ANOMALI PERENCANAAN EKOLOGIS: MENYELAMATKAN TARGET LINGKUNGAN ACEH TENGAH 2026
Bilah Samping Artikel
Isi Artikel Utama
Abstrak
Pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Aceh Tengah sebesar 4,98% menyisakan paradoks berupa krisis ekologis dan kerentanan sosial. Merosotnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ke level 79,20 dan Indeks Kesalehan Sosial (IKS) menjadi 77,21 merupakan imbas langsung dari patologi penganggaran tambal sulam (incremental budgeting). Kajian ini bertujuan untuk mendiagnosis anomali antara target ambisius Rencana Kerja (Renja) dengan disparitas Pagu Indikatif yang terjebak pada belanja operasional rutin, serta merumuskan opsi kebijakan yang komprehensif. Melalui pemetaan Internal-External Factor Evaluation (IFE-EFE), arsitektur perencanaan daerah teridentifikasi berada pada Kuadran Defensif. Evaluasi kebijakan prospektif menggunakan metode William Dunn menegaskan bahwa intervensi normatif tidak lagi memadai. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan restrukturisasi radikal Pagu Indikatif 2026 berbasis Zero-Based Budgeting. Kebijakan ini mewajibkan moratorium belanja birokrasi non-esensial untuk merealokasi ruang fiskal pada belanja modal ekologis darurat, seperti pemulihan kapasitas infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan penegakan hukum lingkungan. Intervensi ini tidak hanya bertujuan untuk menyelamatkan daya dukung alam secara teknis, tetapi juga secara humanis berupaya memulihkan kohesi sosial, budaya gotong royong, dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.
Rincian Artikel
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Referensi
Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah. (2023). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah 2023. BPS Kabupaten Aceh Tengah.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah. (2024). Kabupaten Aceh Tengah dalam Angka 2024. BPS Kabupaten Aceh Tengah.
Bratakusumah, D. S., & Riyadi. (2005). Perencanaan Pembangunan Daerah. PT Gramedia Pustaka Utama.
Damanhuri, E., & Padmi, T. (2021). Pengelolaan Sampah Terpadu. ITB Press.
David, F. R. (2011). Strategic Management: Concepts and Cases (13th ed.). Prentice Hall.
Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.). Routledge.
Fukuyama, F. (2001). Social capital, civil society and development. Third World Quarterly, 22(1), 7-20. https://doi.org/10.1080/713701144
Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah. Salemba Empat.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023). Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional Tahun 2023. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
Mahsun, M. (2019). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE.
Mardiasmo. (2021). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi). Andi Offset.
Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Addison-Wesley.
Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. (2018). Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018 Nomor 1.
Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon and Schuster.
Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244.
Shah, A., & Shen, C. (2007). A primer on performance budgeting. Dalam A. Shah (Ed.), Performance Accountability and Combating Corruption (hlm. 137-178). World Bank.
Stern, D. I. (2004). The rise and fall of the environmental Kuznets curve. World Development, 32(8), 1419-1439. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2 004.03.004
Wildavsky, A. (1964). The Politics of the Budgetary Process. Little, Brown.