PARADOKS KUALITAS LINGKUNGAN: RESTRUKTURISASI TATA KELOLA PERSAMPAHAN GUNA MENGATASI REGRESI INDEKS KUALITAS UDARA DI BENER MERIAH

Isi Artikel Utama

Siskha Andriani

Abstrak

Asimetri antara tingginya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan regresi Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Bener Meriah mengungkap kegagalan sistemik dalam tata kelola persampahan dan perencanaan daerah. Dengan timbulan limbah domestik mencapai 25.117,3 ton dan tingkat reduksi sirkular (3R) yang terpuruk pada angka 0,44%, daerah ini dihadapkan pada ancaman overcapacity Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada tahun 2025 serta eskalasi darurat penyakit pernapasan kronis (PPOK) di tengah masyarakat. Kajian ini mengidentifikasi bahwa akar patologi tersebut terletak pada inefisiensi alokasi belanja modal (capital budgeting) dan kekosongan kebijakan makro yang bersifat koersif. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, kajian ini membedah akar masalah melalui matriks USG dan Fishbone Diagram, merumuskan strategi taktis via matriks SWOT/TOWS, serta menetapkan alternatif solusi menggunakan instrumen evaluasi kebijakan William Dunn. Hasil analisis secara mutlak merekomendasikan intervensi ganda: restrukturisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara radikal untuk investasi transisi infrastruktur Sanitary Landfill, yang diinkubasi secara simultan dengan pengesahan Peraturan Bupati koersif mengenai kewajiban pemilahan sampah di sumber. Orkestrasi kelembagaan lintas sektor mutlak diperlukan guna merestorasi kualitas udara dan menjamin hak atas keadilan ekologis bagi seluruh warga.

Rincian Artikel

Cara Mengutip
Andriani, S. (2026). PARADOKS KUALITAS LINGKUNGAN: RESTRUKTURISASI TATA KELOLA PERSAMPAHAN GUNA MENGATASI REGRESI INDEKS KUALITAS UDARA DI BENER MERIAH. Journal Education and Government Wiyata, 4(3), 791–809. https://doi.org/10.71128/e-gov.v4i3.468
Bagian
Articles

Referensi

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya. (2026). Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Angka 2026 [Katalog: 1102001.1112]. BPS

Kabupaten Aceh Barat Daya.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya. (2025). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 [Katalog: 4102002.1112]. BPS Kabupaten Aceh Barat Daya.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya. (2025). Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 [Katalog: 4102004.1112]. BPS

Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. (2026). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Tahun 2025. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. (2025). Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi

Daerah. Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. (2024). Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten. Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. (2022). Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026. Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.). Routledge.

Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.

Kamaroellah, R. A. (2014). Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan. Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam, 1(1).

Ledy, G., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D.

L. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL", 8(1), 108–117.

Mardiasmo. (2016). Perpajakan (Edisi Revisi). Penerbit ANDI.

Mutmainna, & Iqbal, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Assets, 7(1), 120–132.

Muzakir, & Damayanti, C. (2021). Pengaruh Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Barat Daya. Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen, 5(1), 143–148.

ISSN: 2614-2147.

Rerung, E. D., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Jurnal Akuntansi, 6(1).

Rubin, I. S. (2016). The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing (8th ed.). CQ Press.

Salwah, A. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan

Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Jurnal Transformasi Administrasi, 9(2), 164–182.

Hasnaini. (2026, Mei 7). Pemerintah Abdya Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah. Portal Berita Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Daya.

Maisir, F. (2026, Juni 26). Kinerja Keuangan Abdya Bersinar, PAD Tembus 108 Persen dan WTP Kembali Diraih. Portal Berita Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat Daya.

Restoena, Z. (2025, Oktober 24). Realisasi PAD Abdya Capai 56 Persen, BPKK Fokus Digitalisasi dan Inovasi Pemungutan. Portal Berita Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Sari, N. K. (2025, Oktober 22). KUA dan PPAS APBK Abdya Tahun 2026 Disepakati Mencapai Rp 953 Milyar. Portal Berita Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya.