JUDICIALISASI DESAIN SISTEM PEMILU DAN MASA DEPAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA

Abstrak

Transformasi digital pemerintahan telah berkembang dari sekadar pemanfaatan teknologi dalam administrasi menuju perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada masyarakat. Meskipun implementasi e-government telah memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan akses pelayanan publik, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti fragmentasi sistem, lemahnya integrasi data, keterbatasan kapasitas aparatur, dan kesenjangan literasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses transformasi tata kelola pemerintahan dari paradigma e-government menuju digital governance serta perannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan analisis kebijakan (policy analysis). Data diperoleh dari jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan internasional, serta regulasi terkait pemerintahan digital, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dengan perspektif evolusi pemerintahan digital Janowski dan Digital Government Policy Framework OECD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi dari e-government menuju digital governance merupakan proses evolusi yang tidak hanya membutuhkan pengembangan teknologi, tetapi juga perubahan kelembagaan, integrasi data dan layanan, peningkatan kapasitas aparatur, koordinasi antarinstansi, serta keterlibatan masyarakat. Digital governance berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan yang lebih terintegrasi, transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital pemerintahan ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengintegrasikan teknologi dengan tata kelola dan strategi pelayanan publik secara menyeluruh.