IMPLIKASI PENGHAPUSAN UNSUR ORGANISASI PEREMPUAN DARI GUGUS TUGAS TPPO DALAM PERGUB SUMUT NO. 1/2025 TERHADAP TATA KELOLA KOLABORATIF DAN PERLINDUNGAN KORBAN PEREMPUAN DAN ANAK

Abstrak

Perdagangan orang menimpa perempuan dan anak secara tidak proporsional, dan Sumatera Utara mencatat korban terbanyak secara nasional pada 2023. Pada Januari 2025, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2025 mengubah Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Organisasi perempuan tidak lagi disebut sebagai unsur anggota, Ketua Harian berpindah kepada Kepala Kepolisian Daerah, dan sekretariat berpindah ke lingkungan kepolisian. Penelitian ini bertujuan menjelaskan implikasi perubahan tersebut terhadap pemenuhan hak perlindungan korban perempuan dan anak. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yakni perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, termasuk tinjauan sistematis artikel jurnal. Analisis membandingkan kedua peraturan gubernur, mengujinya dengan ukuran tata kelola kolaboratif, lalu memetakan kekuatan bukti pada tiga hak korban. Hasilnya menunjukkan bahwa hak korban tidak berkurang secara hukum, tetapi jaminan bagi perspektif perempuan dan anak berpindah dari peraturan ke diskresi pejabat sehingga risiko pemenuhan hak meningkat pada tingkat desain norma. Risiko itu paling kuat pada hak atas pemulihan dan paling lemah pada hak atas kebutuhan khusus. Penelitian ini menyumbangkan ukuran penilaian desain gugus tugas yang dapat dipakai di daerah lain. Pembentuk peraturan perlu menetapkan batas minimum unsur perempuan dan anak, kanal informasi korban, serta keseimbangan orientasi pimpinan, sedangkan dampak nyata di lapangan masih perlu diuji.