OPTIMALISASI PERAN PENGUKURAN KINERJA DALAM MENDORONG PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEMENTERIAN KEHUTANAN
DOI:
https://doi.org/10.71128/kybernology.v4i1.432Keywords:
Accountability; Strategic Issue; Performance; Government; PlanningAbstract
The effective implementation of the Government Institution Performance Accountability System (SAKIP) plays a crucial role in enhancing transparency, accountability, and the quality of good governance. However, the SAKIP score of the Ministry of Forestry has stagnated at the "BB" predicate since 2022. Furthermore, the evaluation results of SAKIP implementation indicated a decline in score from 73.30 points in 2024 to 71.67 points in 2025, underscoring the urgent need for an evaluation. Review findings demonstrate that the Performance Measurement Component is the primary key to enhancing SAKIP implementation, particularly regarding the aspects of quality and utilization. To address this, the selected policy recommendation is the Strengthening of the eSAKIP Kemenhut Application as a More Comprehensive Performance Measurement Tool. Governance improvements begin with upgrading the quality of human resources responsible for data entry, improving data validation processes/quality assurance, developing reward and punishment mechanisms, to advancing the features of the eSAKIP Kemenhut application to be integrated with individual performance measurement applications. This policy option represents a strategic step that must be taken to elevate the accountability of the Ministry of Forestry.
References
Aguinis, H. (2019). Performance management (4th ed.). Chicago Business Press.
Behn, R. D. (2003). Why measure performance? Different purposes require different measures. Public Administration Review, 63(5), 586–606.
Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.). Routledge.
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). The balanced scorecard: Translating strategy into action. Harvard Business School Press.
Retnadari, N. D., & Susanto, N. (2025). Collaborative governance: Teori, praktik, dan evaluasi. Gadjah Mada University Press.
United Nations Development Programme. (2008). Capacity development: Practice note. UNDP.
Ainullah, M., Muddin, S., & Mardyawati. (2025). Konsep pengukuran dan evaluasi kinerja. Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, 2(7), 286–299.
Ardiana, N. N., Prabawati, N. P. A., & Wijaya, K. A. S. (2024). Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan good governance (Studi kasus: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi). Socio-political Communication and Policy Review, 1(4), 20–31.
Hidayat, T. W. (2015). Pengukuran kinerja unit kerja pemerintah daerah dalam perspektif value for money. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 4(11), 1–17.
Marzuki. (2025). Policy paper: Analisis kebijakan pelaksanaan strategi sanitasi kota dalam rangka pencapaian sanitasi aman dan layak di Kota Tarakan. JUREKA: Jurnal Ekonomi Pembangunan, 4(2).
Ningsih, D. C., Zainal, V. R., & Hakim, A. (2025). Manajemen kinerja, kinerja organisasi serta implikasinya terhadap kualitas pelayanan organisasi sektor publik. Jurnal Manajemen Pemasaran dan Perilaku Konsumen (JMPIS), 7(1).
Osborne, D., & Plastrik, P. (2000). The reinventor's fieldbook: Tools for transforming your government. Jossey-Bass.
Risyah, V. (2025). Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja kemendagri melalui cascading perencanaan: Alternatif kebijakan dan rekomendasi. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK), 10(1).
Ulum, A. S. (2011). Peran pengukuran kinerja dalam mendukung good governance dalam perspektif agency theory. Jurnal Dinamika Akuntansi, 3(1), 60–66.
Kementerian Keuangan. (2026). Laporan kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025.
Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2026). Laporan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2026). Laporan kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025.
Mefayani, A. (2026, April 27). Pengukuran kinerja: Mengubah pengukuran dari sekadar formalitas menjadi mesin pencipta dampak nyata [Bahan paparan]. Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Kehutanan, Jakarta, Indonesia.
Pemerintah Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pemerintah Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pemerintah Indonesia. (2023a). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pemerintah Indonesia. (2023b). Surat Keputusan Menteri LHK No. 975 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pemerintah Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi.
Pemerintah Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Reiza Syarini
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
