Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik

PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PERANGKAT DESA KAIDUNDU KECAMATAN BULAWA KABUPATEN BONE BOLANGO

Rahmadayanti Mamonto — 2024-12-26

The Effect of Work Motivation on the Performance of Kaidundu Village Apparatus, Bulawa District, Bone Bolango Regency. S1 Public Administration Study Program, Department of Public Administration, Faculty of Social Sciences, Gorontalo State University. Supervisor I Ismet Sulila, , and Supervisor II Yacob Noho Nani, This study aims to determine the Influence of Work Motivation on the Performance of Kaidundu Village Apparatus, Bulawa District, Bone Bolango Regency. The sample in this study is 12 people consisting of 12 employees. The research method used is quantitative. The type of data in this study is primary. The data collection technique is by distributing questionnaires. The data analysis technique uses simple linear regression. The results of the analysis showed that the t-count for the work motivation variable was 2.659. Meanwhile, the t-table value of the significant level is 5% and the free degree n-k or 12-2=10 is 2.228. If the two t-values are compared, then the t-calculated value is greater than the t-table (2.659>2.228). Thus, the hypothesis that there is an influence of work motivation on the performance of village apparatus is accepted. Therefore, it can be concluded that at the level of 95% that work motivation has a positive and significant effect on the performance of the Kaidundu Village Apparatus, Bulawa District, Bone Bolango Regency.

EVALUASI PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATA DENGAN GOAL ORIENTED EVALUATION MODEL DI SMPN 12 TANGERANG SELATAN

Abu Bakar Shiddiq — 2024-12-18

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Sekolah Adiwiyata di SMPN 12 Tangerang Selatan dengan menggunakan model Goal Oriented Evaluation yang dikembangkan oleh Ralph Tyler dengan metode kualitatif deskriptif. Program Sekolah Adiwiyata merupakan inisiatif untuk menciptakan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan melalui berbagai kegiatan berbasis lingkungan. SMPN 12 Tangerang Selatan telah berhasil meraih penghargaan Adiwiyata di tingkat kota, provinsi, dan nasional, dan saat ini berupaya menuju tahap Adiwiyata Mandiri. Penelitian ini menganalisis sejauh mana tujuan program telah tercapai, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengevaluasi efektivitas implementasi program. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun program telah menunjukkan kemajuan signifikan, masih terdapat tantangan dalam hal pengelolaan data danadministrasi, serta ketergantungan pada kebijakan yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan seluruh aktivitas sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan implementasi program, antara lain penguatan kebijakan lingkungan, peningkatan partisipasi seluruh elemen sekolah, optimalisasi fasilitas ramah lingkungan, dan evaluasi berkala menggunakan model Goal Oriented Evaluation. Dengan langkah-langkah tersebut, SMPN 12 diharapkan dapat mencapai status Adiwiyata Mandiri pada tahun 2025, serta menjadi contoh bagi sekolah lain dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berkelanjutan.

STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PEMANDIAN LOMBONGO KABUPATEN BONE BOLANGO

Sri Novita Afriani Nur Djali — 2024-10-14

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan objek wisata pemandian Lombongo. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pendekatan yang digunakan pemerintah untuk mendorong pengembangan objek wisata Lombongo dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Metode kualitatif deskriptif digunakan, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan Huberman. Studi ini berfokus pada strategi pengembangan objek wisata Lombongo di Kabupaten Bone Bolango dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana pengembangan objek wisata pemandian Lombongo di Kabupaten Bone Bolango telah berjalan dengan baik dalam beberapa hal. Misalnya, aspek kekuatan, yaitu fasilitas infrastruktur untuk wisata, telah dimaksimalkan, dan aspek peluang pengembangan, yaitu jumlah yang cukup besar, karena dapat membantu masyarakat di sekitar objek wisata. Namun, ada beberapa hal yang belum sempurna, seperti kelemahan: banyak fasilitas yang dibangun oleh PEMDA belum berfungsi dengan baik karena tidak ada pengelola di setiap unit, dan ancaman terbesar di tempat wisata Lombongo adalah bencana alam yang dapat mengakibatkan kerugian besar.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA NOBO KECAMATAN ILE BOLENG KABUPATEN FLORES TIMUR

Agustinus Boro ama — 2024-12-25

Penelitian ini berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Desa Nobo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur.. Penelitian ini bertujuan untuk mendePenelitiankan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Nobo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur. Adapun teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan milik Pranarka dan Prijono (1996). Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan informan berjumlah 16 orang. Sumber data yang diperoleh adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program PAMSIMAS di Desa Nobo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur dapat dilakukan dengan tiga fase yaitu: (1) fase inisiasi, pada tahap ini yang dilakukan dalam program Penyediaan Air Minun Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat pembentukan badan pegurus pengelola sarana dan prasarana air minum di Desa Nobo. (2) fase partisipatoris, pada tahap ini peran pemerintah semakin dikurangi dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna menuju kemandirian. Hal ini ditandai dengan operasi dan pemeliharaan terhadap sistem air minum yang sudah dibangun. (3) fase emansipasi, pada fase ini masyarakat sudah dapat menentukan eksistensi dirinya sehingga dapat mengoptimalkan semua yang sudah dijalankan dalam program PAMSIMAS.

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR DESA MOTOLOHU KECAMATAN RANDANGAN

Anisa Tui — 2024-10-14

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, serta untuk mengukur seberapa besar kontribusi budaya organisasi terhadap kualitas pelayanan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan penyebaran kuesioner (angket) dengan jumlah sampel sebanyak 80 orang. Untuk menganalisis data, digunakan teknik analisis deskriptif, regresi linier sederhana, dan uji koefisien determinasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi memberikan pengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Motolohu, dengan proporsi pengaruh sebesar 40,4%. Sementara itu, sisa 59,6% dari kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

PENGELOLAAN ADMINISTRASI SURAT MENYURAT MENGGUNAKAN TATA NASKAH DINAS BERBASIS ELEKTRONIK DI BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH GORONTALO

Dhea Ananda suci — 2024-10-14

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui Alur Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik, (2) Mengetahui Pengelolaan tata naskah dinas dan elektronik dibalai prasarana permukiman wilayah gorontalo, (3) Mengetahui Penerapan arsip elektronik dibalai prasarana permukiman wilayah gorontalo. model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui Wawancara, Observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah Kepala Bagian Tata Usaha dan Staff terkait yang ada di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo. Hasil Menunjukkan bahwa (1) Penyusunan Tata Naskah Dinas Elektronik dilihat dari Sistem Informasi Penyusunan Tata Naskah Dinas Berbasis Elektronik ini, sistem pendataan dan pengiriman surat masuk dan surat keluar yang telah terkomputerisasi dapat mempermudah pegawai dalam melakukan pendataan, pencarian, pengiriman hingga pembuatan laporan menjadi lebih efisien serta Sistem Informasi Penyusunan Tata Naskah Dinas Berbasis Elektronik di Balai Prasarana Permukiman Wilayah provinsi Gorontalo, (2) Pengelolaan tata naskah dinas dan elektronik dibalai prasarana permukiman wilayah gorontalo adalah Pengelolaan Surat masuk dan keluar menggunakan aplikasi atau yang disebut dengan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Gorontalo sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, yang dimana surat masuk dan keluar menggunakan surat berbasis web yang dibuat secara otomatis tanpa manual sehingga memudahkan staf operator dalam membuat surat kepada pimpinan, (3) Penerapan arsip elektronik dibalai prasarana permukiman wilayah gorontalo adalah salah satu penunjang keberhasilan dalam tata usaha, seperti ruang tata usaha yang terkumpulnya semua surat pada aplikasi TNDE dalam bentuk file word maupun dalam bentuk pdf.

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT SEKITAR OBJEK WISATA PANTAI BOTUTONUO

Ismiyati Yusuf — 2024-10-14

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana (1) Strategi pengembangan pada objek wisata pantai botutonuo. (2) Strategi pemerintah terhadap pengembangan wisata pantai botutonuo melalui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan analisis SWOT (Strentgth, Weaakness, Opportunity, Threat). Hasil penelitian Strategi Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sekitar Objek Wisata Pantai Botutonuo dengan menggunakan analisis SWOT yaitu (1) Strategi pengembangan wisata pantai botutonuo melalui analisis SWOT yaitu Aspek kekuatan yaitu memiliki lokasi yang strateg, pemandangan yang indah, lokasi yang luas, gazebo yang besar serta vila, homestay dan kamar mandi. Aspek kelemahan yaitu belum memiliki media sosial, kurangnya futniture pendukung, kurangnya fasilitas kebersihan dan tempat ibadah serta manajemen pengelolah yang belum terarah. Aspek peluang diantaranya membuka lapangan kerja dengan membuka usaha disekitar pantai, menambah pendapatan daerah dan devisa negara dan adanya kerjasama investor. Aspek ancaman diantaranya yaitu perubahan cuaca yang tidak menentu, bencana alam seperti banjir, erosi pantai dan air laut naik kepermukaan. Selain itu adanya kompetitor dan wisata subtitusi. (2) Strategi pengembangan pada objek wisata pantai botutonuo yaitu menambah fasilitas kebersihan, menambah futniture pendukung, membuat akun media sosial, memperbaiki fasilitas tempat ibadah dan membuat tembok guna mencegah perubahan cuaca dan bencana alam.

ANALISIS IDENTIFIKASI POLITIK PDIP DALAM PEMILU 2024 (STUDI KASUS DI DAPIL 1 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR)

Teofiluls Abdianto Dasal — 2024-12-24

Penelitian ini berjudul Analisis Identifikasi Politik PDIP Dalam Pemilu 2024 Studi Kasus di Dapil I Kabupaten Manggarai Timur. Rumusan masalah dalam penulisan Penelitian ini adalah Bagaimana Identifikasi Politik PDIP dalam Pemilu 2024 Studi Kasus Di Dapil I Kabupaten Manggarai Timur. Teori yang digunakan oleh peneliti dalam memecahkan masalah penelitian adalah identifikasi partai politik. Sumber data primer adalah para informan sedangkan data sekunder adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.Tahap analisa data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, tahap penarikan kesimpulan lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) konsistensi ideologi Pancasila dan Marhaenisme menjadi landasan kuat bagi PDIP dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kecil di Kabupaten Manggarai Timur. Pancasila berfungsi sebagai pengikat perbedaan masyarakat, sementara Marhaenisme menekankan keadilan sosial bagi kaum marhaen. Melalui program-program yang konkret dan responsif terhadap kebutuhan lokal, PDIP tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik. Reputasi PDIP sebagai partai wong cilik dan warisan ideologis Megawati Soekarnoputri sebagai trah Soekarno semakin memperkuat ikatan emosional dengan pemilih, menjadikannya pilihan yang tepat di Pemilu 2024. (2) Program KTP Sakti yang mengintegrasikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KSS) telah terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan keterpilihan calon legislatif PDIP di Dapil I Kabupaten Manggarai Timur. Melalui kemudahan akses layanan publik dan sosial, KTP Sakti tidak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi, tetapi juga mencerminkan komitmen PDIP untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Dukungan dari masyarakat terhadap calon-calon legislatif seperti Bapak Salestinus Medi dan Bapak Tarsius Jangkur semakin menguat, menunjukkan bahwa program ini berhasil menjawab kebutuhan dasar masyarakat dan menciptakan kepercayaan yang lebih besar terhadap partai. Berdasarkan hasil analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa ideologi partai politik, program dan kebijakan partai politik berpengaruh terhadap kemenangan PDIP di Dapil I Kabupaten Manggarai Timur

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR POS LUWUK

Annesha Fahira Dwi Putri — 2024-12-24

Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui bagaimana kualitas pada kantor pos luwuk dilihat dari lima aspek (a) berwujud (tangible), (b) empati (empaty), (c) cepat tanggap (responsiveness), (d) keandalan (reliability), (e) kepastian (assurance). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. dan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang digunakan, diperoleh kesimpulan bahwa Kualitas Pelayanan Publik pada kantor pos luwuk dilihat dari lima aspek (a) berwujud (tangible), (b) empati (empaty), (c) cepat tanggap (responsiveness), (d) keandalan (reliability), (e) kepastian (assurance). sudah menunjang kualitas pelayanan dengan baik dan memberikan kepuasan kepada pengguna layanan yaitu masyarakat, akan tetapi belum maksimal karena ada beberapa indikator yang memiliki kekurangan yaitu dalam segi fasilitias fisik, perlu adanya penambahan tempat duduk, antrian yang masih manual bisa ditingkatkan menjadi berbasis digital, dan penambahan pendingin ruangan (AC).

EFEKTIVITAS PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KAWASAN KUMUH MUARA ABU KELURAHAN OESAPA BARAT KECAMATAN KELAPA LIMA KOTA KUPANG

umbuUmbu TW Pariangu — 2024-12-05

Muara Abu, located in Oesapa Barat Urban Village, Kelapa Lima Sub-District, Kupang City, is one of the priority areas for the implementation of the KOTAKU Program. This area has a chaotic building layout, poor road conditions, lack of waste facilities, inefficient waste system, minimal clean water supply from PDAM or has not met the criteria for clean water minimum service standards (SPM), environmental road conditions, drainage, and wastewater management systems, which do not meet technical standards and health aspects. This study aims to determine the effectiveness of the programme implementation using input, process and output variables. Each stage is described through analysis to obtain coherence so that it can be concluded whether the KOTAKU Programme has been effective or otherwise. This research uses a qualitative approach with a descriptive research type. Data was collected using observation, interview and documentation techniques, then analysed through data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the implementation of the KOTAKU Programme in Muara Abu has not been effective from the input-process and output aspects as a whole. Some infrastructure has been built to change the landscape of the region. However, holistically, the program has not been able to stimulate support and active participation from the community to contribute ideas and positive behaviour for the continuity of the program's impact. The Kupang City Government also needs to regularly evaluate the implementation of the KOTAKU Programme to ensure that the facilities built are in line with quality and sustainability requirements.

PERANAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Sakira Achmad Alamri — 2024-12-06

This study aims to explore the role of the urban village government in improving the quality of public services for the community, focusing on the following indicators: regulatory function, policy formulation, service delivery, law enforcement, and the maintenance of public order and security. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis involves data reduction, presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the urban village governments in Talumolo and Leato Utara have performed various functions, but each function still faces several challenges which are noticeable from the following details: (1) The regulatory function in both urban villages is effective in creating a safe environment, but consistency and relevance of regulations sometimes pose challenges. (2) Policy formulation involves the participation of the community and stakeholders of both urban villages, despite concerns about the lack of community attention during the policy formulation process. (3) The service delivery function in both urban villages shows significant efforts, but there are several complaints about the effectiveness and efficiency of services. (4) Similarly, Law enforcement in Talumolo, which includes socialization and patrols, also has gotten several dissatisfaction complaints regarding the consistency of decisive actions, while in Leato Utara, training to reduce crime has not been effectively impactful. (5) The maintenance of public order is conducted through education and administrative services, but there are still concerns about compliance and service efficiency. Overall, even though progress has been made, improvements in consistency, relevance, and efficiency are still needed to achieve better outcomes.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DI KECAMATAN KOTA TENGAH KOTA GORONTALO

Stevani Laude — 2024-12-23

This study aims to investigate (1) the role of communication in the implementation of Keluarga Berencana Family planning program. Policy in Kota Tengah Sub-district, Gorontalo City, (2) the resources involved in the implementation of this policy; (3) the disposition of stakeholders in the policy implementation; and (4) the bureaucratic structure influencing the implementation of Keluarga Berencana in Kota Tengah Sub-district, Gorontalo City. This study employed a descriptive qualitative method and aimed to prove the effectiveness of Keluarga Berencana in Kota Tengah Sub-district, Gorontalo City. The findings indicate that the implementatition of Keluarga Berencana Policy in Kota Tengah Sub-district Office, and resource standards have not been identified, including challenges posed by the COVID-19 pandemic, which has altered critical elements, particularly among the target population. Consequently, the researcher posits that addressing Keluarga Berencana’s Challenges requires applying George C. Edwart III’s structured and efficient implementation theory. This entails the establishment of Standard Operating Procedures (SOPs) and performance standards for policy implementers, alongside ensuring that human resource needs are met in terms of quantity and the educational qualifications of personnel involved at the Kota Tengah Sun-district Office.

PENGEMBANGAN MODEL KEBIJAKAN MANASIK HAJI GO GREEN DI KEMENTERIAN AGAMA JAWA TENGAH

Doni Aldise Harahap

Penyelenggaraan haji merupakan kegiatan yang mendapatkan pemantauan dari masyarakat sehingga setiap tahun dilakukan evaluasi dengan membuat Indeks Kepuasan Masyarakat. Pada indeks tersebut prestasi Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji selalu meningkat. Namun penyelenggaraan haji belum memperhitungkan dampak lingkungan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan model manasik haji go green di Kementerian Agama Jawa Tengah dan untuk menganalisis faktor pendukung dan penhambat kebijakan manasik haji go green pada Kementerian Agama Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan R and D dalam hal pengembangan model manasik haji berbasis go green dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran jamaah haji mengenai kepedulian lingkungan dan sampah. Hasil penelitian: 1) manasik haji merupakan salah satu kegiatan pada rangkaian penyelenggaraan ibadah haji, kelemahan dalam manasik haji konvensional adalah tidak adanya pengetahuan mengenai go green sehingga berdampak pada perilaku jamaah haji yang tidak mempunyai kepedulian terhadap sampah; 2) untuk menindaklanjuti kelemahan manasik haji maka materi manasik haji perlu dilengkapi dengan pengetahuan go green, sampah dan perilaku peduli lingkungan dengan menggunakan tahapan pembangunan perilaku baik melalui pengetahuan, pemahaman, aktivitas, penyadaran dan implementasi sikap; 3) faktor pendukung implementasi manasik haji go green adalah adanya masalah sampah, dukungan dari Kementerian Agama, sumber daya manusia yakni narasumber manasik haji, anggaran, dukungan stakeholder dan faktor penghambat adalah sikap menolak perubahan dan struktur birokrasi. Kesimpulan: implementasi manasik haji go green merupakan kebijakan publik yang dilakukan untuk membangun karakter jamaah haji sehingga mempunyai kepedulian terhadap sampah dan lingkungan.

