PENGUKURAN KINERJA YANG BERKUALITAS SEBAGAI BAGIAN DARI PENINGKATAN KUALITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA PELAKSANAAN RPJMD TAHUN 2025-2029

Abstract

Policy Paper ini mengusung tema: Pengukuran Kinerja yang berkualitas sebagai Bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang pada pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Permasalahan yang dihadapi adalah pengukuran Kinerja yang belum optimal dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien karena belum dilakukan secara berkala melalui aplikasi dan belum dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, sehingga berpotensi menghambat kebijakan dan mengurangi akuntabilitas pemerintahan. Makalah Kebijakan ini merekomendasikan Kebijakan berupa Surat Edaran Sekretaris Daerah yang ditujukan kepada seluruh Perangkat Daerah dengan Bappedalitbang sebagai koordinator perencanaan dan pengukuran kinerja agar pengukuran kinerja dilakukan secara berkala melalui aplikasi dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PANRB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah, dan benar-benar dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.