HAMBATAN PROGRAM DIGITALISASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA KECAMATAN PEMEKARAN DI DAERAH 3T KABUPATEN NUNUKAN

Abstrak

Digitalisasi administrasi kependudukan yang diamanatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menghadapi hambatan serius pada wilayah yang sekaligus berstatus kecamatan pemekaran dan tergolong daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T), sehingga layanan digital kerap tersendat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis hambatan digitalisasi administrasi kependudukan pada kecamatan pemekaran di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Populasi penelitian adalah penyelenggara layanan dan masyarakat penerima layanan di kecamatan pemekaran daerah 3T, sedangkan sampel ditentukan secara purposive sebanyak delapan informan di Kecamatan Krayan Timur dan Lumbis Ogong, meliputi pejabat dan operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, aparatur kecamatan, serta warga dengan latar keterampilan digital beragam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif; data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) serta diuji keabsahannya melalui triangulasi, dengan kerangka teori implementasi kebijakan Edwards III dan kesenjangan digital van Dijk. Hasil penelitian menunjukkan hambatan bersifat berlapis: pada sisi penyelenggara berupa keterbatasan sumber daya (jaringan, listrik, perangkat, personel) dan lemahnya integrasi sistem yang memutus layanan meski internet tersedia; pada sisi masyarakat berupa keterbatasan akses material, keterampilan, dan pemanfaatan, sementara motivasi bukan penghalang utama. Kedua lapis saling memperkuat sehingga membentuk beban ganda. Penelitian menyimpulkan bahwa digitalisasi yang berkeadilan menuntut model pelayanan hibrida disertai penguatan infrastruktur, integrasi sistem, dan pendampingan literasi digital secara simultan, bukan digitalisasi penuh yang tergesa.