Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN (Studi Kasus Di Ruangan Kelimutu Kelas Iii Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang)

Indah Dewi Yanti Lali Kaballu — 2025-12-28

Health is a fundamental human right that must be fulfilled by the state through the provision of quality health services. Prof. Dr. W. Z. Johannes Regional General Hospital in Kupang, as the main referral hospital in East Nusa Tenggara, has an important responsibility in delivering high-quality health services to the community. This study aims to analyze public perceptions of the quality of health services in the Kelimutu Ward Class III, using a descriptive qualitative approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation involving patients, patients’ families, and healthcare workers. The results indicate that public perceptions of services in this ward vary. Although most respondents consider the medical services to be fairly good, there are complaints regarding inadequate physical facilities, such as overcrowded and hot rooms, as well as delays in medication services. Based on the SERVQUAL theory proposed by Zeithaml, Parasuraman, and Berry, the most evident weaknesses are found in the dimensions of tangibles and responsiveness. These findings emphasize the importance of improving physical facilities and service responsiveness as efforts to enhance patient satisfaction and the hospital’s public image.

KONFLIK SOSIAL TERHADAP DAMPAK BUDAYA PASOLA DI DESA WAINYAPU

Samuel Bora Lero — 2025-09-15

Pasola merupakan upacara tradisional yang dilakukan orang Sumba, penganut agama asli yang disebut Marapu. Pelaksanaan bulan Februari dan Maret. Puncak kegiatan upacara adat dilakukan beberapa hari sebelum Pasola. Pasola merupakan perang-perangan yang dilakukan kedua kelompok berkuda. Setiap kelompok kurang lebih 100 orang yang dipersenjatain dengan Tombak kayu berdiameter kira-kira 1,5 m, ujungnya tumpul. Penelitan bertujuan untuk mengkaji dan mendiskripsikan sejarah Pasola, tujuan Pasola, aturan Pasola dan suku-suku yang ikut dalam Pasola. Konsep penelitian ini yaitu dampak Pasola, Nyale atau Cacing laut, tombak, kuda sandalwood, konflik sosial, penyebab konflik, bentuk-bentuk konflik, konflik sosial dan jenis konflik. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan narasi. Sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi penelitian adalah Rato adat dan pembantu Rato adat 3 orang, dengan teknik purposive sample. Analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi data serta penarikan kesimpulan. Jawaban penelitian disimpulkan bahwa analisis data, hubungan kekeluargaan antara peserta Pasola, penonton tetap terjaga baik walaupun terjadi konflik, pengawasan pemerintah maupun Rato adat, Pasola tetap terkoordinasi dengan baik serta persatuan dan kesatuan menjaga tradisi Pasola ini terjalin dengan baik antara peserta Pasola, penonton, Rato adat dan bahkan pihak pemerintah dan proses penyelesaian konflik sudah terminimalisir baik.

INDIKATOR STRUKTURAL DAN KULTURAL DALAM MEMAHAMI KEMISKINAN MASYARAKAT NENOTES KECAMATAN SANTIAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Meriam Tun — 2025-12-28

This study focuses on examining structural and cultural indicators in understanding poverty among the people of Nenotes Village, Santian District, South Central Timor Regency. Using a descriptive qualitative method, the main research question is how structural and cultural indicators are manifested in understanding poverty in Nenotes Village. To analyze this issue, various measures from welfare theory are applied to capture the social and economic conditions of the community. The results show that structural indicators are related to policies that do not favor the people, income inequality, limited employment opportunities, and uneven economic structures. Meanwhile, cultural indicators are associated with individual behaviors such as laziness, low levels of education, and school dropout rates, as well as social behaviors including a consumptive culture, family burdens, and a lack of public awareness to improve welfare (an easy-going culture). Efforts to overcome poverty in Nenotes Village can be carried out by improving the quality of education and providing skills training for the community. The government needs to create broader employment opportunities and support the development of productive local enterprises. In addition, encouragement is needed for the community to change their mindset to become more independent and oriented toward improving welfare

