ANOMALI TATA KELOLA DALAM PERENCANAAN DAERAH: DEKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENGANGGARAN SANITASI PASCA-ODF DI ACEH BARAT DAYA

Abstrak

Pencapaian status Open Defecation Free (ODF) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2025 memicu anomali tata kelola birokrasi. Prestasi administratif tersebut menciptakan evoria penghargaan yang berujung pada keterlambatan dalam penganggaran infrastruktur sanitasi lanjutan. Laporan Kesehatan Lingkungan membuktikan persentase sarana sanitasi berstandar aman di tingkat tapak masih berada pada rentang 0 hingga 20 persen. Kondisi ini membahayakan kelompok rentan yang terhimpit angka kemiskinan 13,30 persen, mengingat 86 gampong secara rutin dilanda bencana banjir yang berpotensi menghancurkan fasilitas sanitasi swadaya. Kajian kebijakan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, serta dianalisis menggunakan matriks SWOT dan kriteria evaluasi William Dunn. Hasil evaluasi menetapkan posisi strategis daerah berada pada kuadran defensif akibat fragmentasi kewenangan lintas instansi dan penyusutan pagu anggaran tahun 2026 menjadi Rp953 Miliar. Kajian ini merekomendasikan penerbitan Peraturan Bupati terkait konvergensi penganggaran di bawah kendali Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kebijakan ini memandatkan skema pembagian beban pembiayaan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk pengadaan teknologi kedap air, bersinergi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong untuk pembiayaan padat karya tunai. Pendekatan lintas sektor ini meruntuhkan ego sektoral dan menyelamatkan hak kesehatan lingkungan masyarakat miskin di tengah penyempitan ruang fiskal daerah.