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GORONTALO

Debriyana Adam — 2024-12-18

This research aims to analyze the performance assessment of civil servants (PNS) at the Regional Finance and Assets Agency of Gorontalo Regency. Performance assessment is a key element in effective human resource management, and is important to ensure that this policy is implemented correctly in order to improve organizational performance in Gorontalo district's regional financial and asset bodies. There are several supporting factors such as commitment from regional leaders and support from central government policies. This research method uses descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation. Data analysis techniques begin data collection, data reduction, data display and drawing conclusions or verification.The research findings show that the Civil Servant Performance Assessment at the Gorontalo Regency Regional Finance and Assets Agency is effective and efficient.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PERDES NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG PEMELIHARAAN TERNAK DI DESA BIOBA BARU KECAMATAN AMFOANG BARAT DAYA KABUPATEN KUPANG

Alfa Hardian Nisipeni — 2024-12-28

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung perdes nomor 01 tahun 2012 tentang pemeliharaan ternak di desa Bioba Baru, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam mendukung Perdes Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pemeliharaan ternak yang ada di desa Bioba Baru. metode yang digunakan adalah metode deskritif kualitatif,sampel ditentukan menggunakan sampling purposive,sumber data berupa data sekunder.variabel penelitian dilihat dari aspek perencanaan dan pelaksanaan. Hasil penelitian ini menunjukan partisipasi masyarakat dilihat dari aspek perncanaan mengenai partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat penyusunan peraturan desa sangat sedikit. Untuk partisipasi masyarakat yang mengikuti sosialisasi dari pihak desa sudah melakukan sosialisasi namun keikutsertaan masyarakat sangat sedikit yang berpartisipasi. Partisipasi masyarakat yang sudah membuat kandang sudah baik. Untuk pemeliharaan ternak dilahan sendiri sudah baik. Dan untuk partisipasi masyarakat dalam permintaan surat rekomendasi kepada pemdes masih sangat rendah. Dari kedua aspek yang diteliti dapat disimpulkan bahwa dalam aspek perencanaan ,masyarakat masih kurang berpasrtisipasi. Dan untuk aspek pelaksanaan,masyrakat kurang berpastisipasi sedangkan,untuk pembuatan kandnag dan pemeliharaan ternak dilahan sendiri masyrakat sudah berpastisipasi.

STRATEGI PENGAWASAN LEMBAGA PEMERINTAH DI KOTA BANDA ACEH BERBASIS PREVENTION CONTROLLING HYBRID SYSTEM

Yunita Dewi — 2024-12-10

The strategy of government institution supervision based on prevention controlling hybrid system is an innovative approach that aims to improve the effectiveness and efficiency in public administration supervision. In today's digital era, the challenges faced by government institutions are increasingly complex, including limited human resources, inadequate technological infrastructure, and the need for transparency and accountability. This study identifies various problems that hinder the implementation of an effective supervision system, such as resistance to change and challenges in system integration. Through a hybrid approach that combines traditional supervision methods and information technology, this strategy is expected to create a more responsive and adaptive supervision environment. The results of this study indicate that increasing human resource capacity, developing technological infrastructure, and implementing better transparency and accountability principles are the keys to achieving optimal supervision goals. Thus, this strategy not only contributes to improving the performance of government institutions, but also to increasing public trust in public institutions.

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PELAKSANAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI PUSKESMAS TILANGO KABUPATEN GORONTALO

Novi Dima Andayani — 2024-12-17

This study aims to evaluate the quality of public services for BPJS (Social Security Organizing Agency) participants at the Puskesmas (Public Health Center) of Tilango, as assessed through five dimensions: (a) tangibles, (b) empathy, (c) reliability, (d) responsiveness, and (e) assurance. A qualititative apporoach was employed, specifically a descriptive qualitative reseacrh design, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The findings og the study indicate tha the quality of public setvice for the BPJS (Social Security Organizing Agency) program at the Puskesmas Tilango, assessed through the five dimensions of : (a) tangibles, (b) empathy, (c) reliability, (d) responsiveness, and (e) assurance, is generally satisfactory and meets the needs of the service users the community. However, some indicators do not fully meet public expectations. For example, in terms of tangibles. There is a lack of seting in the waiting area, leading some patients to sit on the floor and a deficiency in air conditioning.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROMOSI POTENSI WISATA PEMANDIAN LOMBONGO KABUPATEN BONE BOLANGO

Siti Anisa Sumaga — 2024-10-14

Promosi dapat mempengaruhi pengembangan potensi wisata, pelaksanaan impelentasi kebijakan promosi yang optimal dapat meningkatkan jumlah kunjungan pada suatu objek wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Promosi Potensi Wisata Pemandian Lombongo Kabupaten Bone Bolango. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian dan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini yakni implementasi kebijakan promosi potensi wisata pemandian Lombongo Kabupaten Bone Bolango dapat dikatakan belum maksimal. Berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh Edward III, dari segi faktor komunikasi yaitu kurangnya kejelasan penyampaian informasi untuk promosi wisata, faktor sumber daya baik berupa SDM, SDA maupun fasilitas yang tersedia untuk promosi belum optimal pemanfaatannya, dan faktor disposisi/sikap pelaksana juga perlukan adanya pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi penggunaan media promosi. Serta dari segi struktur birokrasi sudah terdapat tupoksi yang mengatur tanggung jawab masing-masing kelompok kerja di Wisata Pemandian Lombongo Kabupaten Bone Bolango.

