ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB): JALUR DOMISILI (ZONASI), ANAK GURU, DAN AFIRMASI STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN PADA SDN WARINGIN JAYA 1
Isi Artikel Utama
Abstrak
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan kebijakan publik di bidang pendidikan yang bertujuan mewujudkan layanan pendidikan yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Kebijakan ini menjadi instrumen pemerintah untuk mengatur akses masyarakat terhadap satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan SPMB, khususnya jalur domisili atau zonasi, penerimaan anak guru, dan jalur afirmasi, serta implikasinya terhadap pemerataan akses pendidikan di SDN Waringin Jaya 1. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis kebijakan terhadap peraturan serta dokumen resmi pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa jalur domisili berperan mendekatkan murid dengan sekolah, jalur afirmasi mendukung akses pendidikan bagi kelompok yang membutuhkan perlindungan, sedangkan penerimaan anak guru harus mengikuti ketentuan jalur yang berlaku dan tidak dapat dianggap sebagai hak istimewa otomatis. Keberhasilan kebijakan bergantung pada kejelasan informasi, ketepatan data, keterbukaan proses seleksi, pengawasan, dan evaluasi. Oleh karena itu, SDN Waringin Jaya 1 perlu mendukung pelaksanaan SPMB secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pemerataan kesempatan pendidikan.
Rincian Artikel

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Referensi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. 2025. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. 2025. “Tiga Perhitungan Menetapkan Wilayah SPMB.” Berita Daerah, 12 Mei 2025.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. 2025. “Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Mengawasi SPMB 2025.” Siaran Pers, 11 Juni 2025.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. 2026. “SPMB Tahun 2026.”
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31.