REDESAIN PEMILU NASIONAL DAN LOKAL UNTUK MEMPERKUAT AKUNTABILITAS DEMOKRASI DI INDONESIA

Abstrak

Redesain pemilu nasional dan lokal menjadi isu penting setelah Mahkamah Konstitusi menetapkan pemisahan siklus pemilu mulai 2029. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada kalender penyelenggaraan, tetapi juga membuka peluang untuk memperjelas hubungan pertanggungjawaban antara pemilih, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga perwakilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi pemisahan pemilu nasional dan lokal terhadap penguatan akuntabilitas demokrasi serta merumuskan model desain elektoral yang lebih responsif terhadap kebutuhan pertanggungjawaban politik. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, serta dianalisis secara kualitatif melalui kerangka electoral accountability, retrospective voting, electoral timing, dan demokrasi multilevel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan pemilu berpotensi membentuk dua arena pertanggungjawaban yang lebih jelas antara tingkat nasional dan lokal. Namun, penguatan akuntabilitas tidak terjadi secara otomatis karena sangat bergantung pada kejelasan tanggung jawab, ketersediaan informasi kinerja, diferensiasi agenda, kompetisi politik yang bermakna, kepastian hukum, dan kesinambungan pemerintahan. Penelitian ini menawarkan konsep dual electoral accountability dan accountability-oriented electoral redesign sebagai kerangka untuk menempatkan akuntabilitas, bukan sekadar efisiensi penyelenggaraan, sebagai tujuan utama reformasi Pemilu 2029. Redesain yang tepat dapat memperkuat kemampuan pemilih untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan konsekuensi politik secara lebih terarah.