SOSIALISASI PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DESA RENDU TUTUBHADA
Bilah Samping Artikel
Isi Artikel Utama
Abstrak
Pengabdian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan di Desa Rendu Tutubhada, Kabupaten Nagekeo, serta menemukan faktor-faktor yang mendukung dan menghalangi partisipasi mereka dalam forum keputusan desa. Metode yang diterapkan dalam pengabdian ini yakni perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Temuan dari pengabdian ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan secara teratur dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan perempuan mengenai pentingnya keikutsertaan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti pandangan stereotip gender, rendahnya pendidikan, dan dominasi budaya patriarki yang masih menjadi masalah besar. Pengabdian ini menganjurkan untuk memperkuat program pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan dan inklusif agar bisa mendorong kesetaraan gender di tingkat desa. Hasil ini penting sebagai landasan untuk mengembangkan kebijakan dan strategi pemberdayaan perempuan dalam rangka pembangunan desa yang adil dan berkelanjutan.
Rincian Artikel
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Referensi
Cresswell, W. J. (2016). Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed). Pustaka Pelajar.
Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. International Publishers.
Habermas, J. (1984). The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society. Beacon Press.
March, J. G., & Olsen, J. P. (1984). The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life. American Political Science Review.
Rachman Khairul, e. a. (2020). Hubungan Kerja Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat di Indonesia. Jurnal Pengembangan Bakat Dan Unggul.
Rhodes, R. A. W. (1997). Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability. Open University Press.
Rosalia and Rahman, K. K. (2024). Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa Di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Jurnal Mahasiswa Pemerintahan. https://journal.uir.ac.id/index.php/jmp/article/view/17147
Sørensen, E., & Torfing, J. (2005). The Democratic Anchorage of Governance Networks. Scandinavian Political Studies.
Sulistyani, A. T. (2004). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Graha Ilmu.
Tania Murray ly. (2007). The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics. Duke University Press.
Widjaja. (2003). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. PT. Raja Grafindo Persada.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Bupati (Perbub) Nagekeo Nomor 31 Tahun 20212021 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa