KAPASITAS PEMERINTAH KECAMATAN DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN ROKAN HILIR
Bilah Samping Artikel
Isi Artikel Utama
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hilir serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Permasalahan utama yang dikaji meliputi rendahnya capaian layanan intervensi stunting, belum optimalnya pelaksanaan pra-musrenbang kecamatan, serta kurang efektifnya monitoring dan evaluasi program. Penentuan prioritas masalah dilakukan menggunakan metode Urgency, Seriousness, and Growth (USG), sedangkan evaluasi alternatif kebijakan menggunakan analisis kelayakan Bardach dengan empat kriteria, yaitu kelayakan teknis, kemungkinan ekonomi dan keuangan, kelayakan politik, serta operasionalitas administratif. Penilaian alternatif kebijakan melibatkan sembilan orang pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Hasil analisis menunjukkan bahwa rendahnya capaian layanan menjadi masalah prioritas yang perlu segera ditangani. Evaluasi alternatif kebijakan menghasilkan skor tertinggi sebesar 153 poin pada alternatif penyusunan petunjuk teknis (juknis) penerapan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pemerintah kecamatan memerlukan pedoman operasional yang jelas untuk mengatur pembagian peran, mekanisme koordinasi lintas sektor, pelaksanaan intervensi, serta monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, kebijakan yang direkomendasikan adalah penerbitan Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis pelaksanaan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hilir.
Rincian Artikel
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Referensi
Agustiani, Y., Suryadi, & Domai, T. (2025). Koordinasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting: Studi kasus implementasi kebijakan di Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Jurnal Bina Praja, 17(3).
Alexandra, Y., & Yusran, R. (2024). Evaluasi implementasi peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam penurunan stunting di Nagari Kandang Baru Kabupaten Sijunjung. Journal of Governance and Local Politics, 6(2), 283–292.
Austin, T., Shamudra, F., & Hakim, A. R. (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Lais. Resiliensi Indonesia Dalam Pusaran Disrupsi Global, 83–104.
Badriyah, M. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia. CV Pustaka Setia.
Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2020). A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving (6th ed.). CQ Press.
Beal, T., Tumilowicz, A., Sutrisna, A., Izwardy, D., & Neufeld, L. M. (2018). A review of child stunting determinants in Indonesia. Maternal & Child Nutrition, 14(4).
Bisno, I. (2026). Strategi Kebijakan Tata Kelola Satu Data Lintas Sektor Menuju Penurunan Prevelensi Stunting di Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum, 4(4), 7563–7574.
Handayani, L. (2025). Analisis prioritas masalah kesehatan dengan metode urgency seriousness growth (USG) di Desa Wawatu Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. Journal of Health Sciences Leksia, 3(4), 10–23.
Herawan, D. A., Anwar, A. P., Papu, T. R., Harun, S. F., Anggraini, A. D., Ramadhantya, F. S., Fikri, M., Rahayu, A. P., Feriyanti, A., Rohmah, N., Permana, L., & Nurrachmawati, A. (2026). Pendampingan Kader Posyandu Dalam Analisis Kebutuhan Dan Penyusunan Perencanaan Program Pelita Kemuning di Posyandu Kemuning, Kota Samarinda. Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(1), 21–36.
Iqbal, M., & Yusran, R. (2021). Upaya Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. Universitas Negeri Padang.
Irawan, B. (2016). Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik. Publica Press.
Milen, M. (2018). Pengembangan Kapasitas: Memperkuat Kapasitas Pemerintah Daerah. Pembaruan.
Moenir, H. A. S. (2017). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Bumi Aksara.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172 (2021). https://peraturan.bpk.go.id/Details/174964/perpres-no-72-tahun-2021
Permanasari, Y., Permana, M., Pambudi, J., Rosha, B. C., Susilawati, M. D., Rahajeng, E., Triwinarto, A., & Prasodjo, R. S. (2020). Tantangan implementasi konvergensi pada program pencegahan stunting di kabupaten prioritas. Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, 30(4), 315–328.
Raharjo, M. M., Labolo, M., & Djohan, D. (2022). Sistem dan Administrasi Pemerintahan Daerah: Teori, Regulasi dan Implementasi. Rajawali Pers.
Rahman, K. (2021). Kepemimpinan kepala desa dalam mengembangkan potensi desa. The International Journal of Humanities & Social Studies, 10(10), 17.
Saputri, R. A. (2019). Upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jurnal Dinamika Pemerintahan, 2(2), 152–168.
Widianto, B. (2018). Panduan Konvergensi Program/Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi, Kabupaten/Kota. Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.