MENGATASI PLANNING FAILURE: SINKRONISASI ANGGARAN DAERAH MENUJU EKOSISTEM PAD BERKELANJUTAN DI ACEH BARAT DAYA

Abstrak

Kemandirian fiskal merupakan amanat fundamental otonomi daerah, namun Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) masih terjebak dalam kerentanan fiskal akibat tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat dan minimnya kontribusi sektor riil. Kajian ini mengungkap bahwa rendahnya serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ekonomi mikro bukan sekadar persoalan teknis pemungutan, melainkan manifestasi dari kegagalan sistemik perencanaan dan penganggaran lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pendekatan birokrasi yang terfragmentasi dan berwatak ekstraktif terbukti mematikan potensi pemberdayaan pasar tradisional dan UMKM. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data primer dan sekunder dianalisis secara komprehensif menggunakan matriks SWOT dan dievaluasi kelayakannya melalui metode William Dunn. Hasil analisis membuktikan bahwa inovasi kemudahan pembayaran di hilir tidak akan berdampak signifikan tanpa adanya reformasi struktural di hulu. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan kebijakan Integrasi Absolut (Mandatory Integration) E-Planning dan E-Budgeting Lintas SKPD berbasis pendekatan fasilitatif bersyarat. Kebijakan ini mewajibkan kolaborasi program pembangunan infrastruktur ekonomi kerakyatan secara terpadu sebelum pemerintah daerah menarik pungutan. Transformasi tata kelola ini diharapkan tidak hanya membebaskan daerah dari ancaman krisis fiskal, tetapi juga mengangkat martabat perekonomian akar rumput menuju ekosistem PAD yang mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan.