OPTIMALISASI PERAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DALAM PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN ACEH UTARA: MENERJEMAHKAN MISI ‘MEULIGOE PANGLIMA’ KE DALAM INDIKATOR KINERJA DAERAH
Bilah Samping Artikel
Isi Artikel Utama
Abstrak
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Utara Periode 2025–2029 menghadapi tantangan krusial dalam menyelaraskan misi politik pembangunan "Meuligoe Panglima" ke dalam arsitektur Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang memenuhi kriteria SMART. Policy paper ini bertujuan untuk menganalisis peran Jabatan Fungsional Perencana (JFP) sebagai aktor teknis utama, mengidentifikasi hambatan dalam penerjemahan misi ke indikator kinerja, serta merumuskan strategi optimalisasi JFP di Bappeda Kabupaten Aceh Utara. Metode analisis dilakukan melalui penelaahan regulasi perencanaan, evaluasi dokumen kinerja makro, dan penilaian kapasitas SDM. Hasil kajian menunjukkan bahwa aktualisasi peran strategis JFP masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas teknis berbasis outcome, lemahnya koordinasi lintas sektor, pendekatan perencanaan yang bersifat normatif-formalitas, serta defisit kuantitas SDM perencana bersertifikat. Hambatan tersebut berisiko mereduksi derajat konsistensi antara misi pembangunan dan instrumen pengukuran capaian RPJMD. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, policy paper ini merekomendasikan empat langkah strategis: penguatan kompetensi penjenjangan kinerja (cascading), penerapan asistensi teknokratis berkala berbasis data spasial-statistik, penataan beban kerja melalui pemenuhan formasi JFP ahli, serta penguatan posisi tawar JFP dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Optimalisasi ini diharapkan dapat mentransformasikan dokumen RPJMD Aceh Utara dari sekadar pemenuhan kewajiban regulasi menjadi instrumen pembangunan yang akuntabel dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Rincian Artikel
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Referensi
Badan Kepegawaian Negara. (2022). Pedoman Cascading Target Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: BKN RI.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara. (2026). Kabupaten Aceh Utara dalam Angka 2026. Lhoksukon: BPS Kabupaten Aceh Utara.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara. (2026). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara Menurut Lapangan Usaha 2021–2025. Lhoksukon: BPS Kabupaten Aceh Utara.
Bappeda Kabupaten Aceh Utara. (2025). Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025–2029. Lhoksukon: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Doerr, J. (2018). Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs. New York, United States: Portfolio/Penguin.
Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.). New York: Routledge.
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Boston: Harvard Business School Press.
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2001). Transforming the Balanced Scorecard from Performance Measurement to Strategic Management: Part I. Washington D.C., United States: American Accounting Association.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kementerian PPN/Bappenas. (2012). Data dan Informasi: Kinerja Pembangunan 2004-2012. Jakarta, Indonesia: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. [1]
Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
Kementerian PPN/Bappenas. (2021). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
Kementerian PPN/Bappenas. (2022). Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
Kementerian PPN/Bappenas (Pusbindiklatren). (2023). Kajian Kebutuhan Pemenuhan dan Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Perencana di Daerah. Jakarta, Indonesia: Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana.
Lembaga Administrasi Negara RI. (2015). Manajemen Kinerja dan Perencanaan Pembangunan. Jakarta: LAN RI.
Lembaga Administrasi Negara. (2018). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): Modul Pelatihan Kepemimpinan. Jakarta, Indonesia: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Lembaga Administrasi Negara RI. (2019). Jabatan Fungsional Perencana: Peran dan Pengembangan Kompetensi. Jakarta: LAN RI.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). Yogyakarta, Indonesia: Penerbit Andi.
Mahsun, M. (2019). Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Edisi ke-3). Yogyakarta, Indonesia: BPFE-Yogyakarta.
Nugroho, R. (2014). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Nugroho, R. (2024). Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. (2022). Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah. Lhoksukon: Bappeda Aceh Utara.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. (2022). Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023–2026. Lhoksukon: Berita Kabupaten Aceh Utara.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. (2025). Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Aceh Utara 2025–2029. Lhoksukon: Bappeda Aceh Utara.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. (2025). Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025–2029. Lhoksukon: Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.
Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah. (2019). Laporan Akhir Penelitian Implementasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Rangka Penyusunan dan Penetapan RPJMD. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Kementerian PANRB.
Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Perencana. Jakarta: Kementerian PANRB.