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BELANJA, SERTA PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN DALAM PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA (Studi Kasus di RSUP Pemerintah di Kota Tangerang)

Fitria Sulistianingsih — 2025-08-13

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja RSUP Pemerintah di Kota Tangerang tahun 2019 sampai 2021. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis efektivitas, analisis efisiensi, analisis varians belanja, dan analisis pertumbuhan belanja. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat efektivitas belanja RSUP Pemerintah di Kota Tangerang tahun 2019 sampai 2021 bervariasi. Tahun 2019 dan 2020 masuk dalam kriteria kurang efektif dikarenakan banyak kegiatan yang belanjanya tidak terealisasikan. Dan tahun 2021 masuk dalam kriteria efektif. Tingkat efisiensi belanja RSUP Pemerintah di Kota Tangerang pada tahun 2019 dan 2020 memiliki kriteria cukup efisien dan tahun 2021 masuk dalam kriteria sangat efisien. Kinerja keuangan RSUP Pemerintah di Kota Tangerang dapat dinilai baik karena tingkat penyerapan anggaran belanja tidak melebihi target anggaran belanja. Tingkat pertumbuhan ditahun 2021 dinilai kurang baik karena adanya penurunan pagu anggaran dari tahun sebelumnya.

PERAN DINAS PARIWISATA KOTA KUPANG DALAM PENGELOLAAN WISATA PANTAI OESAPA

Gregorius Ampur — 2025-12-25

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas
Pariwisata Kota Kupang dalam pengelolaan Wisata Pantai Oesapa. Metode penelitian
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi ini mengadopsi teori peran pemerintah oleh Blakely yang meliputi peran sebagai wirausaha, koordinator,
fasilitator, dan stimulator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata telah melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan Pantai Oesapa, meskipun masih terdapat sejumlah kendala terkait fasilitas dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini
memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan sinergi dan efektivitas pengelolaan destinasi wisata, khususnya Pantai Oesapa.

EFEKTIVITAS PELAYANAN SAMSAT KELILING DALAM MELAYANI PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA KUPANG

Loryenci fallo — 2025-07-30

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pelayanan Samsat Keliling dalam melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang. Pelayanan publik menjadi fokus utama pembangunan nasional, dengan paradigma New Public Service (NPS) yang memandang masyarakat sebagai citizen dengan hak dan kewajiban setara. Regulasi seperti UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, serta Perpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang SAMSAT, mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak. Meskipun pembayaran pajak sering dianggap rumit, pengembangan Samsat berbasis teknologi informasi diharapkan mampu mengatasi masalah efisiensi dan aksesibilitas. Pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan daerah yang vital, dan peningkatan jumlah kendaraan di Kota Kupang menunjukkan potensi besar untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun data menunjukkan peningkatan realisasi penerimaan pajak melalui Samsat Keliling dari tahun 2020 hingga 2023, masih terdapat tantangan dalam efektivitas pelayanan. Berdasarkan indikator waktu, kecermatan, dan gaya pelayanan (Sondang P. Siagian, 2007:151), ditemukan bahwa meskipun waktu pelayanan menjadi lebih cepat berkat sistem real-time, masalah ketelitian dan sistem antrean yang kurang jelas masih menyebabkan keluhan masyarakat, bahkan membuka peluang bagi praktik percaloan. Namun, gaya pelayanan petugas secara umum dinilai baik dengan penerapan prinsip 5S. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dipilih melalui teknik purposive sampling dan accidental sampling, meliputi Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan, Umum, dan Kepegawaian, penanggung jawab, pegawai, dan masyarakat pengguna Samsat Keliling. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, sementara data sekunder berasal dari dokumen dan arsip. Analisis data meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas untuk memastikan keabsahan data. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pelayanan Samsat Keliling dan rekomendasi untuk peningkatannya.

PERAN DEWAN PEMANGKU ADAT KESONAFAN KAUNIKI SEBAGAI FASILITATOR DALAM MELESTARIKAN TRADISI LOKAL DI DESA KAUNIKI KECAMATAN TAKARI KABUPATEN KUPANG

Rendi Yohanis Nifu — 2025-12-28

Penelitian ini berjudul “Peran Dewan Pemangku Adat Kesonafan Kauniki sebagai Fasilitator dalam Melestarikan Tradisi Lokal di Desa Kauniki Kecamatan Takari Kabupaten Kupang”. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran Dewan Pemangku Adat Kesonafan Kauniki sebagai Fasilitator dalam melestarikan tradisi lokal di Desa Kauniki, kecamatan Takari, kabupaten Kupang?” Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dewan Pemangku Adat sebagai Fasilitator dalam Melestarikan Tradisi Lokal di Desa Kauniki, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang. Teori yang digunakan oleh peneliti dalam memecahkan masalah penelitian adalah peran dewan pemangku adat sebagai fasilitator. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data primer adalah para informan sedangkan data sekunder adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap analisa data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, tahap penarikan kesimpulan lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dewan Pemangku Adat Kesonafan Kauniki aktif melakukan berbagai kegiatan fasilitasi, seperti pembuatan media promosi, penyediaan sarana upacara adat, dan edukasi kepada masyarakat terkait tradisi lokal. (2) Dewan Pemangku Adat Kesonafan Kauniki memberikan dukungan signifikan terhadap pelestarian tradisi lokal melalui pelestarian upacara adat dan penjagaan benda pusaka. Berdasarkan hasil analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa Peran Dewan Pemangku Adat Kesonafan Kauniki dalam Melestarikan Tradisi Lokal di Desa Kauniki tidak terlepas dari adanya kegiatan fasilitasi dan dukungan yang berkelanjutan.

EVALUASI IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 9 TAHUN 2009 PADA PENYERAHAN PRASARANA JALAN PERUMAHAN DI KOTA CILEGON

Anas Anas — 2025-12-28

This article discusses the evaluation of the implementation of Minister of Home Affairs Regulation No. 9 of 2009 concerning the Procedure for Handover of Public Facilities, Infrastructure, and Utilities (PSU) in Cilegon City, focusing on road infrastructure. The main challenges identified include non-compliance by developers, weak government supervision, and a lack of coordination between stakeholders. According to data from the Cilegon City Housing and Settlement Area Office, 29 developers have not handed over PSUs in accordance with regulations. The research employs a qualitative method with an evaluative approach based on literature studies to assess the implementation of Regulation No. 9 of 2009 regarding the handover of PSUs. The findings reveal that developers' non-compliance is often due to weak sanctions and a lack of understanding of regulations. On the other hand, budget constraints and limited supervision resources hinder the local government's management of PSUs. This study recommends strengthening regulations with stricter sanctions, adequate budget allocation for supervision, and increased transparency through clear agreements between developers and the government. A more structured coordination mechanism is also necessary to accelerate the PSU handover process. The research contributes significantly to improving the implementation of PSU policies in Cilegon City to support better residential infrastructure and urban spatial planning.

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP FENOMENA PRAKTIK PREDATORY PRICING TIKTOK SHOP SEBAGAI STRATEGI PENGUASAAN PEMASARAN UMKM KOTA MAKASSAR