STRATEGI POLITIK DPD PARTAI DEMOKRAT NTT DALAM KONTESTASI PEMILU 2024 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (Studi Kasus Di Dapil NTT 1 Kota Kupang)

Aprilianus Ndarinu — 2024-12-28

Penelitian ini berjudul Strategi Politik DPD Partai Demokrat NTT dalam Kontestasi Pemilu 2024 Provinsi NTT Studi Kasus Di Dapil NTT 1. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana Strategi Politik DPD Partai Demokrat NTT dalam Kontestasi Pemilu 2024 Provinsi NTT Studi Kasus Di Dapil NTT 1. Teori yang digunakan oleh peneliti dalam memecahkan masalah penelitian adalah strategi politik menurut Peter Schroder terutama strategi politik ofensif dan defensif. Sumber data primer adalah para informan sedangkan data sekunder adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.Tahap analisa data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, tahap penarikan kesimpulan lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Strategi politik ofensif DPD Partai Demokrat NTT mengutamakan strategi kampanye melalui pertemuan terbatas, tatap muka, dan pemasangan alat peraga untuk membangun kepercayaan pemilih, dengan fokus pada kelompok muda dan perempuan sebagai pemilih strategis. DPD Demokrat NTT membentuk Tim Satgas Pemenangan yang terdiri dari tokoh penting untuk mengkoordinasi kampanye dan menyesuaikan strategi dengan kebutuhan lokal. Pemetaan wilayah yang mendalam digunakan untuk memahami karakteristik pemilih di setiap kecamatan, sementara peran organisasi sayap, seperti Bintang Muda Indonesia (BMI), diperkuat untuk menarik pemilih muda dan perempuan. Dengan strategi terorganisir, pemetaan wilayah, dan evaluasi melalui survei, Partai Demokrat bertujuan memperluas dukungan dan meningkatkan peluang kemenangan di Dapil 1 NTT pada Pemilu 2024. 2) Strategi politik defensif DPD Partai Demokrat NTT dalam menghadapi Pemilu 2024 di Dapil NTT 1, DPD Partai Demokrat menerapkan strategi segmentasi pemilih yang mencakup demografi, perilaku rasional-emosional, dan kohor, dengan menyesuaikan program untuk pemilih muda yang fokus pada pendidikan dan inovasi, serta pemilih tua yang mengutamakan kesejahteraan sosial. Pendekatan rasional dan emosional digunakan melalui bukti keberhasilan dan interaksi langsung di kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, Satgas Pemenangan Pemilu mengusung 14 program unggulan dalam lima klaster utama, termasuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, infrastruktur, dan penegakan hukum, dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan rakyat, guna memperkuat dukungan dan peluang kemenangan di Pemilu 2024. Berdasarkan hasil analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa strategi politik yang dilakukan oleh DPD Partai Demokrat dalam menghadapi pemilu berupa penerapan strategi politik ofensif dan defensif

PEMBANGUNAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN PENYELENGGARA PEMBERANGKATAN IBADAH UMRAH BERBASIS PREVENTION CONTROLLING HYBRID SYSTEM

Sarip Sahrul Samsudin — 2024-10-14

Ibadah umrah banyak diminati masyarakat, namun banyak oknum PPIU yang melakukan penyelewenangan sehingga merugikan masyarakat. Kementerian Agama mempunyai program pengendalian melalui monitoring dan evaluasi, namun pelaksanaannya banyak terdapat kekurangan. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa kondisi faktual kebijakan pengendalian penyelenggara pemberangkatan ibadah umrah yang dilakukan oleh Kementerian Agama pada PPIU dan untuk mendeskripsikan serta menganalisa faktor penghambat dan pendukung pengembangan pengendalian dengan berbasis Prevention Controlling Hybrid System atau PCHS. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dan data dianalisa dengan menggunakan SWOT serta AHP. Hasil penelitian: 1) kondisi faktual kelemahan monitoring dan evaluasi yakni tidak adanya instrument, tidak adanya perencanaan, petugas kurang berkompeten, waktu pelaksanaan tidak tepat, kurangnya anggaran, tidak adanya evaluasi; 2) untuk membangun pengendalian PPIU melalui monitoring dan evaluasi harus dilakukan identifikasi faktor internal dan eksternal sehingga diperoleh strategi yang tepat, strategi yang tepat menurut analisis SWOT adalah kombinasi antara strength-opportunity, selanjutnya strategi tersebut diuraikan berdasarkan skala prioritas dengan analisis AHP dan diperoleh alternatif strategi mengedepankan tanggungjawab peran,credibility, integritas, proses pembuatan keputusan dan keterwakilan forum serta memanfaatkan temuan. Dengan demikian ditemukan pendekatan yang tepat untuk pelaksanaan pengendalian dengan menggunakan Prevention Controlling Hybrid System sebagai suatu pengendalian dengan metode umpan maju, dapat dilakukan oleh siapapun dengan hasil yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian untuk dapat mengimplementasikan pendekatan ini perlu adanya kebijakan publik. Kesimpulan: pengendalian pada PPIU dibangun berdasarkan strategi dan alternatif kriteria yang diperoleh dari aspirasi stakeholder untuk dapat mencari solusi dengan menggunakan kebijakan publik.

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN LIMBOTO BARAT KABUPATEN GORONTALO

Saman A. Tooli — 2024-12-24

Pengelolaan dana desa sangat rentang dengan berbagai bentuk penyimpangan bila tidak dilakukan melalui proses penatausahaan dan tata kelola yang baik. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya beberapa tantangan yang menjadi persoalan utama dalam penyepenggaraan dana desa di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, yakni : 1) penggunaan dana desa belum tepat sasara; 2) rendahnya susmberdaya aparatur pemerintahan desa; 3) kurangnya komitem pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dan 4) rentannya pengelolaan dana desa terhadap penyimpangan. Studi ini pula menemukan ebebrapa tantangan dalam pengelolaan dana desa terutama terkait SDM antara lain adalah kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memadai. Banyak pegawai desa tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan dan prosedur pengelolaan dana desa, sehingga mereka kesulitan dalam melaksanakan tugas dengan baik. Keterbatasan pengetahuan ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan anggaran. Melalui analisis secara kualitatif studi ini melakukan analsisis dan merekomendasikan : 1) peningkatan sosialisasi pengellolaan kebijakan dana desa secara luas kepada masyarkaat; 2) peningaktan aparatur desa; 3) peningaktan pengawasan pengelolaan dana desa.

FAKTOR YANG MENENTUKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA OBJEK WISATA LOMBONGO DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Maimun Bakari

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan retribusi jasa usaha di objek wisata Lombongo di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Untuk mengumpulkan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan. Analisis data menggunakan model Huberman. Fokus dalam penelitian ini adalah faktor yang menentukan implementasi kebijakan retribusi jasa usaha pada objek wisata Lombongo Kabupaten Bone Bolango dilihat dari aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi/sikap pelaksana, serta aspek struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor Yang Menentukan Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Pada Objek Wisata Lombongo Kabupaten Bone Bolango belum berjalan dengan baik dilihat dari aspek komunikasi antara implementor dan kelompok sasaran sudah terjalin dengan baik secara vertikal, namun terdapat kesenjangan antara informasi yang didapatkan dengan hasil observasi di lapangan, sehingga masih perlu dioptimalkan kembali, aspek sumber daya meliputi sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran yang masih perlu ditingkatkan agar pengembangan objek Wisata Lombongo dapat lebih ditingkatkan, aspek disposisi/sikap pelaksana, dinilai belum berjalan secara optimal dikarenakan masih adanya pengunjung yang belum memiliki kesadaran dalam membayar retribusi serta kurang tegasnya petugas pemungut retribusi dalam melaksanakan tugasnya, dan aspek struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik dilihat dari adanya tupoksi kewenangan yang sudah jelas serta adanya SOP terkait pemungutan retribusi objek wisata di Kabupaten Bone Bolango

PATRONASE DAN KLIENTALISME DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF KABUPATEN NAGEKEO (Studi Kasus Terpilihnya Caleg PKB Shafar Laga Rema Dan Maria Roswita Mea Laki Dalam Pemilu Legislatif 2024)

Engelbertus Yosef Mame Pinga — 2024-12-25

Penelitian ini berjudul Patronase Dan Klientalisme Dalam Pemilihan Legislatif Kabupaten Nagekeo Studi Kasus Terpilihnya Shafar Laga Rema Dan Maria Roswita Mea Laki Dalam Pemilu Legislatif 2024. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana Bagaimanakah bentuk Patronase dan Klientalisme yang dijalankan oleh Shafar Laga Rema Dan Maria Roswita Mea Laki Dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Nagekeo. Teori yang digunakan oleh peneliti dalam memecahkan masalah penelitian adalah Patronase dan Klientalisme. Sumber data primer adalah para informan sedangkan data sekunder adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.Tahap analisa data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, tahap penarikan kesimpulan lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Patronase politik menjadi faktor utama kemenangan Shafar Laga Rema dan Maria Roswita Mea Laki dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Nagekeo, dengan pengecualian praktek pembelian suara, di mana Shafar Laga Rema dan Maria Roswita Mea Laki mengedepankan kampanye bersih tanpa politik uang, sesuai hukum. Mereka fokus pada program kerja yang relevan, seperti infrastruktur dan pemberdayaan pemuda. Shafar menitikberatkan pembangunan fasilitas kesehatan dan dukungan nelayan, sementara Maria mengusung politik gagasan dan kontribusi keluarganya dalam infrastruktur. Keduanya aktif dalam pengembangan olahraga di Nagekeo dan memberikan bantuan nyata bagi masyarakat, memperoleh dukungan luas berkat komitmen terhadap kemajuan daerah. (2) Klientelisme politik menjadi faktor utama kemenangan Shafar Laga Rema dan Maria Roswita Mea Laki dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Nagekeo, yang didukung oleh strategi tim sukses yang terstruktur, seperti kampanye langsung, alat peraga, dan media sosial. Kolaborasi dengan tokoh adat, pemuda, dan masyarakat memperkuat dukungan, didukung edukasi pemilih dan pengawasan TPS untuk memastikan transparansi. Dukungan terhadap olahraga, nelayan, dan pembangunan infrastruktur mempererat hubungan dengan pemilih. Sebagai Ketua DPC PKB, Shafar mengonsolidasikan kader dan memperluas basis dukungan, memastikan kemenangan di Dapil I. Berdasarkan hasil analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa kemenangan Shafar Laga Rema Dan Maria Roswita Mea Laki Dalam Pemilu Legislatif 2024 tidak terlepas dari penggunaan praktek Patronase Dan Klientalisme.

TATA KELOLA ARSIP DINAMIS DI KANTOR CAMAT BULAWA KABUPATEN BONE BOLANGO

Nurmin Nurmin

Penelitian ini untuk mengetahui Tata Kelola Arsip Dinamis di Kantor Camat Bulawa Kabupaten Bone Bolango Dilihat dari: Penciptaan Arsip, Penggunaan Arsip, Pemeliharan Arsip, Penyusutan Arsip, Pemusnahan Arsip. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Tata Kelola Arsip Dinamis di Kantor Camat Bulawa pada umumnya pelaksanaan dari proses pengelolaan arsip dinamis sudah terlaksana dengan baik namun belum optimal. Dilihat dari tahap: Penciptaan arsip dinamis yang meliputi surat masuk dan surat keluar, sudah berjalan dengan semestinya, kurang efisiennya penggunaan arsip karena pencarian arsip membutuhkan waktu yang lama dan peminjaman arsip tidak menggunakan kartu kendali dan tidak memakai SOP, pemeliharaan arsip dilakukan dengan cara membersihkan arsip dari debu dan kotoran, namun kurangnya kesadaran pegawai dalam pemeliharaan arsip, dilihat juga dari para pegawai yang belum pernah mengikuti pelatihan tentang arsiparis, oleh sebab itu para pegawai belum memahami bagaimana cara pengelolaan arsip tersebut terutama dalam pemeliharaan arsip, penyusutan arsip yang dilakukan setiap tahunnya, tetapi dalam proses penyusutan ini tidak memakai jadwal retensi arsip hanya menggunakan perkiraan, pemusnahan arsip yang dilakukan dengan metode pembakaran. Namun dalam pemusnahan arsip ini belum mengikuti tahapan-tahapan dalam pemusnahan arsip atau standar operasional prosedur. Pengelolaan arsip yang masih terhambat karena kurangnya pengetahuan pegawai tentang kearsipan, maka pengelolaan arsip yang belum optimal.

PENGARUH PENERAPAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) TERHADAP SEMANGAT KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

Meutia Esania Talib — 2024-10-12

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Tambahan Penghasilan Pegawai terhadap Semangat Kerja Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner dan dokumentasi. Analisis data menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana dan uji t yang dilakukan menunjukkan bahwa Semangat Kerja di Badan Kepegawaian variabel Tambahan Penghasilan Pegawai berpengaruh positif terhadap variabel Daerah Provinsi Gorontalo. Dalam uji koefisien determinasi diperoleh hasil bahwa variabel tambahan penghasilan pegawai memiliki pengaruh sebesar 73,2% terhadap variabel semangat kerja.

