REKONSILIASI FUNGSI PENGAWASAN DAN LEGISLASI BPD DI DESA JAWAPOGO, KECAMATAN MAUPONGGO, KABUPATEN NAGEKEO

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam pengawasan dan legislasi desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, studi awal di Desa Jawapogo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo menunjukkan bahwa anggota BPD memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas pokok dan fungsi mereka, serta lemah dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Kondisi ini menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi serta memperkuat komunikasi dengan masyarakat desa. Metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi empat tahapan, yaitu konsultasi dan koordinasi, persiapan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi secara interaktif, dan evaluasi melalui kuesioner post-test, observasi, serta wawancara. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman anggota BPD mengenai mekanisme pengawasan dan prosedur legislasi desa, serta peningkatan keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan waktu sosialisasi, minimnya keterlibatan masyarakat umum, dan kebutuhan pendampingan berkelanjutan. Disarankan untuk melaksanakan pendampingan lanjutan dan memperluas sasaran peserta agar peningkatan kapasitas BPD dan partisipasi masyarakat dapat terjaga dan berkembang secara berkelanjutan.