Roslinda Roslinda — 2025-12-28

Penelitian ini mengkaji praktik predatory pricing pada TikTok Shop dan implikasinya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Latar penelitian bertolak dari dinamika ekonomi digital yang memunculkan kompetisi berbasis algoritma, promosi agresif, dan permainan harga ekstrem, yang secara empiris berdampak pada penurunan omzet, margin, serta ketahanan usaha UMKM. Dengan pendekatan fenomenologi dan desain deskriptif kualitatif, data dihimpun melalui observasi, wawancara semi-terstruktur dengan pelaku UMKM dan pakar ekonomi syariah, serta dokumentasi. Analisis dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan, disertai triangulasi metode untuk meningkatkan validitas. Hasil penelitian memperlihatkan enam pola utama strategi predatory pricing pada TikTok Shop: penjualan di bawah harga pasar, promosi masif dan berulang (diskon, flash sale, dan endorsement), penguasaan algoritma rekomendasi, fasilitas logistik eksklusif, program loyalitas konsumen (voucher, cashback, poin), dan product bundling. Dampak yang muncul meliputi penurunan omzet, erosi margin, penurunan motivasi dan kepercayaan diri berwirausaha, degradasi kualitas produk, melemahnya daya saing berbasis nilai tambah lokal, serta pergeseran transaksi ke pedagang luar daerah. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut mengandung unsur tadlis (penyesatan), gharar (ketidakpastian), zulm (ketidakadilan), dharar (bahaya/kerugian), dan membuka jalan menuju ikhtikar (monopoli), sehingga bertentangan dengan tujuan maqasid al-shari‘ah, khususnya hifz al-mal (perlindungan harta) dan keadilan distribusi. Penelitian merekomendasikan penguatan tata kelola pasar digital berbasis prinsip syariah, koreksi kebijakan platform terhadap algoritma dan kebijakan promosi, serta strategi diferensiasi nilai UMKM berbasis kualitas dan kearifan lokal.

DIPLOMASI ILMIAH DAN KONSENSUS KEAGAMAAN: STUDI ADMINISTRASI PUBLIK KONGRES KALENDER HIJRIAH INTERNASIONAL ISTANBUL 2016

Muhammad Arafat — 2025-12-28

Penelitian ini menganalisis International Hijri Calendar Unity Congress 2016 di Istanbul sebagai studi kasus dalam diplomasi ilmiah dan administrasi publik transnasional. Latar belakang penelitian ini adalah fragmentasi sosial-keagamaan di dunia Islam akibat ketiadaan kalender Hijriah yang seragam. Kongres yang diinisiasi oleh Kepresidenan Urusan Agama Turki berfungsi tidak hanya sebagai forum astronomi, tetapi juga sebagai strategi politik untuk memperkuat posisi Turki dalam kepemimpinan dunia Islam. Penelitian kualitatif ini menggunakan kerangka diplomasi ilmiah dan teori administrasi publik untuk mengidentifikasi bagaimana sains dimanfaatkan dalam membangun konsensus keagamaan serta mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kongres tersebut berhasil mengubah diskusi yang berkepanjangan menjadi keputusan konkret melalui inovasi prosedural berupa pemungutan suara yang menghasilkan resolusi Kalender Hijriah Global Tunggal. Meskipun demikian, penerapannya menghadapi hambatan politik dan kelembagaan, termasuk penolakan dari otoritas keagamaan tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kongres tersebut merupakan keberhasilan parsial yang menegaskan kapasitas Turki dalam membangun soft power berbasis agama sekaligus menunjukkan batasan konsensus teknokratis dalam tata kelola dunia Islam.

TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI PEMILIH (Studi Kasus Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Dalam Pilkada Serentak 2024)

Kamilus Barri Chello Mali — 2025-12-28

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan tata kelola pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 di Kota Kupang. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, analisis berfokus pada lima dimensi tata kelola pemilu menurut Pippa Norris (2014) yang meliputi kelembagaan, kepemimpinan, inovasi, manajemen sumber daya, dan jejaring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Kupang telah menerapkan prinsip independensi, kepemimpinan terbuka, inovasi teknologi, serta pengelolaan logistik dan sosialisasi yang beragam. Namun, partisipasi pemilih masih terhambat oleh keterbatasan SDM adhoc, persoalan administratif, serta faktor eksternal seperti apatisme politik, ketidakpuasan terhadap calon, kondisi kesehatan, dan kesibukan masyarakat. Temuan menegaskan bahwa kualitas implementasi di lapangan dan faktor non-teknis sangat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih.

INOVASI PELAYANAN GERAI URUSAN PELANGGAN INSAN WAJIB ADMINDUK GARUGIWA DALAM PENGURUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende)

Beatrisna Vianey Wea — 2025-08-18

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi penerapan inovasi Garugiwa dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende. Dengan Jarak yang berjauhan, akses sulit, biaya tinggi, percaloan, prosedur berbelit, layanan buruk, dan pungutan liar menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan interaktif yang terdiri dari Data Condensation, Data Display, Verifying/ Drawing dan Collection. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan inovasi Garugiwa telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Garugiwa terbukti dapat menyelesaikan masalah efektivitas waktu, efisiensi biaya dan tenaga serta peningkatan kepuasan masyarakat Kabupaten Ende. Masih ditemukan beberapa kendala seperti adanya permasalahan jaringan, server, serta kurangnya sosialisai kepada masyarakat.

PERAN BUMDES SUKA BUNGA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DESA WOLOMOTONG KECAMATAN DORENG KABUPATEN SIKKA

Mater Noviolata Richorpus Mitan — 2025-12-28

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Suka Bunga dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Wolomotong, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan informasi rinci dan akurat terkait kontribusi BUMDes terhadap pembangunan ekonomi desa, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang melibatkan pengurus BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Suka Bunga berperan sebagai fasilitator dalam menyediakan sarana dan prasarana usaha, sebagai mediator dalam menjembatani kebutuhan ekonomi masyarakat melalui unit-unit usaha, serta sebagai motivator dalam memberikan edukasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi desa. Tiga unit usaha yang dikelola meliputi unit sosial (air bersih), unit penyewaan (tenda dan kursi), dan unit perdagangan (pasar tradisional). Walaupun ketiga unit ini telah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), BUMDes masih menghadapi kendala seperti keterbatasan modal, kerusakan fasilitas usaha, serta kurangnya pelatihan berkelanjutan. Diperlukan penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta partisipasi aktif masyarakat agar BUMDes dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

MEMBANGUN KEPEMIMPINAN VISIONER DI ERA DISRUPSI: TELAAH LITERATUR TEORITIS

Abdul Gafur — 2025-12-28

The era of disruption, characterized by rapid change, high uncertainty, and organizational complexity, demands the presence of leaders with a strong futureoriented vision. This article aims to present a theoretical literature review on visionary leadership by highlighting its key characteristics, strategic relevance, and implementation challenges within modern organizational contexts. Using a
descriptive-qualitative approach based on library research, this study analyzes various theories and perspectives on the role of visionary leaders in driving transformation and innovation. The findings indicate that visionary leadership is crucial in shaping an organization's strategic direction, inspiring collaboration, and fostering resilience amid disruption. However, its implementation requires supportive organizational culture, leadership capacity, and the courage to overcome resistance. Therefore, investing in the development of visionary leadership is an urgent necessity for building adaptive and sustainable future organizations

DINAMIKA RESOLUSI KONFLIK DALAM PENEMPATAN FASILITAS KANTOR DESA PERSIAPAN RUAN SELATAN, KECAMATAN KOTA KOMBA, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Kresentino Erwindus Santio Jalo — 2025-12-28

Pemekaran Desa Persiapan Ruan Selatan sebagai hasil pemekaran dari Desa Ruan menghadapi hambatan serius akibat konflik penentuan lokasi kantor desa antara Kampung Podol dan Kampung Sola. Kantor desa memiliki posisi strategis sebagai pusat administrasi, pelayanan publik, dan simbol legitimasi pemerintahan desa, sehingga penetapan lokasinya memunculkan tarik-menarik kepentingan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dinamika resolusi konflik dan tahapan-tahapan yang ditempuh dalam penyelesaian perselisihan penempatan fasilitas kantor desa, dengan menelaah proses negosiasi, mediasi, dan arbitrasi antara kedua kampung. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pejabat desa, tokoh adat, cendekiawan lokal, serta masyarakat dari kedua kampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan karena kedua belah pihak berfokus pada pembelaan kepentingan kampung masing-masing dan kurang mengedepankan kepentingan bersama. Upaya mediasi melalui keterlibatan kaum cendekiawan dan tokoh masyarakat juga mengalami kebuntuan akibat kuatnya identitas kelompok, rendahnya kepercayaan, dan besarnya ego kolektif. Akhirnya, kedua kampung menempuh jalur arbitrasi dengan melibatkan pemerintah daerah, yang memutuskan lokasi kantor desa ditempatkan pada lahan Sekolah Dasar Inpres Moso Kukun sebagai aset pemerintah yang dinilai lebih netral. Namun, hingga akhir 2025 implementasi keputusan arbitrasi belum terealisasi karena proses administratif peralihan aset dan pembangunan kantor desa belum dijalankan secara konsisten oleh pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan resolusi konflik di tingkat desa tidak hanya bergantung pada mekanisme formal, tetapi juga pada komitmen politik, kepercayaan sosial, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan.

PERAN PEMERINTAH DESA BERAKIT DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM DESA WISATA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT

Daryanti Daryanti — 2025-12-28

This study aims to analyze the role of the government of Berakit Village in empowering the community through the village tourism program to improve the quality of life of the community. This research uses a qualitative method with data collection techniques through observation and direct interviews with the village officials of Berakit. The results show that the role of the Berakit Village Government in formulating policies for village tourism development has been quite good. However, in the implementation stage of the program and community empowerment, its performance is still suboptimal due to several inhibiting factors that affect the success of the program. The Berakit Village Government has conducted empowerment activities in the fields of economy, youth, and religion. However, empowerment in the youth and religious sectors has not been maximized, particularly due to the lack of a youth organization that can serve as a platform for youth to actively participate in the village tourism program.

PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENDUKUNG FUNGSI DPRD (STUDI DI KANTOR SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO)

Jesica Magdalena Lay — 2025-08-13

Role is the behavior or behavior of a person or group in carrying out the duties of the position or position that is carried out. The role of the DPRD Secretariat is how to carry out its duties and functions in supporting the functions of the DPRD. This research aims to analyze the role of the DPRD Secretariat in supporting the functions of the Rote Ndao Regency DPRD. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The types and sources of data obtained are primary data and secondary data. The results showed that the role of the DPRD Secretariat was not maximized in supporting the function of the Rote Ndao Regency DPRD. The main obstacles faced are the limited number of employees, budget, infrastructure, and staff skills in supporting administrative digitization. This has an impact on the slow work process and less than optimal service to the DPRD. Therefore, an increase in resources is needed to realize a better role of the DPRD Secretariat.

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR LURAH LILIBA KECAMATAN OEBOBO KOTA KUPANG

Mario Ronaldo Raja Rangga — 2025-12-28

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kantor Lurah Liliba Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapannya. Good governance merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efisiensi, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat kelurahan dan masyarakat, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance di Kantor Lurah Liliba masih belum optimal. Masyarakat menilai bahwa transparansi informasi masih terbatas, pelayanan bersifat diskriminatif, dan prosedur pelayanan belum efektif serta efisien. Faktor penghambatnya meliputi rendahnya disiplin aparatur, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pelayanan publik. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan media informasi digital, serta pembinaan partisipasi masyarakat sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kelurahan.

E-GOVERNMENT DALAM SDGS: PENERAPAN WEBSITE SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG KEBERLANJUTAN PEMBANGUNANDI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Novia Kencana — 2025-12-28

This study aims to analyze the implementation of the sdgs.sumselprov.go.id website as an effort to support the development of e-government in the sustainable development goals (SDGs) point of strong institutions in South Sumatra Province. The type of research used in this study is descriptive qualitative research with a literature review method. This study uses the theory and model of E-Government by Hiller's and ASPA's Five-Stage. This model is a theory created by Hiller to explain the implementation of E-Government in providing web-based public services through five stages or indicators. From the results of the analysis, it can be concluded that the implementation of e-government has reached the third stage, namely the Interactive Web presence stage (the presence of an interactive website). At this stage, it shows that the implementation of e-government in supporting strong institutional efforts is quite good but not yet optimal.

Keywords: E-Government, SDGs, Strong Institutions, Sumatera Selatan.