LEMAHNYA TATA KELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KOTA BITUNG DALAM PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI SELAT LEMBEH

Abstrak

Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kota Bitung seluas 9.659,39 hektar telah ditetapkan secara formal melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88 Tahun 2024. Namun, penetapan regulasi tersebut belum diikuti oleh penguatan kapasitas kelembagaan, pendanaan, dan koordinasi lintas sektor yang memadai di tingkat pemerintah daerah. Akibatnya, KKP Kota Bitung yang mencakup ekosistem Selat Lembeh, salah satu hotspot keanekaragaman hayati laut, masih menghadapi tekanan degradasi dari aktivitas penangkapan ikan destruktif, pencemaran, dan lemahnya penegakan hukum. Makalah ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan deskriptif-kualitatif dengan metode pohon masalah dan analisis kesenjangan kebijakan. Sumber data meliputi regulasi nasional, data Kementerian Kelautan dan Perikanan, dokumen GEF-SCIP Bappenas, serta kajian terkait. Analisis menunjukkan akar masalah utama adalah belum terbentuknya unit pengelola konservasi yang efektif, keterbatasan anggaran operasional dalam APBD, serta tidak terintegrasinya pengelolaan konservasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Makalah ini merekomendasikan empat kebijakan kepada Wali Kota Bitung: (1) penerbitan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan KKP, (2) integrasi Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKP ke dalam RTRW dan RPJMD disertai kajian pembentukan UPTD KKP berstatus BLUD mengacu pada model Raja Ampat dan Nusa Penida, (3) pemanfaatan kerangka pendanaan GEF-SCIP untuk membangun sistem pemantauan keanekaragaman hayati, dan (4) pengembangan skema co-management berbasis blue finance dengan pelibatan sektor pariwisata selam. Kajian ini memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan teori tata kelola konservasi laut kolaboratif dan adaptif di tingkat pemerintah daerah, khususnya bagi kawasan konservasi yang baru ditetapkan di kota-kota pesisir dengan keterbatasan fiskal. Implementasi rekomendasi ini diharapkan memperkuat tata kelola KKP dan mendukung capaian Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.