PEREMPUAN DALAM KONTESTASI PENCALONAN POLITIK DI INDONESIA TINJAUAN NARATIF TERHADAP HAMBATAN DAN STRATEGI

Abstrak

Kuota 30 persen calon perempuan telah diatur dalam undang-undang pemilu sejak awal 2000-an dan kini menjadi syarat pencalonan legislatif, tetapi keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan belum pernah mencapai angka itu. Artikel ini menelusuri apa yang dikatakan literatur nasional tentang hambatan yang dihadapi perempuan dalam pencalonan dan strategi yang mereka tempuh untuk menembusnya. Dengan metode tinjauan pustaka naratif, sepuluh artikel jurnal berbahasa Indonesia terbitan 2019–2025 dibaca utuh, diekstraksi ke dalam matriks, lalu disintesis memakai model pasokan dan permintaan dalam rekrutmen politik (Norris & Lovenduski, 1995) serta pembedaan representasi deskriptif dan substantif (Pitkin, 1967; Phillips, 1995). Pertama, hambatan sisi pasokan (biaya politik, beban peran domestik, jaringan terbatas, dan kemauan untuk maju) selalu muncul berdampingan dengan hambatan sisi permintaan (rekrutmen partai yang instan, penempatan nomor urut, dan sanksi kuota yang lemah), sehingga kemauan perempuan perlu dibaca sebagai hasil struktur. Kedua, strategi yang dilaporkan sebagian besar dicatat secara deskriptif dan jarang diuji hasilnya; kekerabatan menjadi jalan masuk sekaligus mereproduksi struktur yang dilawan. Ketiga, dan paling penting, literatur hampir seluruhnya mengukur keberhasilan dengan jumlah kursi, bukan dengan apa yang dikerjakan perempuan terpilih, dan nyaris tidak mendengar para penyeleksi di partai. Kontribusi artikel bagi kajian politik dan pemerintahan ialah menunjukkan kedua kekosongan itu sebagai agenda penelitian serta merumuskan implikasi bagi partai politik dan kebijakan afirmasi keterwakilan.