HUBUNGAN KERJA ANTARA PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA ADAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA OLAIA
Isi Artikel Utama
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa di Desa Olaia Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo. Dalam peraturan Permendagri No.18 Tahun 2018 Tentang LKD dan LAD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui proses wawancara mendalam dengan kepala desa Olaia dan ketua Lembaga adat suku nataia, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja antara pemerintah desa dan lembaga adat di Desa Olaia berjalan secara sinergis namun masih terdapat kendala dalam aspek komunikasi dan kontrol sosial yang belum optimal dalam proses pembangunan di desa. Dari empat Indikator yang diteliti terdapat indikator Komunikasi, Koordinasi, kemitraan, Kontrol Sosial. Dengan adanya penelitian ini diharapan dapat memberikan pemahaman baru mengenai dinamika hubungan kerja antara pemerintah desa dan lembaga adat di tingkat lokal. Temuan ini juga menjadi dasar rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan desa yang berbasis kolaborasi dan kearifan lokal.
Rincian Artikel

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Referensi
Cresswell, W. J. (2016). Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed). Pustaka Pelajar.
Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. International Publishers.
Habermas, J. (1984). The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society. Beacon Press.
March, J. G., & Olsen, J. P. (1984). The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life. American Political Science Review.
Rachman Khairul, e. a. (2020). Hubungan Kerja Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat di Indonesia. Jurnal Pengembangan Bakat Dan Unggul.
Rhodes, R. A. W. (1997). Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability. Open University Press.
Rosalia and Rahman, K. K. (2024). Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa Di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Jurnal Mahasiswa Pemerintahan. https://journal.uir.ac.id/index.php/jmp/article/view/17147
Sørensen, E., & Torfing, J. (2005). The Democratic Anchorage of Governance Networks. Scandinavian Political Studies.
Sulistyani, A. T. (2004). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Graha Ilmu.
Tania Murray ly. (2007). The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics. Duke University Press.
Widjaja. (2003). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. PT. Raja Grafindo Persada.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Bupati (Perbub) Nagekeo Nomor 31 Tahun 20212021 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa