT berat. Penelitian ini menganalisis kebijakan penguatan perlindungan melalui integrasi layanan terpadu menggunakan analisis kebijakan kualitatif dengan kerangka Eightfold Path Bardach, didukung analisis USG dan pemilihan kebijakan berbasis matriks evaluasi. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan FGD dengan 8 informan dari DP2KBP3A, Dinas Kesehatan, UPTD PPA, dan perwakilan kecamatan. Hasil analisis USG menetapkan peningkatan eskalasi dan fatalitas kasus sebagai masalah prioritas. Puskesmas Mampu Layanan PPA terpilih karena unggul dalam kelayakan teknis, efisiensi anggaran, dan kesiapan operasional. Penelitian merekomendasikan Perbup tentang Juknis Standardisasi Pelayanan Terpadu PPA pada Puskesmas di Rokan Hilir.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA MENUJU PEMBELAJARAN MENDALAM DI INDONESIA ANALISIS KESENJANGAN IMPLEMENTASI DAN KERANGKA KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN

Nurul Jennah Agustin, Undang Ruslan Wahyudin — Fri, 16 Oct 2026 00:00:00 +0000

Artikel ini menganalisis kesenjangan implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka dalam mendorong pembelajaran mendalam di Indonesia serta merumuskan kerangka implementasi yang lebih berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen kebijakan dan sintesis literatur integratif atas regulasi, dokumen kebijakan, buku teori kebijakan publik, dan artikel jurnal terkait implementasi Kurikulum Merdeka, kesiapan guru, kepemimpinan sekolah, serta pembelajaran mendalam. Data dianalisis dengan mengodekan temuan berdasarkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam kerangka Edwards III, kemudian menafsirkan implikasi kebijakannya menggunakan perspektif analisis kebijakan Dunn. Analisis menunjukkan bahwa kejelasan regulasi belum otomatis menghasilkan perubahan pedagogis karena pemaknaan kebijakan, kapasitas guru, dukungan kepemimpinan, dan mekanisme evaluasi belum selalu berkembang secara seimbang. Kebaruan artikel terletak pada kerangka Sustainable Curriculum Policy Implementation yang menghubungkan desain kebijakan, pemaknaan kebijakan, penguatan kapasitas, implementasi pedagogis, evaluasi berbasis bukti, dan pelembagaan perubahan. Artikel menyimpulkan bahwa keberhasilan reformasi kurikulum perlu dinilai melalui perubahan pengalaman belajar peserta didik, bukan hanya kelengkapan administrasi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah disarankan mengembangkan dukungan berjenjang berbasis kebutuhan, sedangkan pemerintah daerah dan satuan pendidikan perlu menggunakan bukti pembelajaran untuk memperbaiki praktik secara berkelanjutan.

ANALISIS PEMASARAN CENGKEH DI KECAMATAN NDOSO KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Yohanes Margu, Doppy Roy Nendissa, Santhy Chamdra — Thu, 01 Oct 2026 00:00:00 +0000

Cengkeh merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi penting bagi pendapatan rumah tangga petani dan perekonomian daerah. Kecamatan Ndoso, Kabupaten Manggarai Barat, merupakan salah satu wilayah penghasil cengkeh di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi pemasaran hasil produksi masih menghadapi persoalan berupa keterbatasan informasi harga, akses pasar, transportasi, dan posisi tawar petani. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem dan saluran pemasaran cengkeh, fungsi pemasaran yang dijalankan oleh lembaga pemasaran, margin pemasaran, Farmer’s Share, dan efisiensi pemasaran di Kecamatan Ndoso. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap 60 petani, 5 pedagang pengumpul, dan 2 pedagang besar. Analisis dilakukan melalui identifikasi saluran pemasaran, analisis fungsi pemasaran, margin pemasaran, Farmer’s Share, dan efisiensi pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua pola saluran pemasaran. Saluran pertama melibatkan petani, pedagang pengumpul, dan lembaga pemasaran berikutnya sebelum produk sampai kepada konsumen atau industri, sedangkan saluran kedua merupakan saluran yang lebih pendek karena petani menjual langsung kepada lembaga pemasaran berikutnya. Pada saluran pertama, harga di tingkat petani sebesar Rp90.000/kg dan harga konsumen Rp115.000/kg sehingga margin pemasaran mencapai Rp25.000/kg dengan Farmer’s Share 78,26%. Pada saluran kedua, harga yang diterima petani sebesar Rp95.000/kg dengan harga konsumen Rp115.000/kg, menghasilkan margin Rp20.000/kg dan Farmer’s Share 83%. Fungsi pemasaran yang ditemukan meliputi fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa saluran pemasaran yang lebih pendek memberikan bagian harga yang lebih besar kepada petani, meskipun pilihan saluran pemasaran juga dipengaruhi oleh hubungan sosial, kebutuhan modal, akses transportasi, dan informasi pasar. Hasil penelitian memperlihatkan pentingnya penguatan kelembagaan petani, transparansi informasi harga, perbaikan infrastruktur transportasi, dan pengembangan pemasaran kolektif untuk meningkatkan kinerja pemasaran cengkeh.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KARIER DAN KESEJAHTERAAN GURU SEBAGAI INSTRUMEN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

Rama Malik Ibrahim, Undang Ruslan Wahyudin — Sat, 17 Oct 2026 00:00:00 +0000

Pengembangan profesi dan karir guru memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas Pendidikan.Guru yang memiliki kemampuan profesional dan karir yang baik dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan pada proses belajar mengajar dan meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, pengembangan profesi dan karir guru harus menjadi focus utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.Dalam sejarah pengembangan profesi dan karir guru, terlihat bahwa upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan profesionalisme guru telah berlangsung sejak lama. Pengembangan inidilakukan melalui berbagai program dan upaya, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran di kelas dan di luar kelas.profesi guru merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan professional guru dengan menyesuaikan tuntutan pendidikan. Terdapat beberapa dasar dalam pengembangan profesi guru diantaranya dasar filosofis dan pedagogis. Selain itu pengembangan profesi guru juga harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Pengembangan profesi dan karir guru dapat dilaksanakan melalui berbagai program. Baik program yang diwadahi oleh lembaga sekolah ataupun program-program pengembangan profesi dan karir guru yang dicanangkan pemerintah. Dengan adanya program pengembangan profesi dan karir guru tersebut diharapkan para guru dapat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan berbagai kompetensi serta kecakapan dirinya masing-masing.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU MELALUI PELATIHAN PEMBELAJARAN MENDALAM, KODING, DAN KECERDASAN ARTIFISIAL TANTANGAN DAN STRATEGI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Faiz Dzul Haqqi, Undang Ruslan Wahyudin — Fri, 16 Oct 2026 00:00:00 +0000

Artikel ini menganalisis arah implementasi kebijakan pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan Pembelajaran Mendalam, Koding, dan Kecerdasan Artifisial (PM-KKA), mengidentifikasi potensi tantangan implementasi, serta merumuskan rekomendasi bagi satuan pendidikan. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dengan menyintesis dokumen kebijakan dan literatur yang relevan. Model implementasi kebijakan George C. Edward III—komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi—digunakan sebagai kerangka analisis utama. Hasil sintesis menunjukkan bahwa ketersediaan informasi kebijakan dan saluran pelatihan daring menjadi landasan implementasi, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan keberhasilan pelaksanaan di setiap sekolah. Tantangan yang perlu diverifikasi lebih lanjut mencakup pemahaman guru terhadap kebijakan, ketersediaan waktu dan sarana, kesiapan serta komitmen guru, dan koordinasi tindak lanjut pascapelatihan. Artikel ini merekomendasikan sosialisasi berjenjang, pemetaan kebutuhan, pelatihan yang terhubung dengan praktik kelas, komunitas belajar profesional, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta monitoring dan evaluasi berbasis bukti. Karena berupa kajian pustaka, pembahasan ini tidak dapat diperlakukan sebagai temuan empiris dari sekolah tertentu.

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI MEDIA PENYULUHAN PERTANIAN OLEH PETANI DI DESA BALLU KECAMATAN RAIJUA KABUPATEN SABU RAIJUA

Lesnisari Djaga Higi, Ernantje Hendrik, Bayu Mahendra, Doppy Roy Nendissa — Thu, 01 Oct 2026 00:00:00 +0000

Penyuluhan pertanian berperan penting dalam transfer pengetahuan, keterampilan, dan inovasi kepada petani, namun keterbatasan jumlah penyuluh di wilayah kepulauan dapat membatasi akses terhadap informasi pertanian. Kecamatan Raijua memiliki dua penyuluh yang melayani tiga desa dan dua kelurahan, sedangkan Desa Ballu memiliki 842 petani dengan komoditas yang beragam. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat pemanfaatan teknologi informasi sebagai media penyuluhan pertanian, mengidentifikasi kendala petani, dan menganalisis faktor yang berhubungan dengan pemanfaatannya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap 89 petani yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan observasi. Analisis menggunakan mean dan standar deviasi untuk klasifikasi tingkat pemanfaatan, analisis deskriptif kualitatif untuk kendala, serta korelasi Spearman Rank untuk menganalisis hubungan karakteristik petani dengan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berada pada kategori kadang-kadang, dengan 53 responden (60%) berada pada kategori kadang-kadang, 28 responden (31%) kategori sering, dan 8 responden (9%) kategori tidak pernah. WhatsApp merupakan media yang paling banyak dimanfaatkan, diikuti YouTube dan Facebook, sedangkan TikTok paling rendah. Kendala utama meliputi lemahnya jaringan internet, keterbatasan literasi digital, penurunan kemampuan penglihatan pada sebagian petani yang lebih tua, dan biaya paket data. Umur (ρ=-0,691), pengalaman berusahatani (ρ=-0,656), luas lahan (ρ=-0,492), dan jumlah tanggungan keluarga (ρ=-0,399) memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan pemanfaatan, sedangkan pendidikan berhubungan positif (ρ=0,480). Hasil ini menunjukkan bahwa teknologi informasi telah digunakan sebagai media pendukung penyuluhan, tetapi pemanfaatannya masih perlu diperkuat melalui literasi digital, materi penyuluhan yang relevan, optimalisasi komunikasi digital oleh penyuluh, dan peningkatan infrastruktur telekomunikasi.

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KINERJA GURU TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN TELAAH LITERATUR DENGAN PENDEKATAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Gema Safitri, Undang Ruslan Wahyudin — Tue, 20 Oct 2026 00:00:00 +0000

Pengelolaan kinerja guru dirancang untuk mengubah penilaian kinerja yang bersifat administratif menjadi proses pembinaan berkelanjutan yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Namun, belum banyak kajian yang menilai sejauh mana kebijakan tersebut efektif, terutama setelah perubahan sistem melalui Platform Merdeka Mengajar. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan pengelolaan kinerja guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, mengidentifikasi kondisi yang menentukan efektivitasnya, serta merumuskan strategi penguatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka terhadap dokumen kebijakan, buku, dan artikel jurnal nasional maupun internasional, yang dianalisis secara tematik dengan enam kriteria evaluasi kebijakan Dunn, yaitu pencapaian hasil, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan tujuan. Hasil telaah menunjukkan bahwa kebijakan ini tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan transformasi pembelajaran, serta berpotensi mengubah praktik mengajar apabila penilaian disertai observasi kelas, umpan balik yang spesifik, dan pendampingan. Efektivitasnya bersifat bersyarat: bergantung pada kapasitas kepala sekolah sebagai penilai, keterhubungan hasil penilaian dengan pengembangan kompetensi, beban administrasi yang wajar, dan pemerataan akses teknologi. Bukti empiris langsung tentang dampak kebijakan terhadap capaian belajar peserta didik masih terbatas sehingga memerlukan penelitian lapangan. Kebijakan perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas penilai, penyederhanaan prosedur, dan tindak lanjut yang terhubung dengan program pengembangan profesional.

PENENTUAN KOMODITAS UNGGULAN SUBSEKTOR PERKEBUNAN DI KABUPATEN MANGGARAI MELALUI PENDEKATAN DYNAMIC LOCATION QUOTIENT, SHIFT SHARE ANALYSIS, DAN TIPOLOGI KLASSEN

Aleksander Wuatte Nakas, Johanna Suek, Ida Nurwiana — Thu, 08 Oct 2026 00:00:00 +0000

Subsektor perkebunan memiliki peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Manggarai karena menjadi salah satu sumber kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus memanfaatkan potensi sumber daya wilayah. Namun, setiap komoditas perkebunan menunjukkan perkembangan, tingkat pertumbuhan, dan daya saing yang berbeda antarwilayah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi komoditas perkebunan yang memiliki keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif, mengklasifikasikan posisi perkembangan komoditas, serta mendeskripsikan kondisi usahatani perkebunan di Kabupaten Manggarai. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder produksi delapan komoditas perkebunan pada periode 2019–2024 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai. Analisis dilakukan menggunakan Dynamic Location Quotient (DLQ), Shift Share Analysis (SSA), dan Tipologi Klassen, kemudian hasilnya disintesis dengan kondisi profil usahatani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komoditas cengkeash, kelapa, jambu mete, kopi, dan kakao memiliki prospek keunggulan berdasarkan hasil DLQ pada sejumlah kecamatan. Analisis SSA menunjukkan bahwa daya saing komoditas berbeda antarwilayah, dengan cengkeh menunjukkan kinerja kompetitif yang paling kuat, disusul jambu mete dan kopi. Tipologi Klassen memperlihatkan bahwa komoditas perkebunan tersebar pada kategori maju dan tumbuh cepat, berkembang cepat, maju tetapi tertekan, serta relatif tertinggal. Sintesis hasil analisis menunjukkan bahwa cengkeh merupakan komoditas yang paling konsisten memiliki keunggulan komparatif, kompetitif, dan perkembangan yang baik pada sejumlah kecamatan. Pengembangan subsektor perkebunan perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas, penerapan teknologi budidaya, penguatan kelembagaan petani, perbaikan pemasaran, serta peningkatan nilai tambah produk.

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBELAJARAN YANG LAYAK BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM PENDIDIKAN INKLUSI DI INDONESIA STUDI LITERATUR TERHADAP PERMENDIKBUDRISTEK

Clara Khairunnisa, Undang Ruslan Wahyudin — Tue, 20 Oct 2026 00:00:00 +0000

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia memerlukan kebijakan dan pengelolaan pendidikan yang mampu menjamin pemenuhan hak belajar peserta didik penyandang disabilitas secara setara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas berdasarkan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 dalam perspektif administrasi dan manajemen pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur naratif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan dengan pendidikan inklusif, pemenuhan hak pendidikan, serta manajemen penyediaan akomodasi yang layak. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengkaji substansi kebijakan, fungsi manajemen pendidikan, dan tantangan implementasinya di satuan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyediaan akomodasi yang layak tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian pembelajaran, tetapi juga mencakup dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang aksesibel, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, penyesuaian kurikulum, serta layanan pendukung melalui Unit Layanan Disabilitas. Implementasi kebijakan tersebut memerlukan pengelolaan yang sistematis melalui empat fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi. Tantangan yang perlu diperhatikan meliputi kesiapan sumber daya sekolah, kompetensi pendidik, koordinasi antarpihak, dan keberlanjutan pemantauan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan prosedur identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana akomodasi, pembagian tanggung jawab, dokumentasi pelaksanaan, dan evaluasi berkala agar kebijakan dapat diterjemahkan menjadi layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kajian ini menegaskan pentingnya sinergi antara sekolah, keluarga, pemerintah, dan Unit Layanan Disabilitas dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang adil dan responsif terhadap keberagaman kebutuhan peserta didik.

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM DOUBLE TRACK DALAM MEMBENTUK KESIAPAN KERJA SISWA: EVALUASI PERAN EFIKASI DIRI DI SMA NEGERI 1 KENDAL, KABUPATEN NGAWI

Niya Wijayanti, Trisnawati — Fri, 02 Oct 2026 00:00:00 +0000

Program Double Track merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 139 Tahun 2018 tentang Program Double Track pada Sekolah Menengah Atas di Jawa Timur, dirancang untuk membekali siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan keterampilan vokasional agar siap memasuki dunia kerja. Kajian-kajian terdahulu terhadap kebijakan ini umumnya berfokus pada aspek implementasi kurikulum dan capaian kewirausahaan, sementara efektivitas kebijakan dalam membentuk kesiapan psikologis peserta belum banyak dievaluasi secara empiris. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas Program Double Track dari perspektif hasil kebijakan (outcome evaluation), yaitu sejauh mana efikasi diri peserta berkontribusi terhadap kesiapan kerja mereka sebagai salah satu indikator keberhasilan kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan populasi seluruh peserta Program Double Track kelas XII SMA Negeri 1 Kendal, Kabupaten Ngawi, berjumlah 90 siswa, yang seluruhnya dijadikan sampel melalui teknik sensus. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert dan dianalisis melalui statistik deskriptif serta regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efikasi diri (M = 4,09) dan kesiapan kerja (M = 4,06) peserta berada pada kategori tinggi. Efikasi diri terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja (Y = 9,761 + 0,953X; t hitung = 12,410 > t tabel 1,987; sig. = 0,000 < 0,05), dengan koefisien determinasi (R²) sebesar 0,636. Temuan ini menunjukkan bahwa Program Double Track efektif membangun fondasi psikologis kesiapan kerja siswa, namun efektivitasnya masih bersifat parsial karena 36,4% varians kesiapan kerja dijelaskan oleh faktor di luar kebijakan ini. Dimensi pengalaman vikaria (vicarious experience) serta kemampuan pemahaman dan pengambilan keputusan tercatat relatif lebih rendah, sehingga kebijakan Double Track perlu diperkuat melalui perluasan kemitraan praktik kerja lapangan dan pembelajaran berbasis pemecahan masalah.

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN TENTANG IMPLEMENTASI KODING DAN KECERDASAN ARTIFISIAL (KKA) DI INDONESIA

Yayah Rodiyah, Undang Ruslan Wahyudin — Fri, 16 Oct 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (KA) mengubah kompetensi yang dibutuhkan peserta didik. Artikel ini menganalisis kebijakan pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) di Indonesia, terutama arah kebijakan dalam Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 dan Kepmendikdasmen Nomor 127/P/2025. Tujuan artikel adalah mengidentifikasi masalah publik yang direspons kebijakan, menilai kesiapan implementasi, memetakan kesenjangan, serta merumuskan rekomendasi yang mendukung efektivitas dan pemerataan. Metode yang digunakan adalah telaah kebijakan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan dokumen regulasi dan materi dalam naskah sumber, kemudian dianalisis melalui problem analysis, CIPP, stakeholder analysis, gap analysis, implementation analysis, equity analysis, analisis risiko etika, dan SWOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa KKA berpotensi memperkuat literasi digital, berpikir komputasional, pemecahan masalah, kreativitas, dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Namun, keberhasilannya dipengaruhi oleh kompetensi guru, infrastruktur, sumber belajar, dukungan pemerintah daerah, kesiapan satuan pendidikan, serta pemerataan akses. Risiko yang perlu dikelola meliputi ketergantungan pada AI, keluaran yang keliru atau bias, privasi, perlindungan data, dan hak cipta. Artikel merekomendasikan pelaksanaan bertahap sesuai kesiapan sekolah, pelatihan guru, pembelajaran tanpa perangkat, penguatan etika, koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta evaluasi berbasis hasil belajar. Keberhasilan KKA perlu diukur melalui kompetensi nyata peserta didik dan keadilan kesempatan belajar, bukan hanya jumlah sekolah pelaksana.