DEKONSTRUKSI TATA KELOLA PEMBIAYAAN PESANTREN: HARMONISASI DATA AKREDITASI DAN ALOKASI APBA YANG BERKEADILAN DI ACEH

Abstrak

Upaya mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren (dayah) di Aceh menghadapi stagnasi, ditandai dengan capaian produktivitas lembaga yang tertahan pada angka 5,85% dari target 9,4% pada tahun 2025. Kajian ini menginvestigasi disonansi struktural antara perencanaan teknokratis dan eksekusi penganggaran daerah. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, analisis USG, diagram Fishbone, dan matriks TOWS, ditemukan bahwa akar masalah bersumber dari distorsi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) akibat praktik pork barrel politics. Intervensi politik ini mengabaikan basis data 1.827 dayah terakreditasi, sehingga menciptakan ketidakadilan distributif yang meminggirkan dayah tradisional di wilayah rentan bencana. Di sisi hilir, inersia dayah dalam digitalisasi pelaporan Education Management Information System (EMIS) turut menghalangi akses pembiayaan eksternal. Evaluasi kebijakan menggunakan metode William Dunn merekomendasikan pelembagaan "Indeks Kebutuhan Dayah" sebagai instrumen Mandatory Budgeting Policy dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Rekayasa teknokratis ini dirancang untuk mengunci distribusi anggaran secara proporsional berbasis data mutu akreditasi, jumlah santri, dan kerentanan wilayah, sekaligus mendorong sinergi pembiayaan pentahelix di luar ruang fiskal negara. Kebijakan ini diharapkan mampu mendekonstruksi ketimpangan, merestorasi keadilan fiskal, dan mengakselerasi kesejahteraan umat secara bermartabat.