Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik

PENERAPAN ETIKA PELAYANAN PUBLIK OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN

2026-09-23T12:30:40+00:00

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu cerminan penyelenggaraan pemerintahan, yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari etika aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan etika pelayanan publik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lamongan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lamongan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Penerapan etika pelayanan dijelaskan berdasarkan empat indikator Mertins Jr., yaitu kesetaraan (persamaan), ekuitas (keadilan), loyalitas (kesetiaan), dan tanggung jawab (tanggung jawab). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat indikator telah diterapkan, tetapi masih terdapat aspek yang memerlukan penguatan. Pada aspek kesetaraan, sebagian besar petugas telah memberikan pelayanan dengan sikap ramah dan sopan, meskipun masih terdapat perbedaan kasih sayang kepada masyarakat yang dikenal petugas. Pada aspek keadilan, mekanisme antrean dan pemberian prioritas bagi masyarakat dengan kebutuhan tertentu telah diterapkan, namun masih ditemukan perlakuan yang berpotensi mengabaikan urutan antrean. Aspek loyalitas telah berjalan baik melalui kepatuhan terhadap SOP dan ketentuan pelayanan. Sementara itu, aspek tanggung jawab masih memerlukan penguatan, terutama dalam dibatasinya waktu dan tindak lanjut penyelesaian dokumen. Oleh karena itu, diperlukan penegakan pengawasan, konsistensi perlakuan kepada masyarakat, serta koordinasi dan pemantauan penyelesaian dokumen untuk mendukung penerapan etika pelayanan publik yang lebih konsisten.

PENGUKURAN KINERJA YANG BERKUALITAS SEBAGAI BAGIAN DARI PENINGKATAN KUALITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA PELAKSANAAN RPJMD TAHUN 2025-2029

2026-10-14T13:17:47+00:00

Policy Paper ini mengusung tema: Pengukuran Kinerja yang berkualitas sebagai Bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang pada pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Permasalahan yang dihadapi adalah pengukuran Kinerja yang belum optimal dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien karena belum dilakukan secara berkala melalui aplikasi dan belum dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, sehingga berpotensi menghambat kebijakan dan mengurangi akuntabilitas pemerintahan. Makalah Kebijakan ini merekomendasikan Kebijakan berupa Surat Edaran Sekretaris Daerah yang ditujukan kepada seluruh Perangkat Daerah dengan Bappedalitbang sebagai koordinator perencanaan dan pengukuran kinerja agar pengukuran kinerja dilakukan secara berkala melalui aplikasi dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PANRB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah, dan benar-benar dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

ANALISIS NILAI TAMBAH DAN KELAYAKAN USAHA PRODUK OLAHAN JAGUNG DI UMKM TRANSMIGRASI KAPITAN MEO, KABUPATEN MALAKA

2026-10-02T10:37:38+00:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis nilai tambah dan kelayakan usaha produk olahan jagung pada UMKM Transmigrasi Kapitan Meo, Kabupaten Malaka. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data produksi dan biaya usaha selama tahun 2025. Nilai ditambah menggunakan metode Hayami, sedangkan kelayakan usaha dikaji melalui R/C Ratio dan Break Even Point (BEP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan jagung menjadi tortila menghasilkan nilai tambah sebesar Rp159.375/kg dengan rasio tambah nilai 64,88%, sedangkan mie jagung menghasilkan nilai tambah Rp122.250/kg dengan rasio 95,88%. Produk kedua termasuk kategori nilai tambah tinggi karena memiliki rasio di atas 40%. Dari aspek kelayakan, nilai R/C Ratio mencapai 1,96 untuk tortila dan 1,38 untuk mie jagung. Hasil BEP menunjukkan bahwa harga dan volume produksi aktual kedua produk telah berada di atas titik impas. Tortila memiliki BEP harga sebesar Rp7.621/unit dan BEP produksi 1.056,67 unit, sedangkan mie jagung memiliki BEP harga Rp7.240/unit dan BEP produksi 1.404,59 unit. Temuan ini menunjukkan bahwa pengolahan jagung menjadi tortila dan mie jagung memberikan nilai tambahan ekonomis serta dapat dijalankan berdasarkan kondisi usaha yang diamati.

DINAMIKA SIKLUS ANGGARAN POLITIK DAN RELEVANSINYA TERHADAP STRATEGI PENCEGAHAN BAWASLU DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2026-10-14T02:54:14+00:00

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pelaksanaan Pilkada dan keberadaan petahana terhadap perubahan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial (Siklus Anggaran Politik). Data yang digunakan mencakup postur APBD 10 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat dari tahun 2017 hingga 2025. Pengujian dilakukan menggunakan metode regresi data panel model Fixed Effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa momentum Pilkada dan keikutsertaan petahana ternyata tidak menyebabkan kenaikan anggaran bantuan sosial dan hibah secara signifikan. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah memiliki batasan anggaran. Selain itu, petahana juga khawatir terhadap sanksi diskualifikasi pada Pasal 71 UU Pilkada serta pengawasan ketatnya dari Bawaslu. Kondisi tersebut diyakini membuat kepala daerah petahana lebih memilih menggerakkan manuver politiknya pada kegiatan birokrasi lain yang dinilai lebih aman secara hukum.