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR KELURAHAN BONGOHULAWA KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO

Sri Dewanti Kuke — 2024-10-14

Tuljulan dari pelnellitian ini adalah ulntulk melngidelntifikasi dan melnjellaskan elfelktivitas pelmulngultan pajak bulmi dan bangulnan di Kantor Kellulrahan Bongohullawa, Kelcamatan Limboto, Kabulpateln Gorontalo, delngan melnggulnakan elmpat indikator: Inpult, Throulghpult, Oultpult, dan Relsullt. Objelk didalam pelnellitian ini adalah Kantor Kellulrahan Bongohullawa Kelcamatan Limboto Kabulpateln Gorontalo, kelmuldian meltodel yang digulnakan dalam pelnellitian ini yaitul meltodel delskriptif kulalitatif. Adapuln telknik dalam pelngulmpullan data pelnelliti melnggulnakan telknik obselrvasi, wawancara, dan dokulmelntasi delngan analisis data selcara kulalitatif. Hasil pelnellitian ini melnulnjulkan bahwa (1) Inpult suldah dijalankan selsulai delngan langkah-langkah dan proseldulr yang ditelrapkan olelh Kantor Kellulrahan Bongohullawa Kelcamatan Limboto Kabulpateln Gotontalo dan telrbilang suldah elfelktif, (2) Throulghpult, dalam pelngimformasian melngelnai pajak bulmi dan bangulnan yaitul delngan melmbelrikan sppt mellaluli tiap kelpala kellulrahan selhingga melmuldahkan para wajib pajak tidak lagi melndatangi kantor kellulrahan dan suldah melmuldahkan dalam hal pelmbayaran mellaluli kantor pos, bank dan seltiap kelpala kellulrahan, (3) Oultpul,t dari hasil pelnellitian bahwa dari hasil pelmulngultan pajak bulmi dan bangulnan di Kantor Kellulrahan Bongohullawa Kelcamatan Limboto Kabulpateln Gorontalo bellulm selsulai delngan targelt yang diteltapkan selhingga bellulm dikatakan elfelktif, (4) Oultcomel, dalam melkanismel proseldulr pelmbayaran pajak bulmi dan bangulnan di Kantor Kellulrahan Bongohullawa Kelcamatan Limboto Kabulpateln Gorontalo suldah telrbilang baik. Belrdasarkan hasil pelnellitian ini dapat disimpullkan bahwa Elfelktivitas Pelmulngultan Pajak Bulmi dan Bangulnan bellulm belrjalan selcara elfelktif selhingga pelndapatan ataul targelt yang ditelntulkan bellulm selsulai delngan yang suldah diteltapkan selhingga dapat dikatakan masyarakat Kellulrahan Bongohullawa Kelcamatan Limboto Kabulpateln Gorontalo masih kulrang kelsadaran dalam hal pelmbayaran pajak bulmi dan bangulnan selhingga dihimbaul ulntulk lelbih melningkatkan ataul melnyadari bahwa pelmbayaran pajak bulmi dan bangulnan itul sangat pelnting.

PENGELOLAAN POTENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI KECAMATAN BONEPANTAI KABUPATEN BONE BOLANGO

Citra Amanda Harun — 2024-12-24

This research aims to determine and analyze (1) the management of the potential of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in increasing village original income in Bonepantai District, Bone Bolango Regency. (2) factors that determine the success of managing the potential of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in increasing original village income in Bonepantai District, Bone Bolango Regency. This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. The main informants consisted of sub-district heads, BPD chairs, BUMDes managers, BUMDes supervisors, MSME actors and local communities. Secondary data was obtained from official documents such as BUMDes operational reports and village administration documents. The research results show that the management of BUMDes potential in Bonepantai District has been carried out through more structured planning, organization that focuses on efficiency, implementation of sustainability-oriented business activities, as well as strict supervision and evaluation. This effort has contributed to improving the village's PADes and the economy of village communities. Factors that determine the success of BUMDes management include optimizing natural resources, budget and village human resources. Active support from local government, a strong social model, and high community participation are the main drivers of BUMDes' success in improving community welfare and the local economy. By strengthening the management system and increasing community participation, BUMDes in Bonepantai District has the potential to become an inspiring model for village-based local economic empowerment.

STRATEGI KEBIJAKAN PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA DENGAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Desi Julianti

Dalam era digitalisasi yang semakin pesat, penguatan pelayanan publik dan pengawasan perizinan usaha menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan Kota Lhokseumawe. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat pelayanan publik melalui penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi. Dengan fokus pada aplikasi ︎OSS RBA dan SI CANTIK CLOUD, penelitian ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi, seperti kesalahan cetak, lamanya waktu pelayanan, dan kurangnya pemahaman pemohon terhadap alur proses. Melalui pendekatan evaluatif, penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang meliputi pengembangan sistem yang lebih andal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan langkah-langkah keamanan siber yang tepat. Diharapkan, dengan implementasi strategi kebijakan yang efektif, pelayanan publik dapat ditingkatkan, dan pengawasan perizinan usaha dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK BUMI BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KECAMATAN TILANGO KABUPATEN GORONTALO

Nur Oktaviani Razak

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi adalah semua langkah yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Mayoritas telah dilakukan, tetapi tidak sepenuhnya. Pada tahap perencanaan belum efektif untuk mencapai target realisasi penerimaan tahunan. Pada tahap pelaksanaan belum optimal dalam hal penerimaan realisasi yang belum memenuhi target capaian sebagaimana yang telah direncanankan dalam rencana tahunan. Setelah rapat dilakukan, tahap monitoring dan evaluasi belum menunjukkan kesesuaian antara hasil pelaksanaan dan target perencanaan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BONE BOLANGO (STUDI KASUS PADA WISATA HIU PAUS BOTUBARANI)

Fauzia P. Pratiwi Yakobus — 2024-09-30

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana kebijakan pengembangan pariwisata Bone Bolango, khususnya di wisata hiu paus Botubarani, dilaksanakan dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Untuk mengumpulkan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan. Analisis data dilakukan menggunakan model Huberman. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan pariwisata Bone Bolangi untuk hiu paus Botubarani. Penelitian ini melihat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sedangkan sub fokus dari penelitian ini adalah faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Bone Bolango khususnya di wisata hiu paus Botubarani dilihat dari aspek kemampuan organisasi, aspek informasi, aspek dukungan, dan aspek pembagian potensi. evaluasi Hasil penelitian ini ditemukan bahwa implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Bone Bolango khususnya di wisata hiu paus Botubarani sudah berjalan dengan baik dilihat dari perencanaanya yang telah disusun dalam RIPPDA No. 2 Tahun 2013 namun pemerintah sebaiknya merencanakan penambahan daya tarik di wisata hiu paus Botubarani. Pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana, tetapi pemerintah daerah lebih fokus pada fasilitas yang ada di wisata hiu paus Botubarani, dan evaluasi dilakukan setiap enam bulan. Namun, kendala yang terdapat pada faktor informasi dimana masih belum terdapat bangunan khusus pemberian informasi yaitu Tourism Information Center (TIC) dan pada pembagian potensi masyarakat belum dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada diwisata ini, seperti membuat usaha kuliner seafood mengingat wisata ini adalah wisata bahari/Laut.

MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK : SISTEM TATA KELOLA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO

Roni Abdullah — 2024-12-17

The land registration system in Indonesia plays an important role in managing natural resources and protecting land rights, which has a direct impact on the performance of public services. This research explores the performance of land registration at the Gorontalo District Land Office, with a focus on efforts to systematically increase land registration. Even though there have been good achievements in the land redistribution program and the unsystematic issuance of certificates, registration results still show less than optimal performance. The main problems include complicated bureaucracy, lack of human resources, and wrong public perceptions regarding proof of land ownership. The research method uses a qualitative approach with interviews with 15 key informants and 5 people who have registered land. The research results show that increasing socialization, employee training and proactive communication are very necessary to improve public service performance. Apart from that, management of community expectations must be considered so that the registration process is more efficient. With these steps, it is hoped that public confidence in the land registration system can increase, and legal certainty over land rights is guaranteed, which ultimately supports better public service performance in Gorontalo Regency.

PERAN BAGIAN ADMINISTRASI DALAM MENUNJANG KINERJA BALAI PENGELOLA SUMBER DAYA AIR PULAU LOMBOK

Nafillah

Penelitian ini membahas tentang peran bagian administrasi dalam menunjang kinerja balai psda pulau lombok. Bagian administrasi pada Balai Pengelola Sumber Daya Air Pulau Lombok merupakan salah satu unit yang bergerak pada bidang pelayanan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran bagian administrasi dalam menunjang kinerja balai psda pulau lombok, hambatan apa yang di alami serta solusi untuk penyelesaian masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagian administrasi sangat berperan penting dalam menunjang kinerja Balai PSDA Pulau Lombok. Dengan adanya administrasi yang baik pekerjaan kantor menjadi lebih rapi dan terorganisir dengan baik. Namun kurangnya ASN dan terjadinya bencana alam menjadi hambatan dalam pelaksanaan operasional kantor sehingga diperlukan pengangkatan tenaga non ASN dan penggunaan teknologi ramah lingkungan guna menanggulangi masalah tersebut.

ANALISIS EFEKTIVITAS AKSI KONVERGENSI/INTEGRASI STUNTING DI WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA

Muhammad Nasir — 2024-10-14

Gerakan penurunan stunting di Kabupaten Aceh Jaya dimulai pada Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 307 Tahun 2020 tentang Tim Pengentasan dan Penanganan Malnutrisi Terintegrasi Kabupaten Aceh Jaya dan mulai fokus pada Pencegahan dan Penangulangan malnutrisi (Stunting/Gizi Akut). Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisa efektif atau tidaknya pelaksaaan program 8 (delapan) aksi Konvergensi/Integrasi Stunting yang sudah dirumuskan guna menuunkan angka stunting di Kabupaten Aceh Jaya. Kajian menggunakan pendekatan kualitatif, data dianalisa dengan menggunakan model Miles and Huberman. Penelitian ini menemukan bahwa Realisasi pelaksanaan program 8 (delapan) Aksi Konvergensi/Integrasi Stunting di Kabupaten Aceh Jaya sudah berjalan dengan efektif. Persentase penderita stunting di Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan tren penurunan dari persentase 20% menjadi 12,6 %. Hal ini menunjukkan adanya tren penurunan dari tahun sebelumnya. Ini merupakan hasil positif dari kerja bersama yang sudah dilakukan oleh Sekber Bangraja dalam melakukan intervensi, baik secara spesifik maupun intervesi senstif kepada sasaran anakpenderita malnutrisi (stunting/gizi akut).

POLA PENCEGAHAN MAL ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK OLEH OMBUDSMAN NUSA TENGGARA TIMUR

Jery Wunu Nggandung — 2024-12-28

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pencegahan mal administrasi pelayanan publik oleh Ombudsman Nusa Tenggara Timur (NTT). Masalah utama yang dibahas adalah bagaimana pola tersebut mencegah terjadinya mal administrasi dalam pelayanan publik. Pendekatan penelitian ini mengacu pada Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Mal Administrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Terdapat tiga tahapan utama dalam pola pencegahan ini, yaitu: pertam Tahap Deteksi, yang bertujuan mengidentifikasi potensi mal administrasi dan isu-isu yang memerlukan perbaikan. Kedua Tahap Analisis, yang berfokus pada penyebab potensi mal administrasi dan menyusun saran perbaikan. Ketiga Tahap Pelaksanaan Saran, yang memastikan implementasi saran melalui monitoring, pendampingan, dan perubahan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman NTT telah melaksanakan setiap tahapan dengan baik. Pada tahap deteksi, mereka melakukan inventarisasi, identifikasi, dan pemutakhiran data untuk mengungkap potensi mal administrasi. Pada tahap analisis, dilakukan pengumpulan data, penelaahan, dan penyampaian saran kepada instansi terkait. Pada tahap pelaksanaan saran, Ombudsman NTT melaksanakan monitoring, pendampingan, dan publikasi untuk memastikan saran diimplementasikan dengan efektif. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pola pencegahan yang terstruktur dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Ombudsman NTT perlu terus meningkatkan efektivitas program ini melalui penguatan koordinasi dengan instansi terkait.