CLEAN GOVERNMENT PENYELENGGARA PERPAJAKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAATAN PEMBAYARAN PAJAK WARGA NEGARA

Abstrak

Rasio pajak Indonesia terus menurun dan kepercayaan publik pada otoritas pajak tergerus oleh berbagai kasus korupsi, sementara peran kebersihan penyelenggaraan pemerintahan (clean government) pada institusi perpajakan sebagai penentu ketaatan pembayaran pajak masih jarang diuji secara empiris. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi clean government penyelenggara perpajakan terhadap ketaatan pembayaran pajak warga negara, dengan kepercayaan (trust) dan moral pajak (tax morale) sebagai variabel mediasi. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Blitar (Kota dan Kabupaten Blitar), dengan sampel 200 responden yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berskala Likert lima poin dan dianalisis dengan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), yaitu teknik statistik yang menguji hubungan sebab-akibat antarvariabel sekaligus efek mediasinya secara serentak. Hasil pengujian menunjukkan seluruh instrumen valid dan reliabel, serta kelima hipotesis didukung. Clean government berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketaatan pembayaran pajak (β = 0,253), trust (β = 0,586), dan tax morale (β = 0,465); sementara trust (β = 0,172) dan tax morale (β = 0,156) terbukti memediasi secara parsial pengaruh clean government terhadap ketaatan. Model menjelaskan 48,6% variansi ketaatan pembayaran pajak. Penelitian menyimpulkan bahwa kebersihan institusi perpajakan meningkatkan ketaatan warga negara terutama melalui pembentukan kepercayaan dan moral pajak, sehingga pemulihan legitimasi otoritas pajak melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum menjadi kunci peningkatan kepatuhan sukarela.