IMPLEMENTASI UNIT LAYANAN DISABILITAS DALAM KETENAGAKERJAAN INKLUSIF: KESENJANGAN REGULASI DAN REALISASI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Abstrak

Ketenagakerjaan inklusif menuntut pemerintah daerah menerjemahkan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas ke dalam layanan yang benar-benar dapat diakses dan digunakan. Artikel ini menganalisis implementasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat, ketika landasan regulatif dan kelembagaan telah tersedia tetapi penyerapan kerja formal bagi penyandang disabilitas masih terbatas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dipilih secara purposif dari pengelola unit, Dinas Tenaga Kerja, perusahaan, kelompok usia produktif penyandang disabilitas, organisasi disabilitas, dan perangkat daerah terkait. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui kondensasi, penyajian, dan verifikasi dengan menggunakan enam dimensi implementasi Van Meter dan Van Horn. Temuan menunjukkan kesenjangan antara kepatuhan formal dan capaian layanan. Standar operasional serta target kinerja belum tegas; sumber daya dan data terpilah masih terbatas; komunikasi lintas aktor tidak berlangsung rutin; fungsi kelembagaan cenderung berpusat pada administrasi; komitmen dunia usaha tidak merata; dan stigma masih memengaruhi penerimaan tenaga kerja disabilitas. Dari 573 penyandang disabilitas usia produktif, 77 orang bekerja di sektor formal, sedangkan hanya 11 dari 760 perusahaan terdaftar yang mempekerjakan pekerja disabilitas. Persoalan paling menonjol terletak pada hubungan antartahap layanan yang masih terputus-putus, mulai dari pendataan dan asesmen hingga pelatihan, penempatan, dan pemantauan pascapenempatan. Penguatan pelayanan karena itu perlu diarahkan pada pembentukan rantai terpadu yang ditopang kapasitas kelembagaan, jejaring dunia usaha, pelatihan sesuai kebutuhan industri, dan kerja sama multipihak.